Antara Pilpres 2024 dan Kebijakan Anies yang Revisi UMP DKI Jakarta...

Kompas.com - 21/12/2021, 11:05 WIB

Rakhmat Nur Hakim

Penulis

Lihat Foto

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berorasi saat menemui buruh yang berunjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). Anies Baswedan pada kesempatan tersebut mengatakan formula penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tidak cocok diterapkan di Jakarta.(ANTARA FOTO/INDRIANTO EKO SUWARS)

JAKARTA, KOMPAS.com - Revisi besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat pujian dari buruh.

Anies merevisi besaran kenaikan UMP DKI Jakarta dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen. Dengan demikian, kenaikan UMP yang tadinya hanya sebesar Rp 37.749 menjadi Rp 225.667 dari tahun 2021. Dengan adanya kenaikan tersebut, UMP DKI Jakarta pada 2022 menjadi Rp 4.641.854.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai keputusan Anies adalah cerdas karena berdasarkan kalkulasi ekonomi dan pertimbangan hukum yang baik.

"Pak Anies sangat cerdas, menghitung kalkulasi angka-angka berdasarkan hukum yang ada, dan juga berdasarkan hukum yang berkeadilan dan juga kalkulasi ekonomi," ujar Said.

Said juga menilai Anies memiliki "keberanian" dalam kebijakan ini. Karenanya, ia mengatakan seluruh buruh di KSPI mengapresiasi keberanian Anies.

"Kami apresiasi (Anies) letakkan hukum di atas kepentingan politik, sebuah keberanian yang patut diapresiasi," ujarnya.

Untuk kepentingan Pilpres

Meski banjir pujian dari buruh usai merevisi UMP DKI Jakarta, kebijakan Anies tersebut tak bisa dilepaskan dari sudut pandang politik.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai kebijakan ANies merevisi UMP DKI Jakarta tentunya memiliki kaitan dengan Pilpres 2024.

"Pasti ada kaitannya dengan meningkatkan elektabilitas. Kalau yang mengerti memang ini untuk elektabilitas," ujar Hendri kepada Kompas.com, Senin (20/12/2021).

Seperti diketahui, Anies pun kerap masuk dalam daftar calon presiden (capres) potensial di Pilpres 2024. Sejumlah lembaga survei bahkan menempatkan Anies di posisi tiga besar untuk tingkat elektabilitas di Pilpres 2024.

Berdasarkan survei terbaru yang dilakukan KedaiKOPI, elektabilitas Anies berada di peringkat pertama klaster kepala daerah. Survei tersebut dilakukan KedaiKOPI terhadap 1.200 responden pada 16-24 November lalu.

"Anies Baswedan nomor satu (37,4 persen). Disusul Ganjar Pranowo (34,5 persen), lalu Ridwan Kamil (13,8 persen). Lalu ada Khofifah Indar Parawansa (7,3 persen)," kata Direktur Eksekutif KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo di kanal Youtube Survei KedaiKOPI pada Minggu (19/12/2021), seperti dilansir dari Tribunnews.com.

Margin of error survei KedaiKOPI ini sebesar 2,83 persen dengan interval kepercayaan 95 persen.

Sementara itu berdasarkan survei yang dilakukan Charta Politika, elektabilitas Anies berada di urutan ketiga di bahwa Gubernur Jawa Tengah Gannjar Pranowo (30,2 persen) yang menempati posisi pertama, diikuti oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (20-22 persen) di posisi kedua.

Adapun elektabilitas Anies berdasarkan survei Charta Politika sebesar 17-23 persen. Survei ini dilakukan pada 29 November-6 Desember 2021, dengan total 1.200 sampel berusia 17 tahun lebih yang berpartisipasi di seluruh provinsi. Margin of error dalam survei ini berada di kisaran 2,8 persen.