Kompas.com - 19/05/2021, 13:32 WIB
Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun dihadirkan sebagai ahli oleh terdakwa Rizieq Shihab dan penasihat hukum dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Senin (10/5/2021). KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA ACHMADAhli Hukum Tata Negara Refly Harun dihadirkan sebagai ahli oleh terdakwa Rizieq Shihab dan penasihat hukum dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Senin (10/5/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun menyebut, pencabutan hak politik terhadap terdakwa kasus pelanggar protokol kesehatan (prokes) Covid-19 merupakan sesuatu yang berlebihan.

Hal itu diungkapkan Refly saat dihadirkan sebagai ahli dalam lanjutan sidang kasus tes usap RS Ummi dengan terdakwa Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Rabu (19/5/2021).

Awalnya, salah satu kuasa hukum Rizieq, Sugito Atmo Prawiro bertanya kepada Refly.

"Tiba-tiba ada sebuah organisasi masyarakat (ormas) dibubarkan, bahkan hak politiknya dicabut. Padahal yang terkait pidana pokoknya soal prokes, debatable. Bagaimana perkara pokok menyangkut prokes tiba-tiba melebar kemana-mana yang tak ada relevansinya dengan hal itu?" tanya Sugito.

Baca juga: Berstatus Mantan Narapidana, Tuntutan Hukuman Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Diperberat

Refly menjelaskan, hukuman pencabutan hak politik seseorang biasanya dijatuhi terhadap kasus kejahatan yang extraordinary.

"(Misalnya) makar dan sebagainya. Karena kalau mereka bebas dan mereka punya hak-hak politik dipilih dan memilih, maka mereka punya pengaruh besar," tutur Refly.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pencabutan hak politik, lanjut Refly, biasanya dijatuhi terhadap perkara-perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan para oknum partai politik (parpol).

"Tapi kalau kita kaitkan dengan pelanggaran prokes yang ancaman hukumannya cuma satu tahun dan denda Rp 100 juta, lalu diberikan pidana tambahan, menurut saya itu itu excessive abuse, terlalu berlebihan. Tak proporsional dan tak rasional," kata Refly.

Sebelumnya, dalam kasus kerumunan Megamendung dan Petamburan, Rizieq telah dituntut masing-masing 10 bulan dan 2 tahun penjara.

Selain tuntutan pidana penjara, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan terhadap Rizieq berupa pencabutan hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.

Baca juga: Rizieq Shihab kepada Hakim: Saya Sangat Lelah, Semalam Tak Bisa Tidur, Panas Sekali di Penjara

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinkes Kota Tangerang Akan Gelar Vaksinasi Door to Door

Dinkes Kota Tangerang Akan Gelar Vaksinasi Door to Door

Megapolitan
Ombudsman: 3 Petugas Lapas Tangerang yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Bisa Dinonaktifkan

Ombudsman: 3 Petugas Lapas Tangerang yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Bisa Dinonaktifkan

Megapolitan
Tak Ada Izin, Tower BTS di Jatibening Disegel

Tak Ada Izin, Tower BTS di Jatibening Disegel

Megapolitan
Pemprov DKI Surati Kemendikbud Minta Penjelasan Data Klaster Sekolah Tatap Muka

Pemprov DKI Surati Kemendikbud Minta Penjelasan Data Klaster Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Pemkot Bekasi Minta Pemprov DKI Olah Sampah Bantargebang Jadi Energi Terbarukan

Pemkot Bekasi Minta Pemprov DKI Olah Sampah Bantargebang Jadi Energi Terbarukan

Megapolitan
Polisi Siap Mediasi Atta Halilintar dengan Savas Fresh

Polisi Siap Mediasi Atta Halilintar dengan Savas Fresh

Megapolitan
73,4 Persen Warga Lansia di Kota Tangerang Telah Divaksin Covid-19 Dosis Pertama

73,4 Persen Warga Lansia di Kota Tangerang Telah Divaksin Covid-19 Dosis Pertama

Megapolitan
Dinkes Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 Sekolah Tatap Muka di Kota Tangerang

Dinkes Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 Sekolah Tatap Muka di Kota Tangerang

Megapolitan
Belum Ada Upaya Damai, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Atta Halilintar Berlanjut

Belum Ada Upaya Damai, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Atta Halilintar Berlanjut

Megapolitan
Soal Penonaktifan 3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, Kemenkumham: Kalapas yang Pertimbangkan

Soal Penonaktifan 3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, Kemenkumham: Kalapas yang Pertimbangkan

Megapolitan
Polisi Cari Unsur Pidana di Balik Kebakaran Cahaya Swalayan

Polisi Cari Unsur Pidana di Balik Kebakaran Cahaya Swalayan

Megapolitan
Tidak Ada Laporan Temuan Klaster Covid-19 dari PTM di Jakarta Pusat

Tidak Ada Laporan Temuan Klaster Covid-19 dari PTM di Jakarta Pusat

Megapolitan
Instruksi Anies, Banjir Jakarta Surut Kurang dari 6 Jam

Instruksi Anies, Banjir Jakarta Surut Kurang dari 6 Jam

Megapolitan
Pengelola TPS Ilegal di Kota Tangerang: Kalau Ditutup, Saya Ikut Pemerintah

Pengelola TPS Ilegal di Kota Tangerang: Kalau Ditutup, Saya Ikut Pemerintah

Megapolitan
Data Vaksinasi Depok Cantumkan 14 Orang Selain Nakes Terima Dosis 3, Ini Penjelasan Dinkes

Data Vaksinasi Depok Cantumkan 14 Orang Selain Nakes Terima Dosis 3, Ini Penjelasan Dinkes

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.