Dituding Bikin Parlemen Jalanan karena Mangkir Rapat Paripurna Interpelasi Formula E, Ini Kata M Taufik

Kompas.com - 28/09/2021, 17:12 WIB
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (17/9/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIKetua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (17/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga politikus Gerindra, M Taufik, tak terima pihaknya dianggap membuat parlemen jalanan sehubungan dengan mangkirnya mereka dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta soal interpelasi Formula E pada Selasa (28/9/2021).

"Yang jalanan itu siapa? Enggak dong. Yang jalanan itu yang langgar aturan, di mana-mana kan gitu," kata Taufik kepada wartawan pada Selasa siang.

Taufik menyampaikan itu untuk menyinggung Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang dianggapnya menyalahi prosedur ketika memasukkan rencana agenda rapat paripurna hari ini dalam rapat Badan Musyawarah kemarin.

"Kan kita koreksi agar yang bersangkutan agar kembali kepada aturan, yaitu tata tertib (Dewan) yang ditandatangani sendiri oleh Ketua. Jadi kita luruskan," ujar Taufik.

Baca juga: Drama Politik DPRD DKI soal Interpelasi Formula E, Prasetio Sebut M Taufik cs Bikin Parlemen Jalanan

DPRD DKI Jakarta kini terbagi dua kubu menyoal interpelasi Formula E.

Kubu pro interpelasi terdiri dari PDI-P dan PSI, sedangkan kubu kontra terdiri dari PAN, Golkar, Nasdem, Demokrat, Gerindra, PKS, dan PPP-PKB.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kedua kubu saling tuding satu sama lain melanggar aturan sekaligus menganggap diri sendiri benar.

Kubu kontra menyebutkan bahwa rapat paripurna hari ini yang dihadiri PDI-P dan PSI ilegal karena Prasetio disebut melanggar prosedur.

Selain tiba-tiba memasukkan agenda rapat paripurna dalam rapat Bamus, Prasetio disebut menyalahi ketentuan karena surat undangan rapat paripurna hanya ditandatangani olehnya seorang.

"Undangan itu harus minimal diparaf oleh dua wakil ketua, baru ditandatangani ketua. Itu syarat mutlak. Jadi kalau itu tidak dilakukan maka undangannya tidak sah," ujar Taufik.

Baca juga: Gelar Paripurna Interpelasi Formula E, Ketua DPRD DKI Resmi Dilaporkan ke Badan Kehormatan

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satpol PP Depok Bongkar Bangunan Ilegal dan Tertibkan Parkir Liar di Kolong Flyover Arif Rahman Hakim

Satpol PP Depok Bongkar Bangunan Ilegal dan Tertibkan Parkir Liar di Kolong Flyover Arif Rahman Hakim

Megapolitan
Haikal Hassan: Jangan Berbondong-bondong ke Jakarta! Kalau Kasus Covid-19 Tinggi, Reuni 212 Disalahin...

Haikal Hassan: Jangan Berbondong-bondong ke Jakarta! Kalau Kasus Covid-19 Tinggi, Reuni 212 Disalahin...

Megapolitan
Besi Penutup Proyek Crossing di Pintu Air Jagakarsa Hilang

Besi Penutup Proyek Crossing di Pintu Air Jagakarsa Hilang

Megapolitan
Sopir Mercy yang Lawan Arah lalu Tabrak 2 Mobil di Tol JORR Ditetapkan Jadi Tersangka

Sopir Mercy yang Lawan Arah lalu Tabrak 2 Mobil di Tol JORR Ditetapkan Jadi Tersangka

Megapolitan
Turap Saluran di Jalan Pluit Sakti Raya Longsor, Perbaikan Ditargetkan Rampung dalam 2 Minggu

Turap Saluran di Jalan Pluit Sakti Raya Longsor, Perbaikan Ditargetkan Rampung dalam 2 Minggu

Megapolitan
Warga Joglo Bisa Setor Minyak Jelantah ke PKK RW, Tiap Liter Dihargai Rp 3.300

Warga Joglo Bisa Setor Minyak Jelantah ke PKK RW, Tiap Liter Dihargai Rp 3.300

Megapolitan
Wakil Wali Kota Depok Pertanyakan Data Kejaksaan soal Kenaikan Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak

Wakil Wali Kota Depok Pertanyakan Data Kejaksaan soal Kenaikan Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak

Megapolitan
Wagub DKI Minta Pemerintah Pusat Revisi PP yang Bikin UMP Hanya Naik Sedikit

Wagub DKI Minta Pemerintah Pusat Revisi PP yang Bikin UMP Hanya Naik Sedikit

Megapolitan
Wagub DKI Ungkap Pengusaha Tak Masalah UMP Jakarta 2022 Naik sampai 5 Persen

Wagub DKI Ungkap Pengusaha Tak Masalah UMP Jakarta 2022 Naik sampai 5 Persen

Megapolitan
Kasus Pengemudi Mercy Tabrakan Saat Lawan Arah di Tol JORR, Polisi Tunggu Hasil Mediasi dengan Korban

Kasus Pengemudi Mercy Tabrakan Saat Lawan Arah di Tol JORR, Polisi Tunggu Hasil Mediasi dengan Korban

Megapolitan
Pegawai Korban Pelecehan Berharap KPI Segera Jalankan Rekomendasi Komnas HAM

Pegawai Korban Pelecehan Berharap KPI Segera Jalankan Rekomendasi Komnas HAM

Megapolitan
PPKM Kota Tangerang Kembali ke Level 2, Pemkot Akan Tingkatkan Tracing Covid-19

PPKM Kota Tangerang Kembali ke Level 2, Pemkot Akan Tingkatkan Tracing Covid-19

Megapolitan
Saat Anies Lesehan di Jalan Bersama Buruh yang Demo Menuntut Kenaikan UMP…

Saat Anies Lesehan di Jalan Bersama Buruh yang Demo Menuntut Kenaikan UMP…

Megapolitan
Polres Jakpus Tangkap 4 Anggota Sindikat Bandar Narkoba Jaringan Malaysia

Polres Jakpus Tangkap 4 Anggota Sindikat Bandar Narkoba Jaringan Malaysia

Megapolitan
Pengetatan di Bandara Soekarno Hatta untuk Cegah Omicron, WNA dari 11 Negara Dilarang Masuk, WNI Karantina 14 Hari

Pengetatan di Bandara Soekarno Hatta untuk Cegah Omicron, WNA dari 11 Negara Dilarang Masuk, WNI Karantina 14 Hari

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.