Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Deddy Herlambang
Pengamat Transportasi

Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN)

Perlunya Revolusi Total pada Manajemen TransJakarta

Kompas.com - 08/12/2021, 17:43 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Apabila hal tersebut benar, kelemahan memang terdapat pada sumber manusianya. Pramudi Transjakarta harus diberlakukan seperti pekerja non-transport yang bekerja lima hari seminggu dan punya hak cuti satu bulan satu kali.

Sejak Perum Damri menjadi operator bus Transjakarta, dalam catatan saya, jarang terjadi kecelakaan. Perlu dikaji jarangnya terjadi kecelakaan oleh Damri, apakah karena pramudinya (sopir) pegawai tetap (organik) bukan pegawai kontrak atau faktor sertifikasi yang lain.

Pramudi bus Transjakarta saat ini mayoritas pegawai kontrak.

Kebahagian kehidupan dan kondisi psikologi pramudi perlu diukur setiap tahun oleh lembaga independen sebagai bagian dari sertifikasi kelaikan pramudi.

Revolusi segera

Dengan banyaknya kecelakaan, PT Transjakarta harus bertanggung jawab mengembalikan kepercayaan publik untuk menggunakan angkutan umum. Perlu revolusi manajemen PT Transjakarta secara total. Bila perlu adakan pergantian direksi baru yang lebih segar. Buruknya kinerja keselamatan Transjakarta adalah equal dengan buruknya pengawasan direksi sampai ke bottom management.

Direksi PT Transjakarta merupakan jabatan profesional, bukan jabatan politis. Bila menjadi komisaris bisa saja jabatan politis karena tupoksi utamanya pada kontrol dan pengawasan. Maka, amanah menjadi direksi Transjakarta harus the right man on the right place.

Revolusi total, tidak setengah-setengah, harus serius dan terkontrol. Transjakarta sebagai sistem bus rapid transit (BRT) disubsidi Pemprov DKI dari dana publik melalui skema PSO sebanyak Rp 3 triliun per tahun. Amat sayang bila Transjakarta gagal menjaring masyarakat untuk menggunakan angkutan umum BRT. Dana besar tersebut menjadi salah kelola di manajemen Transjakarta yang tidak hanya terjadi pada manajemen keselamatannya saja, tetapi juga manajemen secara keseluruhan.

Karena itu mendesak untuk dilakukan audit pada manajemen pengawasan, manajemen keselamatan, manajemen resiko manajemen keuangan, manajemen SDM dan lain-lain dalam tubuh organisasi Transjakarta.

Bila melihat kenyataan kecelakaan-kecelakaan Transjakarta tahun 2021, perlu dibentuk direksi keselamatan dalam tubuh organisasi PT Transjakarta. Direksi keselamatan hanya fokus dan konsentrasi terhadap tupoksi keselamatan.

Contoh tugas direksi keselamatan adalah mengatur kecepatan semua sarana bus secara otomatis. Bus-bus Transjakarta adalah bus-bus canggih yang berteknologi traksi elektronik, yang kecepatan bus dapat dibatasi dalam cruise control, sehingga pramudi tidak dapat ngebut lagi. Tugas lainnya adalah mengatur cuti, istirahat, kesehatan, psikologi dan sejenisnya untuk para pramudi.

Lebih baik saat ini fungsi regulator dikembalikan kepada pemerintah daerah selaku pembuat regulasi dan pengawas. Jangan sampai PT Transjakarta rangkap jabatan menjadi regulator dan operator. Sekarang adalah momen yang sangat tepat Pemprov DKI melakukan audit total terhadap kinerja PT Transjakarta.

Ayo Naik Bus

Banyaknya kejadian kecelakaan bus Transjakarta menjadi preseden buruk bagi pelayanan angkutan umum massal. Karena itu perlu dilakukan trik marketing baru supaya masyarakat kembali tertarik menggunakan bus Transjakarta. Maka, sangat perlu balancing kepada masyarakat seperti pemberian insentif ke pengguna, contohnya promosi menggunakan bus Transjakarta gratis selama 1 - 3 hari atau dapat voucher shopping tertentu supaya publik tidak takut menggunakan bus.

Perlu rating atau penilaian terbuka oleh PT Transjakarta, siapa saja operator yang sering melakukan kecelakaan atau pelayanannya lebih baik. Bila Transjakarta ternuka, tentunya publik akan puas dengan pelayanan.

Jadi memang harus dipublikasikan sehingga publik dapat terlibat dalam kontrol ketika bus-bus tersebut beroperasi. Kontak atau nomor pramudi dapat dipasang dalam kabin bus, sehingga bila pramudi bus ugal-ugalan atau membahayakan, pengguna dapat melaporkan langsung ke hotline perusahaan.

Itu salah satu contoh pelayanan yang membantu Transjakarta mengontrol operator dan pramudinya. Bila ada kontrol seperti itu oleh publik, niscaya pengguna Transjakarta akan merasa terlayani, merasa aman, nyaman, dan selamat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Denda Rp 500.000 Untuk Pembuang Sampah di TPS Lokbin Pasar Minggu Belum Diterapkan

Denda Rp 500.000 Untuk Pembuang Sampah di TPS Lokbin Pasar Minggu Belum Diterapkan

Megapolitan
Warga Boleh Buang Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu pada Pagi Hari, Petugas Bakal Lakukan 'OTT'

Warga Boleh Buang Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu pada Pagi Hari, Petugas Bakal Lakukan "OTT"

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Megapolitan
Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Megapolitan
Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Megapolitan
PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Megapolitan
Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com