Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wali Kota Tangsel Nilai Penerapan Larangan Mudik di Jabodetabek Terlambat

Kompas.com - 07/05/2021, 14:18 WIB
|

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menilai pemberlakuan larangan mudik lokal di wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek yang disampaikan pemerintah pusat terlambat.

Pasalnya, sebagian besar warga telanjur mengetahui bahwa bepergian di dalam wilayah Jabodetabek tak dilarang pada periode larangan mudik 6-17 Mei 2021.

"Iya karena sudah telanjur tahunya kan boleh di aglomerasi, dan mereka (bepergian) menggunakan kendaraan pribadi," ujar Benyamin saat ditemui di Balai Kota Tangerang Selatan, Jumat (6/5/2021).

Baca juga: Aturan Larangan Mudik Lintas Jabodetabek: Pusat Berubah-ubah, Kepala Daerah Bingung

Menurut Benyamin, sulit untuk mencegah atau menyekat pergerakan warga agar tidak mudik lokal atau bepergian di wilayah Jabodetabek.

Untuk itu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan hanya bisa mengimbau masyarakat agar menjaga kesehatan dan tetap menerapkan protokol pencegahan Covid-19.

"Ya sekarang kondisinya sudah begini. Agak sulit untuk mencegah masyarakat untuk tidak mudik lokal," kata Benyamin.

"Yang kami harapkan mereka bisa menjaga kesehatan selama perjalanan dari tempat mudik sampai kembali ke (wilayah) kita," pungkasnya.

Baca juga: Mudik di Jabodetabek Dilarang, Wali Kota Tangerang: Kami di Lapangan Bingung

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito sebelumnya mengatakan, mudik di dalam wilayah aglomerasi (pemusatan kawasan tertentu) dilarang dilakukan pada 6-17 Mei 2021.

Akan tetapi, pemerintah masih memperbolehkan beroperasinya kegiatan sektor esensial di wilayah aglomerasi.

"Untuk memecah kebingungan di masyarakat soal mudik lokal di wilayah aglomerasi, saya tegaskan bahwa pemerintah melarang apa pun bentuk mudik, baik lintas provinsi maupun dalam satu wilayah kabupaten/kota aglomerasi," ujar Wiku dalam konferensi pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (6/5/2021).

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos KSP Indosurya Henry Surya Dilepaskan, Pihaknya Janji Bayar Kerugian ke Korban

Bos KSP Indosurya Henry Surya Dilepaskan, Pihaknya Janji Bayar Kerugian ke Korban

Megapolitan
Bos KSP Indosurya Henry Surya Dilepaskan, Kuasa Hukum: Kami Paham Ada Penolakan

Bos KSP Indosurya Henry Surya Dilepaskan, Kuasa Hukum: Kami Paham Ada Penolakan

Megapolitan
Jaksa: AKBP Dody Tukar Sabu Pakai Tawas atas Perintah Teddy Minahasa

Jaksa: AKBP Dody Tukar Sabu Pakai Tawas atas Perintah Teddy Minahasa

Megapolitan
Bantu Cari TKW untuk Ditipu, Yeni Hampir Dibunuh Dua Kali oleh Wowon dkk

Bantu Cari TKW untuk Ditipu, Yeni Hampir Dibunuh Dua Kali oleh Wowon dkk

Megapolitan
Dokter Hewan Dianiaya di Pasar Minggu, Wajahnya Diduga Disayat Pisau

Dokter Hewan Dianiaya di Pasar Minggu, Wajahnya Diduga Disayat Pisau

Megapolitan
Terdakwa Pemerkosa Santriwati di Depok Divonis 18 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Terdakwa Pemerkosa Santriwati di Depok Divonis 18 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Megapolitan
PAM Jaya Resmi Akhiri Swastanisasi Air Bersih di Jakarta pada Rabu Ini

PAM Jaya Resmi Akhiri Swastanisasi Air Bersih di Jakarta pada Rabu Ini

Megapolitan
Sidang Dakwaan 3 Anak Buah Teddy Minahasa, Jaksa Beberkan Alur Penjualan Narkoba ke Alex Bonpis

Sidang Dakwaan 3 Anak Buah Teddy Minahasa, Jaksa Beberkan Alur Penjualan Narkoba ke Alex Bonpis

Megapolitan
JPU Ajukan Kasasi atas Vonis Lepas Henry Surya, Kuasa Hukum: Itu Hak Mereka

JPU Ajukan Kasasi atas Vonis Lepas Henry Surya, Kuasa Hukum: Itu Hak Mereka

Megapolitan
Usut Penganiayaan Dokter Hewan di Pasar Minggu, Polisi Terkendala Kamera CCTV Mati

Usut Penganiayaan Dokter Hewan di Pasar Minggu, Polisi Terkendala Kamera CCTV Mati

Megapolitan
Heru Budi Soal Pencegahan Stunting: Ibu Hamil Jangan Malas Periksa Kandungan

Heru Budi Soal Pencegahan Stunting: Ibu Hamil Jangan Malas Periksa Kandungan

Megapolitan
Kronologi Maling Satroni Kantor DPC Nasdem Bekasi Utara, Rusak Kamera CCTV lalu Acak-acak Ruangan

Kronologi Maling Satroni Kantor DPC Nasdem Bekasi Utara, Rusak Kamera CCTV lalu Acak-acak Ruangan

Megapolitan
Undang Keluarga Hasya dalam Rekonstruksi Kecelakaan, Polisi: Untuk Kepastian Hukum dengan Rasa Adil

Undang Keluarga Hasya dalam Rekonstruksi Kecelakaan, Polisi: Untuk Kepastian Hukum dengan Rasa Adil

Megapolitan
Ingat, Masuk Ancol Gratis pada 3 Februari: Ketahui Syarat dan Ketentuannya

Ingat, Masuk Ancol Gratis pada 3 Februari: Ketahui Syarat dan Ketentuannya

Megapolitan
Polisi Hadirkan Keluarga Hasya dalam Rekonstruksi Ulang Tabrakan dengan Pensiunan Polisi

Polisi Hadirkan Keluarga Hasya dalam Rekonstruksi Ulang Tabrakan dengan Pensiunan Polisi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.