Pemkot Tangsel Bakal Izinkan Kantin Sekolah Beroperasi Saat PTM Terbatas

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan menyesuaikan sejumlah aturan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas pada masa pandemi Covid-19.

Salah satunya adalah mengizinkan kantin di lingkungan sekolah untuk kembali beroperasi. Kebijakan tersebut rencananya akan diterapkan mulai November 2021.

"Nanti kantin boleh buka tapi dengan syarat," ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangerang Selatan Taryono dalam keterangannya, Senin (25/10/2021).

Menurut Taryono, para pedagang yang hendak berjualan di kantin sekolah saat PTM terbatas wajib sudah divaksinasi Covid-19.

Selain itu mereka juga wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Baca juga: Pemkot Tangsel Belum Berencana Tutup Rumah Lawan Covid-19

"Syarat penjual kantinnya itu, pedagangnya itu sudah vaksin. Kemudian tetap dengan protokol kesehatan yang ketat," kata Taryono.

Taryono menambahkan, penyesuaian aturan PTM terbatas dilakukan karena Tangerang Selatan sudah masuk sebagai wilayah yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 2.

"Disebut dengan masa kebiasaan baru. Kalau dua bulan aman, yakni tidak ada paparan virus corona, maka PTM dilanjutkan dari tahap adaptasi kebiasaan baru ke tahap kebiasaan baru mulai November," pungkasnya.

PPKM di Tangerang Selatan, Banten, kembali diperpanjang. Status PPKM kini turun ke level 2 dengan sejumlah penyesuaian aturan.

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, status PPKM di wilayahnya telah turun dari level 3 ke level 2. Kebijakan tersebut berlaku mulai 19 Oktober hingga 1 November 2021.

"Iya Tangerang Selatan sekarang PPKM level 2, alhamdulillah. Dan sudah diterbitkan surat edarannya," ujar Benyamin saat dihubungi, Selasa (19/10/2021).

Baca juga: Satpol PP Tangsel Razia Indekos dan Apartemen, 4 Wanita Diduga PSK Terjaring

Dalam penerapannya, kata Benyamin, pihaknya sudah mengeluarkan aturan PPKM terbaru yang dituangkan Surat Edaran Wali Kota Tangerang Selatan.

Aturan tersebut mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3, 2 dan 1 di wilayah Jawa-Bali yang terbit pada Senin (18/10/2021) malam.

"Memang ada beberapa perubahan, terutama peningkatan kapasitas di restoran, kemudian juga tempat beribadah, terus resepsi pernikahan. Itu ada peningkatan jumlah-jumlah kapasitasnya," ungkap Benyamin.