Kini Ramai Disorot, Bagaimana Kelanjutan Program Sumur Resapan di Jakarta Tahun 2022?

JAKARTA, KOMPAS.com - Program drainase vertikal, khususnya sumur resapan, yang coba digalakkan Pemprov DKI Jakarta terus memperoleh sorotan publik.

Pemprov DKI Jakarta berupaya meyakini efektivitas sumur resapan dalam mengurangi genangan, DPRD DKI justru menyatakan sebaliknya.

Komisi D DPRD DKI Jakarta, yang bermitra kerja dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA), bahkan tak segan mengancam akan menghapus usulan anggaran sumur resapan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022.

"Mau dikurangi atau dihapus saya setuju saja," ujar Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, kepada Kompas.com, Senin (15/11/2021).

Baca juga: Khawatir Buat Warga Celaka, 20 Sumur Resapan di Cilandak Akan Dibenahi

Sejauh ini, usulan anggaran pembangunan sumur resapan sudah disepakati sebesar Rp 120 miliar. Jumlah ini masih mungkin berubah selama rapat RAPBD 2022 yang saat ini sedang berlangsung.

Ida menganggap, sumur resapan yang saat ini dibangun kurang memberikan manfaat dalam pengendalian banjir. Sementara itu, untuk tahun depan, Pemprov DKI telah mengusulkan dana pembangunan sumur resapan sedikitnya Rp 120 miliar.

"Saya minta dievaluasilah. Saya berharap SDA mengevaluasi yang baru dibangun dan betul-betul di titik yang tepat tidak, jangan membuat masyarakat terheran-heran," kata politikus PDI-P itu.

Wakil gubernur

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, berulang kali mengklaim bahwa sumur resapan sejauh ini cukup efektif, meskipun tak pernah membeberkan secara detail sejauh mana efektivitasnya.

Namun, saat ditanya soal rencana dihapusnya anggaran sumur resapan, Riza tak memberikan perlawanan berarti. Ia justru terkesan melunak.

"Terkait efektivitas program pengendalian banjir, pencegahan itu kan banyak sekali, tidak hanya sumur resapan tapi ada juga gerebek lumpur, pengerukan, pompa, polder, pembuatan, waduk, normalisasi dan naturalisasi, pembuatan tanggul dan sebagainya," kata Riza selepas Rapat Paripurna di DPRD DKI, Selasa lalu.

Tangkapan Layar Facebook Tangkapan layar sumur resapan yang dibangun di sekat tiang jalan layang di Jakarta.

"Sumur resapan hanya sebagian dari program-program yang ada dan banyak. Kami akan melihat sejauh mana efektivitas penggunaan anggaran sumur resapan yang kami rasakan dalam dua tahun terakhir," tambahnya.

Riza kemudian mempersilakan semua pihak mengkritik kerja-kerja Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini pembangunan sumur resapan.

"Mudah-mudahan ke depan pelaksanaannya lebih baik lagi. Tentu semua program yang direncanakan dilaksanakan dengan baik dan terus kami lakukan evaluasi," ujar dia.

Disoroti mayoritas anggota Dewan

Mayoritas partai di DPRD DKI Jakarta juga mendesak program itu dievaluasi besar-besaran. Total, 6 dari 10 partai di Kebon Sirih menyoroti program tersebut, yakni PDI-P, PSI, Nasdem, Golkar, dan PKB-PPP. Secara perolehan kursi, enam partai itu mewakili 62 dari 106 kursi atau 58,5 persen dari keseluruhan kursi di parlemen.

Desakan-desakan itu disampaikan oleh masing-masing perwakilan fraksi ketika membacakan pandangan umum fraksi soal RAPBD 2022 pada Rapat Paripurna, Selasa (16/11/2021).

Fraksi PDI-P dan PKB-PPP jadi yang paling keras dalam hal menolak pembangunan sumur resapan. Ketiga partai meminta agar program ini berhenti.

Baca juga: Mayoritas Anggota Dewan Desak Pemprov DKI Evaluasi Program Sumur Resapan

"Program-program yang tidak jelas seperti sumur resapan kami rekomendasikan untuk dihapus dan anggarannya dilimpahkan untuk normalisasi sungai," bunyi pandangan umum Fraksi PDI-P.

"... menghentikan sementara program drainase vertikal atau sumur resapan dangkal yang saat ini sedang berjalan," timpal rekomendasi PKB-PPP.

"... dilakukan evaluasi apakah tidak terjadi pemborosan angggaran, manfaatnya apakah sepadan dengan besarna biaya yang dikeluarkan, apakah pelaksanaannya tepat sasaran, akuntabel, tidak terjadi kebocoran atau penyimpangan, dan aspek-aspek Iain yang perlu dievaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif." tambah PKB-PPP.

PSI yang punya rekam jejak lantang terhadap sejumlah kebijakan Pemprov DKI Jakarta juga tak ketinggalan. PSI menyoroti anggaran ratusan miliar untuk pembangunan sumur resapan yang realisasinya rendah dan tidak memuaskan.

"Sumur resapan, menurut para pakar, hanya efektif untuk mengatasi genangan air saja, bukan banjir. Ketidakefektifan sumur resapan ini juga diperparah dengan rendahnya pencapaian target pembangunan sumur resapan," tulis PSI dalam pandangan umumnya.

"Hingga September 2021 kemarin baru 22.000 sumur resapan yang sudah masuk dalam kontrak realisasi dari target 40.000 titik. Dari jumlah tersebut, per Oktober 2021 Ialu, baru terbangun 6.230 titik sumur resapan. Sehingga Dinas Sumber Daya Air harus mengejar sisa kekurangan sekitar 16.000 sumur resapan di sisa satu setengah bulan ini," tambah partai itu.

Fraksi Golkar mempertanyakan sejumlah hal terkait program itu yang dianggap tak pernah jelas.

"Berapa besaran daya tampung setiap sumur resapan? Berapa banyak titik sumur resapan yang sudah dibangun? Sejauh mana tingkat efektivitas sumur resapan yang sudah dibangun mampu mengurangi genangan air yang ada?" bunyi pandangan umum mereka.

"Jangan sampai hanya mengejar target yang ingin dicapai tetapi kualitas dan sasarannya tidak tepat."

Sementara itu, Fraksi Partai Nasdem cukup normatif dalam menilai kesuksesan program sumur resapan meskipun meminta Pemprov DKI untuk melakukan evaluasi.

"Pemprov DKI Jakarta harus dapat melakukan tinjauan ulang terkait dengan pembangunan sumur resapan, sehingga sumur resapan tersebut dapat memiliki fungsi yang tepat guna dan di bangun pada Iahan yang sesuai dengan peruntukannya," demikian pendapat Partai Nasdem.