Aiman Witjaksono
Host & Produser Eksekutif Program AIMAN KompasTV

Host & Produser Eksekutif Program AIMAN | AIMAN setiap senin, Pukul 20.30 WIB di KompasTV

Alur Kongkalikong Suap Rp 40 Juta Rachel Vennya agar Bebas Karantina

Kompas.com - 21/12/2021, 07:06 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

TERUNGKAP dalam persidangan, pesohor aplikasi Instagram alias selebgram Rachel Vennya memberikan uang Rp 40 juta agar bisa bebas dari keharusan karantina Covid-19 di saat pulang dari luar negeri. Satu lagi kongkalikong uang haram terbongkar. Anehnya, kasus ini belum tampak diusut tuntas.

Bukan pada soal uangnya, tapi efek dari korupsi, bisa ke mana-mana. Jika menilik kasus itu, bisa jadi Rachel Vennya dan kawan-kawan bukan satu-satunya kasus. Asal sanggup bayar suap, orang bebas dari kewajiban karantina. Benarkah?

Baca juga: Kompolnas Desak Polda Metro Jaya Usut Dugaan Pungli dalam Kasus Rachel Vennya Kabur Karantina

Untuk menjawab itu, perlu penyelidikan baik formal secara hukum acara, maupun "swasta" alias investigasi mendalam termasuk dari jurnalis hingga publik. Kemungkinannya terbuka lebar.

Aliran suap Rp 40 juta

Bermula dari kasus Rachel Vennya yang baru saja melakukan perjalanan ke Amerika Serikat (AS), pada September lalu, bersama dengan dua orang lainnya, yakni Salim Nauderer, sang teman lelaki, dan manajernya Maulida. Beberapa hari kemudian, ia kembali ke Indonesia. Di Indonesia, seharusnya menurut aturan kala itu, dia harus melakukan karantina terpusat, selama delapan hari. Tetapi kongkalikong itu terjadi.

Rachel enggan melakukan karantina. Akhirnya terungkap bahwa ada suap di dalamnya.

Suap ini diberikan sebesar Rp 40 juta kepada seseorang yang bernama Ovelina. Ovelina ini merupakan staf protokoler DPR di Bandara Soekarno-Hatta, yang biasa mengurus perjalanan terkait kepergian dinas sejumlah pihak di lingkungan DPR RI. Ovelina kini diberhentikan dari pekerjaannya.

Tercapai kesepakatan antara Ovelina dan Rachel untuk memberikan uang sebesar Rp 40 juta. Semua ini terungkap dalam persidangan Rachel Vennya dan kawan-kawan, yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Banten, pada 10 Desember ini.

Hakim bertanya berapa nominal yang dibayarkan Rachel kepada Ovelina untuk lolos dari karantina. Rachel mengaku membayar Rp 40 juta kepada Ovelina. Namun, uang itu kini sudah dikembalikan.

"Waktu itu Saudara membayar berapa?" tanya hakim.

"Rp 40 juta," ungkap Rachel.

"Uangnya sudah dikembalikan sekarang?" tanya hakim lagi.

"Sudah dikembalikan," sahut Rachel.

"Semuanya?" tanya hakim dan dijawab 'iya' oleh Rachel.

Ke mana saja aliran uang Rachel ini diberikan kepada Ovelina?

Berikut kutipan persidangan kala itu.

"Bagaimana ceritanya dia (Rachel) bisa mentransfer dengan nominal Rp 40 juta?" tanya hakim.

"Karena itu Satgas yang minta, Pak, per orang Rp 10 juta," jawab Ovelina.

"'Mbak, ini orang Satgasnya minta Rp 10 juta' saya bilang. 'Ini mahal banget lho, Mbak, lebih baik enggak usah'. Saya bilang gitu," ujar Ovelina.

Baca juga: Tanggapi Mahfud MD, Polda Metro Jaya Sebut Dugaan Pungli di Kasus Rachel Vennya Sudah Diusut

Menurut Ovelina, Rachel menjawab dengan mengatakan, "Nggak apa-apa. Kalau Rp 10 jutanya (per orang) nggak apa-apa buat karantina."

"Terus ini kan cuma bertiga, muncul angka Rp 40 juta dari mana?" tanya hakim lagi.

"Dari Satgas, Pak, semua berwenang dari Satgas. Kalau Satgas tidak bisa, bisa memutuskan tidak, pasti kita tidak akan jalan," urai Ovelina.

Entah Satgas apa yang dimaksud Ovelina. Meski dalam persidangan hakim sempat menyebutkan yang dimaksud adalah Satgas Covid-19. Namun tidak disebutkan Satgas Covid-19 di level mana?

Terkait fakta persidangan itu, Satgas Covid-19 merasa terganggu.

"Kami semua merasa terganggu seolah-olah aliran Rp 40 juta itu ke kami. Oleh karenanya, pengungkapan lebih lanjut oleh pihak kepolisian sangat kami dukung agar terang benderang," kata Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19, Sonny Harry B Harmadi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (17/12).

Kenapa belum diusut tuntas?

Setelah terbuka lebar informasi dalam persidangan, anehnya kasus itu belum diusut hingga kini.

Pernyataan terakhir disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan. Dia mengatakan, penyidik tidak menjerat Rachel dan Ovelina dengan pasal tindak pidana korupsi atau penyuapan karena pemberi maupun penerima uang tidak berlatar belakang pegawai negeri sipil (PNS) atau penyelenggara negara.

"Iya karena dia (Ovelina) freelance (Satgas Covid-19)," kata Zulpan, Jumat lalu.

"Dia bukan penyelenggara negara, bukan PNS," ungkapnya.

Influencer Rachel VennyaYouTube Curhat Bang Denny Sumargo Influencer Rachel Vennya

Meski sebelumnya telah pula terungkap di persidangan, dugaan suap tidak berhenti di Ovelina. Ovelina rupanya memberikan uang itu ke sejumlah orang yang diakuinya sebagai petugas Bandara Soekarno-Hatta, hingga menyetor ke rekening kerabat dari salah seorang prajurit TNI AU.

Masing-masing adalah Eko Priyadi & Jarkasih sebesar Rp 2 juta. Ovelina sendiri yang mengaku mendapat Rp 4 juta, dan terakhir Kania, yang belakangan diketahui kerabat dari salah seorang prajurit TNI AU, diberikan Rp 30 juta, meski beberapa hari kemudian dikembalikan.

Rachel memang mengakui bahwa ada yang membantu saat ia "transit" beberapa saat di Wisma Atlet, Jakarta, yang berakhir dia dan dua orang lainnya tidak dikarantina.

Dua orang prajurit TNI AU kini dinonaktifkan dan tengah dilakukan penyidikan oleh Polisi Militer.

"Memang ada oknum dari anggota TNI yang di dalamnya terlibat dalam proses pelanggaran. Jadi ada yang dilanggar dalam pelaksanaan protokol kesehatan oleh oknum TNI, sekarang kami sedang proses dan kami sedang perbaiki dan evaluasi," ujar Pangdam Jaya, Mayjen Mulyo Aji, pada 14 Oktober lalu.

Hingga kini, proses hukum soal suap itu belum juga terungkap.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, beberapa hari lalu, gemas dan meminta agar proses ini dituntaskan, agar tidak menjadi kebiasaan.

"Makanya saya singgung itu termasuk dari pungli, biar nanti diproses karena ada hukumnya. Jadi yang saya baca pengakuannya di pengadilan itu saya bayar ke Mbak ini Rp 40 juta...
Lalu disetor ke ini, yang ASN itu di suatu institusi, nanti mau saya sampaikan agar itu diusut," kata Mahfud dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Kamis lalu.

Kasus itu terang benderang dari berbagai keterangan!

Penuntasan kasus suap atau gratifikasi atau pungli, apapun namanya harus diselesaikan.

Bukan soal jumlah uangnya, atau soal pengembalian uang yang sesungguhnya sama sekali tidak menghapus pidana. Satu hal, dari logika sederhana, sulit rasanya percaya, tak ada penyelenggara negara sama sekali yang terlibat dalam kasus itu. Karena agar bisa lepas dari karantina perlu "sentuhan" otoritas yang berwenang, dan itu pasti ada peran dari penyelenggara negara.

Kecil ataupun besar jumlah uang, bukan persoalan. Tapi integritas seharusnya jadi harga mati.

Follow the money!

Salam!

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Urus Kir di Jakarta

Cara Urus Kir di Jakarta

Megapolitan
7 Mall yang Boleh Bawa Anjing di Jakarta

7 Mall yang Boleh Bawa Anjing di Jakarta

Megapolitan
Tarif Kirim Motor dengan Kereta Api, Indah Cargo, JNE, Rosalia

Tarif Kirim Motor dengan Kereta Api, Indah Cargo, JNE, Rosalia

Megapolitan
Tarif Kirim Paket ke Luar Negeri JNE, DHL, FedEx, Pos Indonesia

Tarif Kirim Paket ke Luar Negeri JNE, DHL, FedEx, Pos Indonesia

Megapolitan
Polisi Pastikan Perempuan yang Dicekik Pacar Sudah Tewas Sebelum Dibuang ke Kali Krukut

Polisi Pastikan Perempuan yang Dicekik Pacar Sudah Tewas Sebelum Dibuang ke Kali Krukut

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Perbanyak Taman Seperti Tebet Eco Park di Jakarta

Pemprov DKI Bakal Perbanyak Taman Seperti Tebet Eco Park di Jakarta

Megapolitan
Wagub Jabar Perintahkan Seluruh Kepala Daerah untuk Hentikan Kegiatan ACT

Wagub Jabar Perintahkan Seluruh Kepala Daerah untuk Hentikan Kegiatan ACT

Megapolitan
Hotel 10.000 Kampung Boncos Kembali Berdiri lalu Polisi Bongkar Lagi

Hotel 10.000 Kampung Boncos Kembali Berdiri lalu Polisi Bongkar Lagi

Megapolitan
Polisi Temukan Paket Kecil Sabu dan Tumpukan Bekas Alat Hisap Saat Gerebek Kampung Boncos

Polisi Temukan Paket Kecil Sabu dan Tumpukan Bekas Alat Hisap Saat Gerebek Kampung Boncos

Megapolitan
Dokter Hewan di Tangsel Disiagakan di Tempat Penyembelihan Kurban

Dokter Hewan di Tangsel Disiagakan di Tempat Penyembelihan Kurban

Megapolitan
100 Keluarga di Cililitan Kesulitan Air Bersih Selama Seminggu, Lurah: Sekarang Sudah Normal Kembali

100 Keluarga di Cililitan Kesulitan Air Bersih Selama Seminggu, Lurah: Sekarang Sudah Normal Kembali

Megapolitan
Kampung Boncos Digerebek Lagi, Polisi Tangkap 6 Pengecer Sabu

Kampung Boncos Digerebek Lagi, Polisi Tangkap 6 Pengecer Sabu

Megapolitan
Satu Keluarga Hendak Diusir dari Rusun Jatinegara Barat, Pemprov DKI Mediasi dengan Pengelola

Satu Keluarga Hendak Diusir dari Rusun Jatinegara Barat, Pemprov DKI Mediasi dengan Pengelola

Megapolitan
PT KCN Diminta Kosongkan Batu Bara serta Muatannya di Pelabuhan Marunda

PT KCN Diminta Kosongkan Batu Bara serta Muatannya di Pelabuhan Marunda

Megapolitan
Pemprov DKI Didesak Ungkap Pola Kerja Sama dengan ACT

Pemprov DKI Didesak Ungkap Pola Kerja Sama dengan ACT

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.