Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Anies Potong Dana Rehab Sekolah dan Sebut Pendidikan Tak Hanya soal Infrastruktur...

Kompas.com - 18/11/2021, 08:42 WIB
Ivany Atina Arbi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Robohnya bangunan SMAN 96 di Jakarta Barat yang sedang direnovasi total membuat perhatian tertuju pada keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memelihara bangunan sekolah.

Catatan Kompas.com mengungkap fakta bahwa Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan justru memotong dana rehab sekolah.

Mantan Menteri Pendidikan itu mengatakan pada 2019 bahwa fokus Pemprov DKI terhadap bidang pendidikan tak hanya soal pembangunan fisik.

"Sering kali kita menganggap bahwa perhatian pada pendidikan itu diukur dari infrastruktur fisik, lalu dilihatnya rehab sekolah. Padahal, dalam kenyataannya, sekolah yang direhab ya sekolah yang sudah baik pula," ujar Anies, Selasa (3/12/2019).

Baca juga: Bangunan SMA 96 Jakarta Roboh Saat Direnovasi, 4 Pekerja Proyek Luka-luka

Anies ingin Dinas Pendidikan DKI Jakarta lebih fokus pada pembangunan mutu sumber daya manusia (SDM). Dia sudah memanggil pejabat Dinas Pendidikan untuk fokus pada hal tersebut.

"Justru kami berikan porsi yang lebih baik, lebih tinggi, untuk peningkatan mutu pendidikan, tapi orang sering kali melihatnya semata-mata jumlah sekolah yang direhab, padahal yang didorong justru pada peningkatan mutunya," kata dia.

Peningkatan mutu SDM, kata Anies, bisa dilakukan dengan membuat pelatihan-pelatihan. Kualitas para pendidik juga harus ditingkatkan.

"Pembangunan yang harus dilakukan di kota ini tak selalu bersifat fisik, tapi sering kali yang bersifat fisik itu yang didorong karena itu yang kelihatan," ucap Anies.

Sebelumnya diberitakan, 30 gedung sekolah di Jakarta batal direhab total pada 2020.

Anggaran rehab 30 gedung sekolah tersebut dicoret dari Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 karena anggaran sempat defisit.

Baca juga: Detik-detik Robohnya Bangunan SMAN 96 Jakarta, Ada Teriakan Minta Tolong

DPRD: Warga Minta Rehab, tapi Tak Dijalankan Pemprov DKI

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengeluhkan program rehabilitasi sekolah Pemprov DKI Jakarta yang tidak berjalan lancar.

Anggota DPRD DKI Jakarta, kata Ima, sudah mengusulkan rehabilitasi banyak sekolah sesuai aspirasi masyarakat.

"Kami pun anggota Dewan marah karena apa yang jadi aspirasi kami, masyarakat minta untuk (sekolah) direhab (tapi) enggak jalan," kata Ima saat dihubungi melalui telepon, Rabu (17/11/2021).

Menurut mantan staf Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu, program rehabilitasi sekolah di Jakarta secara keseluruhan mungkin bisa menelan Rp 500 miliar.

Baca juga: Polisi Selidiki Penyebab Bangunan SMA 96 Jakarta Roboh

Namun, untuk tahun 2022, Pemprov DKI Jakarta hanya menganggarkan Rp 21,2 miliar untuk dana rehabilitasi sekolah dan mengabaikan banyak sekolah yang harus direhabilitasi.

Fokus rehabilitasi tertuju pada bangunan sekolah tingkat taman kanak-kanak (TK).

Ima menyayangkan sikap Gubernur DKI Anies Baswedan yang mengabaikan program rehabilitasi sekolah, padahal Anies adalah orang yang berlatar belakang kuat di dunia pendidikan.

"Padahal, beliau (Anies) juga salah satu pemerhati pendidikan ya," katanya.

(Penulis : Nursita Sari, Singgih Wiryono/ Editor : Jessi Carina, Nursita Sari)


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Megapolitan
Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Megapolitan
Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Megapolitan
Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Megapolitan
Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Megapolitan
Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program 'Bebenah Kampung'

Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program "Bebenah Kampung"

Megapolitan
Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Megapolitan
Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Megapolitan
Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Megapolitan
Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Megapolitan
2 Pria Rampok Taksi 'Online' di Kembangan untuk Bayar Pinjol

2 Pria Rampok Taksi "Online" di Kembangan untuk Bayar Pinjol

Megapolitan
Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com