Pimpinan DPRD DKI Kembali Tak Akur Terkait Anies, Kali Ini Soal Pilkada 2024

Kompas.com - 11/10/2021, 07:02 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani rancangan peraturan daerah (raperda) APBD 2020, Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/12/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIKetua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani rancangan peraturan daerah (raperda) APBD 2020, Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com – Pimpinan DPRD DKI Jakarta kembali tidak akur menyoal Gubernur Anies Baswedan. Masih belum beres beda sikap antara Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, dengan empat wakilnya soal Formula E 2022, kini perdebatan lain mencuat.

Hal itu bermula ketika Gubernur Anies Baswedan dalam acara workshop nasional Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) yang disiarkan di akun YouTube PAN TV, Rabu (6/10/2021), menyebut ingin kembali bertarung di Pilkada DKI Jakarta seandainya pilkada tidak diundur ke 2024.

Anies mengeklaim sudah bersiap agar tahun terakhir masa jabatannya dimanfaatkan untuk kampanye jika Pilkada DKI masih diselenggarakan pada 2022.

Baca juga: Ketua DPRD Minta Anies Tak Giring Opini Pilkada DKI Sengaja Dimundurkan

"Dulu rencananya nanti tahun terakhir, (kalau ada pilkada tahun 2022), baru mulai kampanye," ujar Anies.

Namun, kata Anies, Pilkada 2022 ditiadakan seperti yang tercantum dalam UU Nomor 10 Tahun 2016. Sehingga, ia pilih memanfaatkan momentum tersebut dengan terus bekerja menuntaskan program-program yang sudah dicanangkan.

"Ternyata enggak ada pilkada tahun depan. Jadi ya sudah, kita kerja terus saja, gitu kan. Enggak ada kampanye tahun depan. Kalau ada pilkada tahun depan kita kampanye, tetapi karena enggak ada pilkada ya sudah kita terusin saja kerja sampai akhir," tutur Anies.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Prasetio tuduh Anies giring opini

Bagi Prasetio Edi Marsudi, ucapan Anies itu dinilai bersayap dan punya unsur penggiringan opini.

Prasetio secara terbuka meminta agar Anies tidak membuat opini di tengah masyarakat bahwa pemerintah pusat sengaja mengundur Pilkada DKI. Menurut Prasetio, pernyataan Anies yang menyebut tidak ada Pilkada 2022 seolah-olah menuduh pemerintah pusat mengganjal ambisi politiknya.

"Jangan seakan-akan pemerintah pusat mengundurkan Pilgub DKI untuk mengganjal ambisi politik Anies," kata politikus PDI-P tersebut, Minggu.

Prasetio menegaskan, Pilkada Serentak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Di sana sudah diatur bahwa pemungutan suara serentak mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota yang jabatannya berakhir 2022 dan 2023 akan dilakukan di tahun 2024.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinas LH Kembali Segel Saluran Limbah Pabrik Pencemar Parasetamol di Teluk Jakarta

Dinas LH Kembali Segel Saluran Limbah Pabrik Pencemar Parasetamol di Teluk Jakarta

Megapolitan
Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Kota Tangerang 94 Persen

Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Kota Tangerang 94 Persen

Megapolitan
Keputusan Gubernur Banten: UMK 2022 Kota Tangerang Rp 4.285.798, Kota Tangsel Rp 4.280.214

Keputusan Gubernur Banten: UMK 2022 Kota Tangerang Rp 4.285.798, Kota Tangsel Rp 4.280.214

Megapolitan
Curhat Orangtua Murid SMPN 2 Depok Izinkan Anak Ikut PTM Terbatas

Curhat Orangtua Murid SMPN 2 Depok Izinkan Anak Ikut PTM Terbatas

Megapolitan
Korban Pelecehan Seksual KPI Harap Polres Jakpus Segera Rampungkan Penyelidikan

Korban Pelecehan Seksual KPI Harap Polres Jakpus Segera Rampungkan Penyelidikan

Megapolitan
Cerita Guru SMPN 2 Depok Senang PTM Terbatas

Cerita Guru SMPN 2 Depok Senang PTM Terbatas

Megapolitan
Satu Mahasiswi Meninggal, UPN Veteran Jakarta Sebut Pembaretan Menwa Tak Berizin

Satu Mahasiswi Meninggal, UPN Veteran Jakarta Sebut Pembaretan Menwa Tak Berizin

Megapolitan
6 Anggota Pemuda Pancasila Jadi Tersangka Pengeroyokan, Polisi Cari Pelaku Lain

6 Anggota Pemuda Pancasila Jadi Tersangka Pengeroyokan, Polisi Cari Pelaku Lain

Megapolitan
Mulai Rabu, Warga Belum Vaksinasi Covid-19 Dilarang Masuk Pasar Anyar Bogor

Mulai Rabu, Warga Belum Vaksinasi Covid-19 Dilarang Masuk Pasar Anyar Bogor

Megapolitan
Jenazah Korban Mutilasi di Bekasi Diserahkan ke Keluarga

Jenazah Korban Mutilasi di Bekasi Diserahkan ke Keluarga

Megapolitan
Penjelasan Rektor UPN Veteran Jakarta soal Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Penjelasan Rektor UPN Veteran Jakarta soal Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Menyoroti Beban Tracking WNA Positif Covid-19

Wali Kota Tangerang Menyoroti Beban Tracking WNA Positif Covid-19

Megapolitan
Wakil Wali Kota Depok Mempertanyakan Data Pelecehan Seksual Anak, Ini Penjelasan Kejaksaan

Wakil Wali Kota Depok Mempertanyakan Data Pelecehan Seksual Anak, Ini Penjelasan Kejaksaan

Megapolitan
Rabu Besok, Sidang Munarman di PN Jaktim Digelar Virtual

Rabu Besok, Sidang Munarman di PN Jaktim Digelar Virtual

Megapolitan
Satpol PP Copot Atribut Ormas di Kawasan Cilandak Cegah Gesekan

Satpol PP Copot Atribut Ormas di Kawasan Cilandak Cegah Gesekan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.