JAKARTA, KOMPAS.com - Kondisi keuangan Pemprov DKI Jakarta di tengah pandemi Covid-19 menjadi sorotan sejumlah anggota DPRD DKI. Isu soal pendapatan daerah yang tidak mencapai target dan belanja daerah untuk kebutuhan Covid-19 yang makin besar santer terdengar.
Hal itu membuat beberapa anggota legislatif di Kebon Sirih mulai bersuara soal anggaran. Mereka mempersoalkan apakah Pemprov DKI Jakarta akan memprioritaskan program pembangunan atau menyelamatkan warga Jakarta dari pandemi Covid-19.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, wacana pergeseran anggaran sudah digelar sejak Jumat (2/7/2021).
Baca juga: Terdampak Pandemi Covid-19, Pemprov DKI Mulai Bahas Refocusing Anggaran
"Mereka (Pemprov DKI) sudah merencanakan sejak hari Jumat yang lalu, mereka sedang menghitung secara teknis pos-pos mana yang tidak bisa dilaksanakan secara waktu," kata dia pada Selasa pekan ini.
Dia menyebutkan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun ini kondisinya berbeda dari tahun lalu. Tahun lalu, Pemprov DKI Jakarta dengan mudah mengalihkan anggaran nonprioritas untuk dijadikan dana penanganan Covid-19.
Tahun 2021 hampir semua program yang masuk dalam APBD adalah prioritas, sehingga akan sangat sulit untuk menggeser anggaran yang sudah dialokasikan di tempat tertentu.
"Kalau dulu kan yang enggak prioritas banyak seperti kegiatan sosialisasi, gampang kami refocusing, kalau sekarang hampir semuanya prioritas," kata politisi Partai Demokrat itu.
Namun, yang lebih penting dari itu, kata Mujiyono, apakah uang yang ada saat ini bisa digeser? Mengingat pencapaian pendapatan daerah pada pertengahan Juni lalu baru mencapai 28 persen.
"Refocusing itu hanya menggeser angka, menggeser peruntukan. Yang paling penting apa? Cash flow-nya! Percuma geser-geser, tapi duitnya enggak ada," kata dia.
Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai tidak sulit untuk melakukan refocusing anggaran di DKI Jakarta. Sejumlah megaproyek yang memakan anggaran triliunan rupiah seperti pembangunan Jakarta International Stadium (JIS), revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), dan penyelenggaraan Formula E bisa saja dipindahkan untuk penanganan Covid-19.
Dia meminta Pemprov DKI Jakarta rasional dalam menentukan pergeseran anggaran. Misalnya penyelenggaraan Formula E yang pasti tidak akan terselenggara selama pandemi Covid-19 belum tertangani.
"Cara pandangnya itu musti kita samakan, apakah nanti Dewan, apakah Formula E darurat yang harus segera dilaksanakan? Katakanlah tidak, kenapa tidak dilakukan refocusing?" kata Gembong.
Proyek yang menelan anggaran triliunan rupiah juga ada pada revitalisasi TIM dan pembangunan JIS. Jika memang sangat diperlukan, Gembong berharap Pemprov DKI bisa menghentikan sementara pembangunan JIS dan memprioritaskan keselamatan warga Jakarta dari pandemi.
"Pertimbangannya untuk kemanusiaan, menjaga stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas kesehatan masyarakat Ibu Kota," kata Gembong.
Anggaran Formula E mencapai Rp 1,6 triliun. Jumlah itu setara dengan anggaran penyaluran bantuan sosial tunai (BST) empat tahap dari Januari-April 2021.