Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/06/2021, 19:35 WIB
Singgih Wiryono,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ombudsman Jakarta Raya Teguh Nugroho mengungkap temuan baru berkait gangguan sistem pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) Jakarta 2021.

Dia mengatakan, temuan tersebut berkaitan dengan pelayanan PT Telkom, selaku penyedia bandwith yang gagal memenuhi kebutuhan sistem PPDB sebagaimana sudah disepakati bersama.

"BUMN tersebut salah memperhitungkan kemampuan server dan bandwith-nya sehingga mengganggu pelayanan pendaftaran hari pertama jenjang SD, SMP dan SMA," kata Teguh dalam keterangan tertulis, Selasa (8/6/2021).

Teguh mengatakan, Ombudsman sudah meminta keterangan kepada Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan PT Telkom terkait kendala yang muncul.

Baca juga: Ombudsman DKI: Server Situs PPDB Jakarta Tidak Siap Hadapi Traffic Tinggi

Dari hasil keterangan, Dinas Pendidikan sudah menyampaikan kebutuhan mereka, termasuk proses integrasi data dengan Dinas Dukcapil ke sistem pendataan nilai raport (Sidanira).

Dinas Pendidikan meminta agar sistem integrasi tersebut bersifat dinamis untuk memberikan kesempatan koreksi apabila salah input dari pendaftar.

"Telkom sebelumnya telah menyanggupi kebutuhan tersebut termasuk perubahan pengintegrasian sistem pendaftaran dengan Sidanira yang tahun sebelumnya dilakukan secara statis menjadi dinamis walaupun belum memiliki pengalaman pengintegrasian secara dinamis tersebut di PPDB yang jumlah usernya sangat banyak," kata Teguh.

Baca juga: Orangtua Siswa Ini Kesal, 6 Kali Gagal Daftar PPDB Jakarta gara-gara Gangguan Server

Kemudian Telkom membuat simulasi dan uji coba sebulan sebelum penyelenggaraan PPDB dan menyebut tidak ada kendala saat melakukan uji coba.

Namun pada faktanya, kata Teguh, Telkom gagal melakukan prediksi sehingga terjadi kendala dalam penyelenggaraan PPDB pada hari pertama akibat tak mampu memenuhi kebutuhan transfer data untuk sistem dinamis.

"Telkom tidak mampu memberikan jalan keluar berupa mitigasi teknis untuk mengantisipasi kegagalan tersebut dan Disdik DKI (terpaksa) membuat mitigasi dalam alur proses," ucap Teguh.

Baca juga: Ragam Hambatan Proses PPDB Jakarta 2021, dari Situs Error hingga Optimalisasi Sistem

Akibatnya sistem yang sebelumnya diminta dinamis harus kembali ke sistem statis untuk memperlancar akses pembuatan akun.

Namun risikonya, kata Teguh, setiap pendaftar tidak bisa mengoreksi data yang sudah dimasukkan dalam sistem.

"Maka jika ada kesalahan data yang di-input oleh pendaftar, perbaikannya dilakukan ke pos-pos pelayanan Disdik secara manual dan justru hal tersebut menjadi hal yang sangat rawan mengundang kerumunan di masa pandemi," kata Teguh.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Adian Napitupulu Ajak Pedemo Audiensi Soal Hak Angket di Dalam Gedung DPR

Adian Napitupulu Ajak Pedemo Audiensi Soal Hak Angket di Dalam Gedung DPR

Megapolitan
Tamin: Saya Enggak Menyangka Bisa Jadi Marbut Masjid

Tamin: Saya Enggak Menyangka Bisa Jadi Marbut Masjid

Megapolitan
Penerangan JPO Depan Trisakti Dikeluhkan Redup, Pengamat: Jangan-jangan Tidak Ada Anggaran...

Penerangan JPO Depan Trisakti Dikeluhkan Redup, Pengamat: Jangan-jangan Tidak Ada Anggaran...

Megapolitan
Penyalurannya Tak Merata, Golkar DKI Usul Bantuan KJP Dialihkan Jadi Sekolah Gratis

Penyalurannya Tak Merata, Golkar DKI Usul Bantuan KJP Dialihkan Jadi Sekolah Gratis

Megapolitan
Dokter Gadungan di Bekasi Praktik 5 Tahun, Mengaku Terdesak Kebutuhan Ekonomi

Dokter Gadungan di Bekasi Praktik 5 Tahun, Mengaku Terdesak Kebutuhan Ekonomi

Megapolitan
Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis, F-Golkar: Anggaran Hanya Beda Dikit

Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis, F-Golkar: Anggaran Hanya Beda Dikit

Megapolitan
Heru Budi Bakal Kembangkan Kepulauan Seribu Jadi 'Food Estate' Jakarta

Heru Budi Bakal Kembangkan Kepulauan Seribu Jadi "Food Estate" Jakarta

Megapolitan
Ada Demo, Arus Lalu Lintas di Depan Gedung DPR/MPR Dialihkan

Ada Demo, Arus Lalu Lintas di Depan Gedung DPR/MPR Dialihkan

Megapolitan
Barista Kedai Kopi di Jaksel Luka-luka Usai Diserang Orang Tak Dikenal

Barista Kedai Kopi di Jaksel Luka-luka Usai Diserang Orang Tak Dikenal

Megapolitan
Ada Demo di Depan DPR, Polisi Tutup Jalan Gatot Subroto Arah ke Slipi

Ada Demo di Depan DPR, Polisi Tutup Jalan Gatot Subroto Arah ke Slipi

Megapolitan
Di Usia Senja, Marbut di Pondok Labu Ini Tak Punya Kartu Lansia dan BPJS

Di Usia Senja, Marbut di Pondok Labu Ini Tak Punya Kartu Lansia dan BPJS

Megapolitan
Megahnya Masjid As Sofia Bogor yang Disebut Miniatur Masjid Nabawi

Megahnya Masjid As Sofia Bogor yang Disebut Miniatur Masjid Nabawi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 19 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 19 Maret 2024

Megapolitan
Soal Gaji Marbut Masjid, Tamin: Alhamdulillah, yang Penting Bersyukur

Soal Gaji Marbut Masjid, Tamin: Alhamdulillah, yang Penting Bersyukur

Megapolitan
KPU DKI Buka Pendaftaran Cagub Independen Mulai 5 Mei 2024, Syaratnya KTP Warga Pendukung

KPU DKI Buka Pendaftaran Cagub Independen Mulai 5 Mei 2024, Syaratnya KTP Warga Pendukung

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com