Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ombudsman: Ormas hingga Parpol Minta Disuntik Vaksin Covid-19 Duluan ke Dinkes DKI

Kompas.com - 30/03/2021, 10:47 WIB
Singgih Wiryono,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh Nugroho mengatakan, dari keterangan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, ada organisasi masyarakat (ormas) hingga partai politik (parpol) yang meminta anggotanya untuk disuntik vaksin Covid-19 lebih dulu dibandingkan kelompok rentan.

Padahal, kata Teguh, ormas dan parpol bukanlah kelompok rentan yang dijadikan prioritas vaksinasi Covid-19.

"Ketika meminta Dinkes DKI membuka dokumen permintaan vaksin kepada mereka, kami menemukan banyak permintaan dari pihak yang mengeklaim sebagai penyelenggara pelayanan publik, termasuk ormas, parpol, dan kelompok masyarakat lain," kata Teguh dalam keterangan tertulis, Selasa (30/3/2021).

Baca juga: Sudah Suntikkan 10,4 Juta Dosis, Indonesia Masuk 10 Besar Negara dengan Vaksinasi Covid-19 Tertinggi

Kata Teguh, sudah dijelaskan bahwa sesuai aturan yang berlaku, kelompok prioritas sudah ditetapkan dari kalangan petugas kesehatan, lansia, dan pelayan publik.

Namun, kata Teguh, Dinkes DKI tidak memiliki kemampuan verifikasi sehingga seluruh proses verifikasi data diserahkan ke masing-masing institusi yang menyerahkan target vaksin.

Teguh mencatat, ada ruang untuk menambah peserta vaksinasi yang tidak termasuk kelompok prioritas yang sudah ditentukan.

"Pada akhirnya Dinkes melakukan maladministrasi terus menerus karena memberikan vaksin kepada pihak yang tidak masuk ke dalam target tahapan tersebut," kata Teguh.

Baca juga: Pemkot Bogor Gelar Layanan Vaksinasi Covid-19 di Pusat Perbelanjaan

Menurut Teguh, vaksinasi yang berkeadilan dengan mendahulukan kelompok prioritas menjadi sulit secara teknis dan memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang memiliki akses langsung kepada penyelenggara vaksinasi.

Terlebih lagi kepada orang-orang yang memiliki kekuatan politik atau yang berada dalam kekuasaan.

Seperti diketahui, ada sejumlah kasus vaksinasi Covid-19 di Jakarta yang tidak tepat sasaran dan sudah terungkap.

Baca juga: 9 Warga Depok Meninggal akibat Covid-19 dalam Sehari

Kasus pertama adalah penyuntikan vaksin terhadap selebgram Helena Lim pada penyuntikan tahap 1 untuk petugas kesehatan.

Kasus kedua ditemukan saat penyuntikan vaksin Covid-19 untuk pedagang pasar. Kompas menemukan kenalan pedagang hingga asisten rumah tangga (ART) ikut divaksinasi.

Ketiga adalah penyuntikan keluarga anggota DPR RI dan merembet ke DPRD DKI Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Megapolitan
Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com