Lalin Tersendat Imbas Demo Buruh di Sekitar Gedung MK, Pengendara Sempat Diarahkan Masuk Busway

JAKARTA, KOMPAS.com- Aksi demonstrasi buruh menyebabkan lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat tepatnya di sekitar Bundaran Patung Kuda, menjadi tersendat.

Puluhan buruh yang tadinya berkumpul di depan pintu Monas berjalan menuju depan Gedung Mahkamah Konstitusi pada Senin (12/4/2021).

Sejumlah buruh berjalan kaki sambil menjaga jarak dalam barisan, sedangkan beberapa buruh lainnya berada di mobil komando.

Baca juga: Kawal Demo di Patung Kuda, Polisi Bagikan Air dan Ingatkan Buruh Terapkan Prokes

Para pengendara yang melintas sempat diarahkan masuk ke jalur bus transjakarta atau busway.

Namun tidak lama kemudian, terdengar instruksi dari polisi kepada para massa aksi agar memberikan satu lajur untuk pengendara.

"Sisakan satu lajur agar lalu lintas bisa berjalan baik dan benar," kata polisi.

Saat ini para buruh sedang menunggu salah satu perwakilan mereka yang masuk ke dalam gedung MK.

"Rekan perwakilan kita sedang melakukan negosiasi untuk aksi kita terkait demo hari ini, mohon bersabar kita perjuangkan hak-hak kita, hidup buruh! Semangat kawan-kawan, ini juga akan berdampak ke anak-anak kita, mau anak-anak kita lebih sengsara lagi?" kata seorang buruh berorasi.

Baca juga: Gelar Demo Hari Ini, Buruh Mulai Berorasi di Kawasan Patung Kuda

Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Ramidi menjelaskan, aksi demonstrasi mereka bertujuan untuk mengingatkan Mahkamah Konstitusi soal judicial review Undang Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020.

Mereka mendesak MK agar tidak lagi memberi waktu kepada pemerintah dalam merespons tuntutan para pekerja terkait hal tersebut.

"Maka kami ingin mengingatkan yang terhormat, yang termulia, Mahkamah Konstitusi untuk di persidangan selanjutnya tidak memberikan waktu kepada pemerintah maupun DPR untuk memberikan pandangannya ini," kata Ramidi saat diwawancarai di lokasi.

"Menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR sejatinya tidak serius dalam konteks mencermati keinginan usulan-usulan ataupun permintaan dari teman-teman pekerja yang kita menganggap bahwa Undang-Undang Cipta kerja ini tidak sesuai dengan prinsip hukum ketenagakerjaan," lanjutnya.

Adapun pada demonstrasi hari ini terdapat sejumlah tuntutan yang akan disampaikan para buruh. Salah satunya adalah meminta pemerintah menetapkan pengusaha untuk membayar tunjangan hari raya (THR) 2021 secara penuh.

Selain itu, meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan omnibus law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya untuk klaster ketenagakerjaan.

Buruh juga meminta agar pemerintah kembali memberlakukan upah minimum sektoral kabupaten/kota di 2021. Terakhir adalah mendesak pemerintah mengusut tuntas dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan.