Kompas.com - 02/11/2021, 18:13 WIB
Penulis Djati Waluyo
|

BEKASI, KOMPAS.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi menerbitkan surat imbauan pemerintah kepada seluruh rumah sakit dan klinik di wilayahnya untuk menetapkan batas tarif tertinggi tes polymerase chain reaction (PCR).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Sri Enny Mainiarti mengatakan, hal tersebut dilakukan menyusul kebijakan dari pemerintah pusat yang menetapkan harga tertinggi tes PCR sebesar Rp 275.000.

"Sudah kami sampaikan ya imbauan ke pengelola rumah sakit," ujar Enny dikutip Tribun Bekasi, Selasa (2/11/2021).

Baca juga: Jakarta Sudah Level 1, Kenapa PPKM Depok, Bekasi, Tangsel Masih Level 2?

Enny mengatakan, pihaknya hanya bisa mengeluarkan imbauan tanpa disertai konsekuensi sanksi. Sebab, Dinkes Kabupaten Bekasi tak memiliki wewenang untuk menindak rumah sakit swasta yang tak menurunkan harga tes PCR.

"Kalau ada yang tetap di atas harganya, karena ini sifatnya hanya imbauan, jadi kami tidak bisa memberikan sanksi," ujarnya.

Meski begitu, ia tetap berharap penurunan harga tertinggi tes PCR dapat diikuti oleh semua rumah sakit atau klinik di wilayahnya. Penurunan harga secara merata akan mengikuti pola permintaan masyarakat.

Baca juga: PPKM Diperpanjang, Tangsel, Depok, dan Bekasi Masih Berstatus Level 2

"Kan masyarakat kalau misalnya mau PCR, pasti nyari yang murah kan, enggak akan mau ke tempat yang masih mempertahankan harga di atas," ujar Enny.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan kembali menurunkan tarif batas tertinggi tes usap PCR. Batas biaya tertinggi tes PCR di Pulau Jawa-Bali ditetapkan Rp 275.000, sedangkan di luar Jawa-Bali maksimal Rp 300.000, berlaku mulai Rabu (27/10/2021).

Artikel ini telah tayang di Tribunbekasi.com dengan judul "Dinkes Kabupaten Bekasi Tak Bisa Tindak RS yang Tak Turunkan Harga Tes PCR". (Tribun Bekasi/Rangga Baskoro)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Cilodong Depok Tangkap Maling Pakaian Dalam Ibu-ibu yang Dijemur

Warga Cilodong Depok Tangkap Maling Pakaian Dalam Ibu-ibu yang Dijemur

Megapolitan
Pemprov DKI Sebut Penghuni Rusunawa Harus Punya KTP Jakarta

Pemprov DKI Sebut Penghuni Rusunawa Harus Punya KTP Jakarta

Megapolitan
Mobil Tabrak Lapak Penjual Bakso di Bogor, Nenek dan Cucunya Terluka

Mobil Tabrak Lapak Penjual Bakso di Bogor, Nenek dan Cucunya Terluka

Megapolitan
Cerita Penghuni Indekos di Tambora saat Kebakaran, Dengar Teriakan yang Dikira Perayaan 17 Agustus

Cerita Penghuni Indekos di Tambora saat Kebakaran, Dengar Teriakan yang Dikira Perayaan 17 Agustus

Megapolitan
Guru Diduga Aniaya Murid di SMKN 1 Jakarta, DPRD DKI Bakal Panggil Dinas Pendidikan

Guru Diduga Aniaya Murid di SMKN 1 Jakarta, DPRD DKI Bakal Panggil Dinas Pendidikan

Megapolitan
Pengacara Keluarga hingga Refly Harun Hadiri Solidaritas 4.000 Lilin untuk Brigadir J di TIM

Pengacara Keluarga hingga Refly Harun Hadiri Solidaritas 4.000 Lilin untuk Brigadir J di TIM

Megapolitan
Ini Tanggapan Transjakarta Terkait Keberadaan Kedai Kopi di Halte Harmoni

Ini Tanggapan Transjakarta Terkait Keberadaan Kedai Kopi di Halte Harmoni

Megapolitan
Soal Penggantian Nama Jalan Cikarang-Cibarusah, Pemkab Bekasi Segera Surati Pemprov Jabar

Soal Penggantian Nama Jalan Cikarang-Cibarusah, Pemkab Bekasi Segera Surati Pemprov Jabar

Megapolitan
Wagub DKI soal Kedai Kopi di Halte Harmoni: Awalnya agar Warga Bisa Ngopi dan Internetan Saat Tunggu Bus

Wagub DKI soal Kedai Kopi di Halte Harmoni: Awalnya agar Warga Bisa Ngopi dan Internetan Saat Tunggu Bus

Megapolitan
Guru SMKN 1 Jakarta Diduga Aniaya Murid, Wagub DKI: Tak Dibenarkan Tenaga Pendidik Menganiaya

Guru SMKN 1 Jakarta Diduga Aniaya Murid, Wagub DKI: Tak Dibenarkan Tenaga Pendidik Menganiaya

Megapolitan
Putra Siregar dan Rico Valentino Divonis 6 Bulan Penjara, Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

Putra Siregar dan Rico Valentino Divonis 6 Bulan Penjara, Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

Megapolitan
6 Penghuni Indekos di Tambora Tewas Terbakar, Polisi Masih Identifikasi Korban

6 Penghuni Indekos di Tambora Tewas Terbakar, Polisi Masih Identifikasi Korban

Megapolitan
Ada Kedai Kopi di Halte Harmoni, Pembeli dan Penumpang Transjakarta Berdempetan, Antrean Mengular

Ada Kedai Kopi di Halte Harmoni, Pembeli dan Penumpang Transjakarta Berdempetan, Antrean Mengular

Megapolitan
Klaim Peminat Rusunawa Tinggi, Pemprov DKI: Waiting List-nya Banyak

Klaim Peminat Rusunawa Tinggi, Pemprov DKI: Waiting List-nya Banyak

Megapolitan
Wagub DKI Akan Minta PT Transjakarta Evaluasi Keberadaan Kedai Kopi di Halte Harmoni

Wagub DKI Akan Minta PT Transjakarta Evaluasi Keberadaan Kedai Kopi di Halte Harmoni

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.