Krisis akibat PPKM Darurat, PHRI Minta Subsidi Listrik hingga Pajak untuk Pengusaha Hotel dan Restoran

Kompas.com - 05/07/2021, 15:28 WIB
Ilustrasi hotel. shutterstock.comIlustrasi hotel.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro darurat pada 3-20 Juli 2021 diprediksi berdampak buruk bagi industri hotel dan restoran.

Tingkat hunian hotel khususnya hotel non-karantina di Jakarta diprediksi bakal menurun.

"Diperkirakan akan terjadi penurunan dari rata-rata saat ini 20 sampai 40 persen menjadi 10-15 persen atas tingkat hunian pada hotel non-karantina," kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta Sutrisno Iwantono dalam konferensi pers yang dilaksanakan Senin (5/7/2021).

Diprediksi akan ada pula pembatalan pesanan kamar maupun kegiatan yang sudah dipesan sebelumnya.

Baca juga: Lurah Temukan Hotel di Pasar Baru Jadi Tempat Isolasi Tanpa Izin

Straregi penjualan secara daring yang telah diterapkan pelaku usaha pun, kata Sutrisno, tak berjalan dengan baik. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Upaya penjualan berbasis platform online dan delivery kurang efektif dan berbiaya tinggi karena commissioning fee yang tinggi antara 10 sampai 20 persen dari nilai penjualan," jelasnya.

Jika benar terjadi, pendapatan yang diterima pelaku usaha tak cukup untuk membayar kebutuhan operasional dan beban usaha.

"Keadaan ini dapat memicu pengusaha mengambil langkah sulit dengan menghentikan operasional, merumahkan karyawan, bahkan PHK," kata Sutrisno.

Baca juga: Dipaksa Masuk Kantor di Masa PPKM Darurat, Laporkan ke Disnakertrans DKI dengan Cara Ini

Minta pemerintah beri keringanan

Untuk itu, pihaknya mengusulkan sejumlah keringanan dari pemerintah bagi pelaku usaha restoran dan hotel. Salah satunya adalah dalam bentuk pengurangan beban pajak PB1, Pph, Ppn serta pajak lainnya melalui skema insentif atau cashback.

Sutrisno juga mengusulkan adanya keringanan biaya sewa dan service charge restoran yang berada di mall.

Selain itu, subsidi sebesar 30 sampai 50 persen atas biaya listrik dan penggunaan air tanah juga diusulkan.

"Subsidi 30–50 persen atas biaya listrik pada beban puncak dan pengurangan beban abonemen minimum pemakaian," kata Sutrisno.

Keringanan beban usaha yang merupakan biaya tetap bagi pelaku usaha hotel dan restoran juga diusulkan PHRI.

Baca juga: Polisi: Jangan Paksa Pegawai Sektor Non-esensial Kerja di Kantor, Kami Akan Tindak!

"Salah satunya, pembebasan perpanjangan perizinan yang jatuh tempo pada periode PPKM Mikro Darurat," ungkapnya.

Sutrisno juga mengusulkan adanya penghapusan atau pemberian stimulus pada beban biaya BPJS Ketenagakerjaan, pensiun dan kesehatan.

PPn bahan baku juga diusulkan untuk dihapuskan.

"Kemudian, penundaan pemberlakuan peraturan-peraturan baru yang berdampak langsung terhadap potensi penambahan beban usaha, seperti rencana penerapan PNBP atas Pelayanan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)," ungkap Sutrisno.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dikritik LBH Jakarta soal Hunian, Pemprov DKI: Tinggal Tidak Selalu Bermakna Memiliki Rumah

Dikritik LBH Jakarta soal Hunian, Pemprov DKI: Tinggal Tidak Selalu Bermakna Memiliki Rumah

Megapolitan
Keceriaan dan Antusias Warga hingga Pedagang di Balik Pembukaan Taman Margasatwa Ragunan

Keceriaan dan Antusias Warga hingga Pedagang di Balik Pembukaan Taman Margasatwa Ragunan

Megapolitan
Bantah LBH Jakarta soal Isu Banjir, Pemprov DKI Sebut Tidak Berorientasi Betonisasi

Bantah LBH Jakarta soal Isu Banjir, Pemprov DKI Sebut Tidak Berorientasi Betonisasi

Megapolitan
Pemprov DKI Tanggapi Rapor Merah LBH Jakarta soal Buruknya Kualitas Udara

Pemprov DKI Tanggapi Rapor Merah LBH Jakarta soal Buruknya Kualitas Udara

Megapolitan
Bantah Catatan LBH Jakarta soal Penggusuran di Jakarta, Pemprov DKI: Itu Penertiban

Bantah Catatan LBH Jakarta soal Penggusuran di Jakarta, Pemprov DKI: Itu Penertiban

Megapolitan
UPDATE: Tambah 7 Kasus di Depok, 151 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 7 Kasus di Depok, 151 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Mulai Minggu Ini, Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tujuan Jawa-Bali Wajib Bawa Tes PCR

Mulai Minggu Ini, Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tujuan Jawa-Bali Wajib Bawa Tes PCR

Megapolitan
UPDATE: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 34 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 34 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Rumah di Kalideres Ambruk, Ibu dan Balitanya Ditemukan dalam Kondisi Berpelukan

Rumah di Kalideres Ambruk, Ibu dan Balitanya Ditemukan dalam Kondisi Berpelukan

Megapolitan
Maling Motor Beraksi di Ulujami, Dalam Satu Jam Curi Empat Motor

Maling Motor Beraksi di Ulujami, Dalam Satu Jam Curi Empat Motor

Megapolitan
Wanita Hamil di Cikarang Ditemukan Tewas Bersimbah Darah dengan Sejumlah Luka Tusuk

Wanita Hamil di Cikarang Ditemukan Tewas Bersimbah Darah dengan Sejumlah Luka Tusuk

Megapolitan
SMPN 280 Jakarta Dilanda Kebakaran, Awalnya Muncul Percikan Api dari Kabel Komputer

SMPN 280 Jakarta Dilanda Kebakaran, Awalnya Muncul Percikan Api dari Kabel Komputer

Megapolitan
Main di Tepi Kali Angke Tangsel, Bocah 9 Tahun Terpeleset lalu Hanyut

Main di Tepi Kali Angke Tangsel, Bocah 9 Tahun Terpeleset lalu Hanyut

Megapolitan
Polisi: Ganjil Genap di Tempat Wisata untuk Motor Bersifat Situasional, Diterapkan jika Pengunjung Melonjak

Polisi: Ganjil Genap di Tempat Wisata untuk Motor Bersifat Situasional, Diterapkan jika Pengunjung Melonjak

Megapolitan
UPDATE 23 Oktober: Ada 116 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 2 Pasien Meninggal

UPDATE 23 Oktober: Ada 116 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 2 Pasien Meninggal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.