Anggota DPRD Minta Anies Jalankan Rekomendasi KPK soal Pembatalan Kontrak Aetra

Kompas.com - 28/04/2021, 14:46 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam forum Dialogue Between C40 Mayors and UN Secretary General-Advancing Carbon Neutrality and Resilent Recovery for Cities and Nations Jumat (16/4/2021). Dokumentasi Pribadi/INSTAGRAM ANIES BASWEDANGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam forum Dialogue Between C40 Mayors and UN Secretary General-Advancing Carbon Neutrality and Resilent Recovery for Cities and Nations Jumat (16/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjalankan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membatalkan kontrak PAM Jaya dengan PT Aetra Air Jakarta.

"Kami sepakat dengan KPK bahwa rencana perpanjangan kontrak PAM Jaya dengan Aetra harus dibatalkan. Pak Anies sendiri pada awal 2019 pernah menyatakan kontrak air bersih ini merugikan negara, sehingga memang sebaiknya tidak diperpanjang dan semuanya dikembalikan ke pemerintah," kata kata Eneng dalam keterangan tertulis, Rabu (28/4/2021).

Anggota Komisi B DPRD DKI ini mengatakan, selain menjalankan rekomendasi KPK, juga diperlukan tiga langkah untuk mengambil alih pengelolaan air bersih di Jakarta.

Baca juga: Keputusan Anies soal Kerja Sama Pengelolaan Air dengan Aetra Dipertanyakan

"Langkah pertama, Pemprov DKI melakukan inventarisasi aset dan due diligence terhadap kontrak yang ada," kata dia.

Eneng mengatakan hingga saat ini satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan BUMD PAM Jaya belum melakukan pendataan semua aset air bersih.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian langkah kedua dengan menentukan aset mana yang akan dikembalikan ke pemerintah dan aset mana yang tetap dikuasai oleh swasta.

Baca juga: KPK Soroti Kerja Sama PAM Jaya-PT Aetra Air Jakarta, Ada Potensi Kecurangan

"Mengenai pipa distribusi sudah clear akan diberikan ke Pemprov DKI. Tapi masih ada perselisihan apakah Water Treatment Plant (WTP) juga akan diserahkan ke Pemprov DKI. Agar masalah ini tidak berlarut-larut, harus segera dilakukan kajian yang menyeluruh dan mendalam dari tim independen yang kredibel," ujar dia.

Kemudian langkah ketiga adalah proses transisi manajemen air bersih. Itu dimulai dari pengalihan sistem pembayaran (billing system) hingga menyiapkan SDM untuk menjalankan operasional dan perawatan infrastruktur air bersih.

Menurut dia, untuk transisi manajemen ini mungkin diperlukan waktu sekitar 6 hingga 12 bulan.

"Durasi kontrak Pemprov DKI dengan swasta tinggal kurang dari 2 tahun, oleh karena itu kami harap Pak Anies segera melakukan langkah-langkah untuk mengambil alih pengelolaan air bersih dari swasta. Jangan membuang-buang waktu lagi," kata dia.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lonjakan Kasus Covid-19 di Tangsel, Sekolah Tatap Muka Terancam Batal Digelar

Lonjakan Kasus Covid-19 di Tangsel, Sekolah Tatap Muka Terancam Batal Digelar

Megapolitan
Wisma Atlet hingga RS Rujukan Penuh, Jakarta Masuki Fase Genting Pandemi Covid-19

Wisma Atlet hingga RS Rujukan Penuh, Jakarta Masuki Fase Genting Pandemi Covid-19

Megapolitan
Waspada Varian Baru Covid-19 di Jakarta, Lebih Berbahaya dan Lebih Menular

Waspada Varian Baru Covid-19 di Jakarta, Lebih Berbahaya dan Lebih Menular

Megapolitan
Respons Pelindo II soal Pungli di Pelabuhan Tanjung Priok: Pecat Pegawai hingga Beri Kompensasi Sopir Truk

Respons Pelindo II soal Pungli di Pelabuhan Tanjung Priok: Pecat Pegawai hingga Beri Kompensasi Sopir Truk

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Wali Kota Tangerang: Kegiatan Ekonomi Tutup Maksimal Pukul 21.00 WIB

Kasus Covid-19 Melonjak, Wali Kota Tangerang: Kegiatan Ekonomi Tutup Maksimal Pukul 21.00 WIB

Megapolitan
Mari Bantu Azmi Ramadan, Bocah Tanpa Bola Mata yang Sempat Ditipu Penggalang Dana

Mari Bantu Azmi Ramadan, Bocah Tanpa Bola Mata yang Sempat Ditipu Penggalang Dana

Megapolitan
UPDATE: Tambah 60 Kasus di Kota Tangerang, 433 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 60 Kasus di Kota Tangerang, 433 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Poster UI Dicibir Netizen, Antrean UGD Wisma Atlet Mengular

[POPULER JABODETABEK] Poster UI Dicibir Netizen, Antrean UGD Wisma Atlet Mengular

Megapolitan
UPDATE: Tambah 276 Kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi, 1.173 Pasien Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 276 Kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi, 1.173 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Rabu: Jakarta, Bekasi, Bogor dan Depok Berpeluang Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG Rabu: Jakarta, Bekasi, Bogor dan Depok Berpeluang Hujan

Megapolitan
Fakta Baru Kasus Anji: Jadi Tersangka, Pakai Ganja Sejak September 2020

Fakta Baru Kasus Anji: Jadi Tersangka, Pakai Ganja Sejak September 2020

Megapolitan
Garap Poster Out of The Box, UI Panen Perhatian Publik

Garap Poster Out of The Box, UI Panen Perhatian Publik

Megapolitan
UI Sebut Poster yang Viral Direncanakan dengan Matang Melalui Riset dan Rapat Panjang

UI Sebut Poster yang Viral Direncanakan dengan Matang Melalui Riset dan Rapat Panjang

Megapolitan
UPDATE: Tambah 331 Kasus Covid-19 di Depok, Jumlah Pasien Melonjak Lagi

UPDATE: Tambah 331 Kasus Covid-19 di Depok, Jumlah Pasien Melonjak Lagi

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Digelar di Stadion Patriot Bekasi, Ini Cara Daftar dan Jadwal Penyuntikan

Vaksinasi Covid-19 Digelar di Stadion Patriot Bekasi, Ini Cara Daftar dan Jadwal Penyuntikan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X