Pimpinan DPRD Pertanyakan Dasar Menkes Berikan Pemprov DKI Nilai E dalam Pengendalian Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mempertanyakan penilaian yang diberikan Kementerian Kesehatan terhadap kinerja pengendalian Covid-19 untuk DKI Jakarta.

Dia mempertanyakan tolok ukur dan jenis penilaian yang membuat DKI Jakarta menjadi provinsi terburuk dari 34 provinsi di Indonesia.

"Saya pikir, memberi penilaian sah-sah saja, tapi harus jelas tolak ukurnya, objektif, by data. Di Jakarta, kita tidak bisa hanya menilai dari angka penularannya, harus nilai dari segala sisi," ucap Zita dalam keterangan tertulis, Jumat (28/5/2021).

Baca juga: Kala DKI Jakarta Jadi Provinsi dengan Nilai Terburuk Se-Indonesia dalam Penanganan Covid-19...

Zita mengatakan, Kementerian Kesehatan harusnya memberikan penilaian yang adil, tidak hanya dari angka tracing dan keterisian tempat tidur saja, melainkan juga melihat sisi lain terkait penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.

"Kualitas respons nakesnya bagaimana, angka kesembuhannya berapa, angka kematiannya berapa, Menkes harus lihat itu," ujar dia.

Zita menilai Dinas Kesehatan DKI Jakarta sudah bekerja maksimal dengan melihat tingkat kesembuhan yang mencapai 95 persen dan tingkat kematian 1,7 persen.

Baca juga: Beri Nilai E untuk Jakarta, Wamenkes Singgung Kapasitas Tracing

Pernyataan Kementerian Kesehatan melalui Wakil Menteri Kesehatan Dante Sukmono tersebut, ujar Zita, sudah melukai perasaan tenaga kesehatan yang banyak berkorban terhadap penanganan pandemi Covid-19.

"Saya berharap, Wamenkes bisa mengevaluasi apa yang telah diucap. Kita tidak butuh nilai-nilai, Pemerintah Pusat harusnya mendorong, mengayomi, dan memberi semangat Nakes yang ada di daerah," kata Zita.

Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Saksono memberikan pemaparan kualitas pengendalian pandemi Covid-19 di seluruh provinsi di Indonesia.

Dalam pemaparannya, DKI mendapat nilai terendah dari 34 provinsi yang ada.

"Berdasarkan atas rekomendasi yang kami buat matriks tadi, ada beberapa daerah yang masuk kategori D dan ada yang masuk kategori E seperti Jakarta. TEtapi ada juga yang masih di C, artinya bed occupation ratio dan pengendalian provinsinya masih baik," kata Dante dalam rapat dengan pendapat (RDP) bersama DPR RI disiarkan di akun YouTube DPR RI, Kamis (27/5/2021).