Kompas.com - 12/04/2021, 21:42 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik saat ditemui di Lantai 10 Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (8/12/2020) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOWakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik saat ditemui di Lantai 10 Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (8/12/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, Komisi D DPRD DKI memberikan sejumlah rekomendasi mengenai revisi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ).

Menurut Taufik, zonasi pemanfaatan ruang untuk pusat pelayanan publik seperti rumah sakit dan sekolah tidak boleh dibatasi.

"Iya dilepas saja. Kan enggak mungkin orang bikin sekolah 50 lantai. Pasti dia mikir siapa mau sekolah, itu kira-kira. Kemudian rumah sakit. Rumah sakit masak di daerah tertentu kita mesti ke rumah sakit, rumah sakit perlunya di mana ya biar saja," kata Taufik kepada Kompas.com, Senin (12/4/2021).

Baca juga: Pembahasan Revisi Perda Tata Ruang Jakarta Ditargetkan Rampung Mei

Fokus lain yang menjadi pembahasan adalah pemanfaatan ruang laut, termasuk dua pulau reklamasi, yakni Pulau C dan D.

Taufik menyatakan, jumlah substansi yang direvisi sebanyak 19 persen. Dia menjelaskan, proses pembahasan perda sudah melalui tiga kali rapat umum dengar pendapat umum (RDPU). Menurutnya, pembahasan perubahan perda ditargetkan rampung akhir Mei 2021.

"Sudah RDPU, rapat dengar pendapat umum dengan berbagai kepentingan. (Target selesai) Mei," ujar Taufik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan DPRD DKI Jakarta ingin mempecepat penyelesaian revisi Perda RDTR-PZ. Bila revisi mengenai RDTR-PZ tidak segera diselesaikan, hal itu akan menghambat pelayanan kepada masyarakat.

"Kami harus segera melakukan evaluasi atau menyusun kembali terhadap peraturan-peraturan yang sudah dibuat kemudian kami lakukan penyesuaian dengan yang baru. Inilah yang sangat mendesak," kata Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta Heru Hermawanto

Heru menambahkan, jika revisi ini tidak segera dirampungkan, Jakarta dianggap tidak memiliki aturan mengenai RDTR.

Baca juga: DKI Jakarta Kebut Pembahasan Revisi Perda Tata Ruang

Jika hal ini terjadi, pemerintah pusat bisa mengeluarkan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam proses perizinan, sesuai yang diamanatkan dalam UU Cipta Kerja.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gubernur Anies dan Ketua DPRD Prasetio Dipanggil KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul

Gubernur Anies dan Ketua DPRD Prasetio Dipanggil KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul

Megapolitan
Korban Pelecehan Seksual di Kantor KPI Dipertimbangkan ke Rumah Aman

Korban Pelecehan Seksual di Kantor KPI Dipertimbangkan ke Rumah Aman

Megapolitan
Kebakaran Terjadi di Rusun Bandar Kemayoran

Kebakaran Terjadi di Rusun Bandar Kemayoran

Megapolitan
Tambah 60 SMP di Kota Tangerang yang Gelar PTM Hari Ini

Tambah 60 SMP di Kota Tangerang yang Gelar PTM Hari Ini

Megapolitan
3 Tersangka pada Kasus Kebakaran Dituduh Lakukan Kelalaian dan Langgar SOP

3 Tersangka pada Kasus Kebakaran Dituduh Lakukan Kelalaian dan Langgar SOP

Megapolitan
Dua Kurir Narkoba Ditangkap, Barbuk 2 Kg Sabu

Dua Kurir Narkoba Ditangkap, Barbuk 2 Kg Sabu

Megapolitan
31 Mobil Sitaan pada Kasus Penggelapan Mobil Rental di Depok Diserahkan ke Pemilik

31 Mobil Sitaan pada Kasus Penggelapan Mobil Rental di Depok Diserahkan ke Pemilik

Megapolitan
Berikut Jadwal Khusus KRL untuk Penumpang Kategori Lansia

Berikut Jadwal Khusus KRL untuk Penumpang Kategori Lansia

Megapolitan
Formasi CPNS Kota Tangerang 122 Lowongan, Wali Kota: Belum Ideal, Kami Usul Lebih Banyak

Formasi CPNS Kota Tangerang 122 Lowongan, Wali Kota: Belum Ideal, Kami Usul Lebih Banyak

Megapolitan
Ada Rentetan Pembegalan di Bintaro, Polres Tangsel Tingkatkan Patroli

Ada Rentetan Pembegalan di Bintaro, Polres Tangsel Tingkatkan Patroli

Megapolitan
Komentar Wagub DKI soal Kontrak TPST Bantargebang dengan Bekasi Selesai Oktober 2021

Komentar Wagub DKI soal Kontrak TPST Bantargebang dengan Bekasi Selesai Oktober 2021

Megapolitan
Simak Persyaratan Naik KRL untuk Lansia

Simak Persyaratan Naik KRL untuk Lansia

Megapolitan
Hoaks Babi Ngepet di Depok, Saksi: Babi Sempat Dikubur di Pemakaman Keluarga

Hoaks Babi Ngepet di Depok, Saksi: Babi Sempat Dikubur di Pemakaman Keluarga

Megapolitan
Tiga Petugas Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang

Tiga Petugas Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang

Megapolitan
Anies Klaim Dunia Tercengang Melihat Penanganan Covid-19 di Indonesia

Anies Klaim Dunia Tercengang Melihat Penanganan Covid-19 di Indonesia

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.