UI Panggil Mahasiswa Kritis dan Pejabatnya Merangkap dalam Kekuasaan, Pakar: Pelemahan Kaum Intelektual

DEPOK, KOMPAS.com - Universitas Indonesia (UI) belakangan diterpa isu tak sedap soal sejumlah pejabatnya yang ternyata rangkap jabatan di lingkaran kekuasaan Presiden RI Joko Widodo.

Isu ini menyeruak setelah pemanggilan sejumlah mahasiswa oleh rektorat, menyusul diunggahnya poster meme "Jokowi: King of Lip Service" pada Minggu (27/6/2021).

Setelah ditelusuri, sejumlah pejabat UI, mulai dari rektor hingga sejumlah anggota Majelis Wali Amanat (MWA) yang dipilih oleh menteri, diketahui mengisi sejumlah jabatan di pemerintahan, baik jabatan struktural maupun bukan.

Situasi ini dianggap buruk secara etis, karena dapat membuka pintu bagi masuknya konflik kepentingan dan intervensi politik, yang kelak mengusik independensi serta kebebasan akademik.

Baca juga: 8 Pejabat Teras UI di Lingkaran Kekuasaan Jokowi, Siapa Saja Mereka?

Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, menilai bahwa apa yang terjadi di UI hanya contoh dari gejala umum belakangan ini, yakni pelemahan kaum intelektual melalui intervensi politik.

"Bila kita refleksikan, sebenarnya yang terjadi sekarang adalah pelemahan kaum intelektual. Caranya dua, dengan mengkooptasi dan dengan menekan," kata Bivitri kepada Kompas.com.

Modus ini pernah digunakan rezim Orde Baru dengan program NKK/BKK. Kini, NKK/BKK sudah tidak ada, namun bukan berarti kampus lepas dari cengkeraman kekuasaan.

"Kampus-kampus memang dibuat bungkam terhadap kondisi yang salah, dan (dibuat) mendukung pemerintahan, dengan cara seperti ini. Kalau dulu dengan NKK/BKK, sekarang dengan kontrol," kata dia.

"Yang terjadi di UI dan kampus-kampus lain sudah menggambarkan ini. Mahasiswa ditekan untuk tidak bersuara soal UU Cipta Kerja, misalnya, melalui dosen-dosennya dan kampus," lanjut Bivitri.

Sebagian dosen dan mahasiswa memang masih bisa melawan, semisal yang terjadi ketika Universitas Mataram menyatakan bahwa kedatangan Ketua KPK Firli Bahuri beberapa waktu lalu dibatalkan, menyusul penolakan besar-besaran dari mahasiswa.

Namun, secara umum, kampus tak lagi melindungi ekspresi politik mahasiswanya, sebagaimana yang terjadi secara umum jelang kejatuhan Soeharto pada 1998.

Baca juga: Polemik Jokowi: The King of Lip Service yang Berujung Terbongkarnya Rangkap Jabatan Rektor UI

Siasat untuk menekan ekspresi mahasiswa akhirnya pindah ke birokrasi dan pejabat kampus.

Di sini lah, keberadaan pejabat kampus yang merangkap jabatan di lingkaran kekuasaan, jadi masalah serius.

"Tinggal tergantung birokrat kampus, makanya yang ditekan kemudian adalah birokrat kampus. Makanya, sekarang kampusnya yang dikontrol dengan skema kampus negeri seperti yang sekarang, di mana rektor sangat tergantung pada menteri (dan MWA)," Bivitri menjelaskan.

Sebagai informasi, Rektor UI Ari Kuncoro, diduga melanggar Statuta UI karena menjabat komisaris utama di BNI ketika dilantik sebagai rektor pada 4 Desember 2019, dan sejak 18 Februari 2020 menduduki kursi wakil komisaris utama di BRI hingga sekarang.

Pengangkatan Ari sebagai rektor adalah kewenangan Majelis Wali Amanat/MWA, salah satu Organ UI di samping Senat Akademik dan Dewan Guru Besar.

Baca juga: Medsos 5 Anggota BEM UI Diretas Setelah Unggah Meme Jokowi: King of Lip Service

MWA UI juga bertugas menilai kinerja rektor dan menetapkan kebijakan serta rencana-rencana UI.

Total 17 MWA UI 2019-2024 yang mengangkat Ari sebagai rektor, sebelumnya diangkat oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir pada 26 Maret 2019.

Delapan dan 17 anggota MWA UI itu rupanya rangkap jabatan di lingkaran kekuasaan Presiden Jokowi.

Rangkap jabatan para anggota MWA UI ini, di atas kertas, tidak melanggar apa pun, namun dipertanyakan dari segi etika.

Bambang Brodjonegoro dan Darmin Nasution, kini nonaktif dari pemerintahan, rangkap jabatan sebagai menteri ketika dilantik sebagai anggota MWA UI.

Sejumlah nama lain kini masih aktif di pemerintahan, seperti Erick Thohir (Menteri BUMN), Sri Mulyani (Menteri Keuangan 2 periode), Saleh Husin (Koordinator Tim Ahli Wakil Presiden), Jonathan Tahir (Penasihat Kepala Kantor Staf Presiden), dan Wiku Adisasmito (Kepala Tim Pakar dan juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19).

"Seharusnya mereka minta mundur kalau mereka etiknya baik sebagai dosen," tutup Bivitri.