Mayoritas Anggota Dewan Desak Pemprov DKI Evaluasi Program Sumur Resapan

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas partai di DPRD DKI Jakarta mendesak program pembangunan sumur resapan yang dilakukan oleh Pemprov DKI dievaluasi besar-besaran.

Terlebih lagi, pada 2022 nanti, pembangunan sumur resapan sementara dianggarkan dengan nominal sedikitnya Rp 120 miliar.

Total, 6 dari 10 partai di Kebon Sirih menyoroti program tersebut, yakni PDI-P, PSI, Nasdem, Golkar, dan PKB-PPP.

Secara perolehan kursi, 6 partai itu mewakili 62 dari 106 kursi atau 58,5 persen dari keseluruhan kursi di parlemen.

Baca juga: Lokasi Sumur Resapan Dinilai Buat Bingung Masyarakat, Komisi D DPRD DKI Ancam Hapus Anggaran

Desakan-desakan itu disampaikan oleh masing-masing perwakilan fraksi ketika membacakan pandangan umum fraksi soal RAPBD 2022 pada rapat paripurna, Selasa (16/11/2021).

Berikut pandangan setiap fraksi yang menyoroti program itu:

1. PDI-P

Berikut pernyataan perwakilan Fraksi PDI-P:

"Kami mencatat bahwa Pemerintah Provinsi menganggarkan sebesar Rp 1.202.280.523.138 untuk program normalisasi atau restorasi sungai.

Walaupun terlambat karena selama 4 tahun terakhir, Pemerintah Provinsi tidak melakukan sedikit pun normalisasi, kami mendorong agar anggaran ini bisa ditingkatkan pada tahun 2022 ini.

Program-program yang tidak jelas seperti sumur resapan kami rekomendasikan untuk dihapus dan anggarannya dilimpahkan untuk normalisasi sungai."

Baca juga: Anggaran Sumur Resapan Terancam Dicoret DPRD, Ini Komentar Wagub DKI

2. PSI

Kritik yang disampaikan Fraksi PSI dalam rapat paripurna:

"PSI memberikan kritik terhadap pengadaan sumur resapan yang diusulkan oleh Dinas Sumber Daya Air di KUA-PPAS 2022 dengan anggaran sangat besar, yaitu sekitar Rp 361 miliar.

Terlebih, anggaran ini hampir sama besarnya dengan anggaran di 2021, yaitu sebesar Rp 411,43 miliar.

Sayangnya, kami melihat bahwa dengan anggaran ratusan miliar tersebut, pembangunan sumur resapan ini masih kurang efektif dalam mengatasi banjir daripada upaya pengendalian banjir Iainnya seperti normalisasi sungai.

Seperti kita ketahui bersama, banjir di beberapa lokasi di Jakarta disebabkan ketidakmampuan sungai dan saluran air dalam menampung debit air yang tinggi.

Sedangkan sumur resapan, menurut para pakar, hanya efektif untuk mengatasi genangan air saja, bukan banjir.

Ketidakefektifan sumur resapan ini juga diperparah dengan rendahnya pencapaian target pembangunan sumur resapan.

Hingga September 2021 kemarin baru 22.000 sumur resapan yang sudah masuk dalam kontrak realisasi dari target 40.000 titik.

Dari jumlah tersebut, per Oktober 2021 Ialu, baru terbangun 6.230 titik sumur resapan, sehingga Dinas Sumber Daya Air harus mengejar sisa kekurangan sekitar 16.000 sumur resapan di sisa satu setengah bulan ini.

Kami minta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi pelaksanaan sumur resapan untuk mengetahui seberapa efektifkah program ini dalam mengatasi banjir Jakarta. Pemprov DKI Jakarta harus membuka fakta dan data."

Baca juga: Sampaikan Pandangan Fraksi PDI-P, Tina Toon: Hapus Program Tidak Jelas Seperti Sumur Resapan, Limpahkan ke Normalisasi

3. Golkar

Pernyataan Fraksi Golkar adalah sebagai berikut:

"Fraksi Partai Golkar mendorong dilakukan evaluasi dan meminta penjelasan dinas terkait terutama untuk mekanisme pengawasan kualitas pekerjaannya dan mekanisme penentuan lokasi yang menjadi titik pembangunan.

Berapa besaran daya tampung setiap sumur resapan? Berapa banyak titik sumur resapan yang sudah dibangun? Sejauh mana tingkat efektivitas sumur resapan yang sudah dibangun mampu mengurangi genangan air yang ada?

Jangan sampai hanya mengejar target yang ingin dicapai tetapi kualitas dan sasarannya tidak tepat!"

4. PKB-PPP

Berikut pernyataan Fraksi PKB-PPP:

"... menghentikan sementara program drainase vertikal atau sumur resapan dangkal yang saat ini sedang berjalan, dilakukan evaluasi apakah tidak terjadi pemborosan angggaran, manfaatnya apakah sepadan dengan besamya biaya yang dikeluarkan, apakah pelaksanaannya tepat sasaran, akuntabel, tidak terjadi kebocoran atau penyimpangan, dan aspek-aspek Iain yang perlu dievaluasi bersama antara ekskutif dan legislatif."

5. Nasdem

Pernyataan Fraksi Nasdem yakni:

"Pemprov DKI Jakarta harus dapat melakukan tinjauan ulang terkait dengan pembangunan sumur resapan, sehingga sumur resapan tersebut dapat memiliki fungsi yang tepat guna dan di bangun pada Iahan yang sesuai dengan peruntukannya."