Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Serba-serbi PTM Terbatas di Kota Tangerang: PKL Dilarang, Guru Bawa Hasil Tes Covid-19

Kompas.com - 02/09/2021, 09:30 WIB
Muhammad Naufal,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

TANGERANG, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan (Dindik) di Kota Tangerang telah menyiapkan sejumlah standar operasi prosedur (SOP) terkait penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di SMP negeri di wilayah itu.

Sebagaimana diketahui, PTM terbatas telah diizinkan untuk dilaksanakan di Kota Tangerang.

Guna mendukung pelaksanaan PTM terbatas, Dindik menyiapkan SOP berkait peraturan yang harus diikuti guru hingga siswa.

Berikut sejumlah rangkuman fakta berkait penerapan PTM di SMP negeri di Kota Tangerang:

PKL dilarang jualan

Kabid Pembinaan SMP Dindik Kota Tangerang Eni memperingatkan bahwa tidak boleh ada pedagang kaki lima (PKL) di sekitar sekolah selama PTM terbatas berlangsung.

Hal itu dilakukan untuk mencegah kerumunan siswa usai jam sekolah.

Baca juga: Pembelajaran Tatap Muka di Kota Tangerang, PKL Dilarang Jualan di Area Sekolah

"Jika kedapatan ada PKL yang buka saat PTM, sekolahnya yang kami tutup. Sekolahnya yang tidak diizinkan PTM lagi," ujar Eni saat ditemui, Rabu (1/9/2021).

Kantin tutup dan siswa wajib bawa bekal

Peraturan lainnya, SMP negeri di wilayah itu tidak diizinkan membuka kantin selama PTM berlangsung.

Oleh karena itu, setiap murid nantinya wajib membawa bekal dan alat tulis sendiri dari rumah.

Baca juga: Aturan Pembelajaran Tatap Muka di Tangsel, Kantin Sekolah Dilarang Beroperasi

Dia menegaskan, selama di sekolah, antarsiswa tidak diizinkan meminta bekal atau meminjam alat tulis.

"Untuk bekal itu, nanti disediakan break time. Mereka tidak diizinkan untuk makan di luar dan hanya boleh makan di dalam kelas," ucapnya.

Wajib punya satgas

Di setiap SMP, kata Eni, diwajibkan untuk memiki Satgas Covid-19 yang bertanggungjawab atas infrastruktur masing-masing sekolah.

Kinerja dari satgas tersebut tentunya tetap dalam pengawasan Dindik Kota Tangerang.

Berkait infrastruktur, tiap sekolah wajib memasang wastafel dan hand sanitizer di depan kelas, serta memiliki petugas khusus untuk mengecek suhu murid-muridnya.

Baca juga: Tunda Vaksinasi Mahasiswa di Kota Tangerang, Dinkes Tunggu Data dari Dinas Pendidikan

"Kita juga menyiapkan masker cadangan. Takut nanti ada siswa yang dari rumah cuma bawa satu, lalu nanti terlepas dan terjatuh. Nah makanya ada masker cadangan itu," papar Eni.

"Kami memang sangat berhati-hati sekali ya untuk menggelar PTM ini. Kami tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," sambungnya.

Kerja sama dengan puskesmas

Sebanyak 33 SMP negeri di Kota Tangerang bekerja sama dengan puskesmas setempat untuk menunjang kegiatan PTM.

Eni berujar, tiap SMP negeri wajib bekerja sama dengan puskesmas agar pihak sekolah dapat menangani siswa yang sakit.

"Misalkan ada murid SMP yang suhu tubuhnya naik setelah PTM, nanti pihak sekolah dan puskesmas langsung menangani dulu, sebelum dia (murid yang sakit) pulang," paparnya.

Baca juga: Antisipasi Siswa Sakit Saat PTM, SMPN di Kota Tangerang Kerja Sama dengan Puskesmas

"Jadi ditangani dulu oleh sekolah dan puskesmas, sebelum dia dijemput oleh orangtuanya atau diantar puskesmas," sambung dia.

SOP lainnya, jumlah siswa di setiap kelas maksimal hanya 50 persen dari kapasitas ruangan.

"Jadi, misal di hari Senin dan Selasa yang masuk kelas 1 dan setiap kelas maksimal diisi 50 persen murid. Selanjutnya, Rabu dan Kamis yang masuk kelas 2, setiap kelas juga 50 persen murid," tutur Eni.

Guru bawa hasil tes negatif Covid-19

Guru SMP negeri di Kota Tangerang yang belum divaksinasi Covid-19 wajib membawa hasil negatif Covid-19 saat mengajar dalam PTM terbatas.

Ada 10 persen dari total guru SMP negeri di Kota Tangerang yang belum divaksinasi Covid-19.

Saat PTM terbatas mulai diterapkan, guru yang belum divaksin wajib membawa hasil tes negatif Covid-19 berdasar tes PCR atau hasil non-reaktif berdasar tes antigen.

Baca juga: Saat PTM Terbatas, Guru SMP di Kota Tangerang yang Belum Divaksin Wajib Bawa Hasil Tes Negatif Covid-19

Persyaratan itu dilakukan guna mencegah penyebaran Covid-19 di sekolah.

Sekitar 10 persen guru yang belum divaksin itu terdiri dari mereka yang memiliki komorbid, penyintas Covid-19, atau vaksinasinya memang tertunda.

Menurut dia, dari 33 SMP negeri di Kota Tangerang, ada sekitar 3-5 guru di tiap sekolah yang belum divaksinasi Covid-19.

Dengan adanya rencana penerapan PTM terbatas, Dindik terus menggencarkan vaksinasi kepada guru yang belum divaksin itu.

Eni menambahkan, pihaknya hingga saat ini belum menentukan tanggal pelaksanaan PTM terbatas di SMP negeri di Kota Tangerang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Megapolitan
Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com