Ganjil Genap Dianggap Riskan untuk Jakarta, Pengamat Usul Kembali ke Sistem Penyekatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan mengusulkan agar pembatasan pergerakan warga ke DKI Jakarta kembali pada sistem penyekatan, yang ia nilai lebih efektif.

"Sistem penyekatan mampu membatasi mobilitas warga hingga 100 persen dan mengendalikan perjumpaan langsung warga, kerumunan, juga operasi ilegal perkantoran yang tidak sesuai aturan PPKM Level 4," jelas Tigor dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (13/8/2021).

"Kami merekomendasikan agar tidak lagi menggunakan ganjil-genap untuk mengendalikan mobilitas warga pada masa pandemi Covid-19," lanjutnya.

Baca juga: Tak Terima Kena Ganjil Genap, Anggota F-PSI Viani Limardi: Saya yang Buat Aturan

Saat ini, penularan Covid-19 di Ibu Kota menunjukkan tren perbaikan signifikan setelah melalui gelombang kedua pada Juli 2021 yang sangat kelam.

Masalahnya, menurut Tigor, sejak ganjil-genap kembali berlaku untuk menggantikan sistem penyekatan, mobilitas warga terpantau melonjak.

"Terlihat hari pertama penerapan ganjil-genap masa pandemi di Jakarta mengakibatkan kenaikan atau kepadatan penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta," ujarnya.

Baca juga: Arogansi Anggota F-PSI Viani Limardi, Tak Terima Kena Razia Ganjil Genap padahal Tak Kebal Aturan

Kondisi ini dinilai riskan dan berbahaya, karena membuka ruang perjumpaan langsung warga serta paparan Covid-19, dan dikhawatirkan membuat upaya keras untuk menurunkan penularan virus corona di Ibukota jadi sia-sia.

"Saatnya kita bersikap profesional dalam menangani pandemi Covid-19 ni agar warga terlindungi dari bahaya Covid-19. Sudah terlalu lama, hampir 2 tahun kita terkurung dalam pandemi Covid-19," ungkap Tigor.

"Kami merekomendasikan agar Polda Metro Jaya dan Pemprov DKI Jakarta kembali menggunakan penerapan sistem penyekatan di 100 titik serta pengawasan penerapan PPKM Level 4 secara konsisten dan tegas," pungkasnya.