Erickson Parsaoran Sagala, S.H
Advokat

Advokat, Praktisi IR
Anggota PERADI
Kepala Divisi Litigasi LBH Transformasi Bangsa - Tangerang

Menyoal Kenaikan 5,1 Persen UMP DKI Jakarta 2022

Kompas.com - 23/01/2022, 10:30 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Penetapan Upah Minimium Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 naik sebesar 5,1 persen oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuai polemik.

Berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tertanggal 16 Desember 2021 (selanjutnya disebut “Kepgub 1517/ 2021”), kenaikan 5,1 persen itu setara Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854.

Kepgub tersebut merupakan revisi dari Kepgub yang dikeluarkan Anies sebelumnya, yakni Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 pada tanggal 20 November 2021 (selanjutnya disebut “Kepgub 1395/2021”).

Dalam Kepgub 1395/2021, Anies menetapkan kenaikan UMP hanya 0,8 persen atau setara Rp 37.749 menjadi Rp 4.453.935.

Anies melakukan revisi setelah Kepgub 1395/2021 mendapatkan reaksi keras dari kalangan pekerja atau buruh sehingga melakukan beberapa kali unjuk rasa pada periode November 2021.

Namun, revisi UMP berbuntut panjang. Kalangan pengusaha menolak dan menempuh jalur hukum.

Ada beberapa catatan terkait dengan penetapan Kepgub 1517/2021 tersebut.

Pertama, tanggal penetapan sudah melebihi dari batas waktu yang telah ditentukan.

Dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (selanjutnya disebut “PP 36/ 2021”) diatur, UMP ditetapkan melalui keputusan gubernur selambatnya pada tanggal 21 November tahun berjalan.

Artinya, penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2022 sudah melebihi waktu kurang lebih satu bulan sejak ketentuan yang ditetapkan.

Kedua, muncul setelah adanya tekanan pihak pekerja.

Terbitnya Kepgub 1395/2021 menuai banyak reaksi, khususnya pihak pekerja, yang menentang kenaikan UMP hanya 0,8 persen.

Sebelum dicabut, keberadaan Kepgub 1395/2021 telah sesuai dan selaras dengan pengupahan yang saat ini berlaku, baik perihal formula atau rumusan upah minimum, pola koordinasi dengan stakeholder, waktu penetapan maupun hal lainnya.

Yang menarik adalah PP 36/2021 tidak memberikan ruang kepada kepala daerah untuk mencabut maupun melakukan perbaikan atas surat keputusan yang telah dikeluarkan dalam tahun berjalan.

Ketiga, Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP 36/2021 bukan menjadi dasar hukum penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2022.

Dasar hukum penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2022 adalah:

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

11 Rekomendasi Taman yang Cantik di Jakarta

11 Rekomendasi Taman yang Cantik di Jakarta

Megapolitan
9 Tempat Rekreasi Melihat Hewan di Jabodetabek

9 Tempat Rekreasi Melihat Hewan di Jabodetabek

Megapolitan
Tempat Beli Souvenir Pernikahan Murah di Jabodetabek

Tempat Beli Souvenir Pernikahan Murah di Jabodetabek

Megapolitan
Panitia Formula E Sebut Dapat Sponsor Rp 100 Miliar dari Perusahaan Hiburan

Panitia Formula E Sebut Dapat Sponsor Rp 100 Miliar dari Perusahaan Hiburan

Megapolitan
7 Rekomendasi Tempat Wisata di Dekat Stasiun MRT

7 Rekomendasi Tempat Wisata di Dekat Stasiun MRT

Megapolitan
5 Destinasi Jalan-jalan di Glodok

5 Destinasi Jalan-jalan di Glodok

Megapolitan
Cara Memesan Ambulans Gratis di Jakarta

Cara Memesan Ambulans Gratis di Jakarta

Megapolitan
Kota Bogor Bentuk Tim Satgas Pengendalian Harga Minyak Goreng, 15 Pedagang Diperiksa

Kota Bogor Bentuk Tim Satgas Pengendalian Harga Minyak Goreng, 15 Pedagang Diperiksa

Megapolitan
Pasutri di Cengkareng Hanya Kaki Tangan dalam Pemalsuan Uang, Polisi: Dalangnya Harus Ditangkap

Pasutri di Cengkareng Hanya Kaki Tangan dalam Pemalsuan Uang, Polisi: Dalangnya Harus Ditangkap

Megapolitan
Pencuri Parfum di Minimarket Kawasan Tebet Babak Belur Dihajar Massa

Pencuri Parfum di Minimarket Kawasan Tebet Babak Belur Dihajar Massa

Megapolitan
Anak Pasutri yang Tewas dalam Kecelakaan di MT Haryono Masih Dirawat, Kepala Korban Alami Luka Memar

Anak Pasutri yang Tewas dalam Kecelakaan di MT Haryono Masih Dirawat, Kepala Korban Alami Luka Memar

Megapolitan
Tiket Formula E Jakarta Hampir Habis Terjual, Ketua Panitia: 'Yang Mahal Justru Cepat Habis'

Tiket Formula E Jakarta Hampir Habis Terjual, Ketua Panitia: "Yang Mahal Justru Cepat Habis"

Megapolitan
Polisi Pastikan Ada 8 Kendaraan yang Terlibat dalam Kecelakaan Beruntun di MT Haryono

Polisi Pastikan Ada 8 Kendaraan yang Terlibat dalam Kecelakaan Beruntun di MT Haryono

Megapolitan
Hendak Selamatkan Ayam, Seorang Pria Tewas Tenggelam di Kali Cengkareng Drain

Hendak Selamatkan Ayam, Seorang Pria Tewas Tenggelam di Kali Cengkareng Drain

Megapolitan
Diikat Pakai Kain oleh Perampok, Korban: Saya Ngesot ke Depan Minta Tolong

Diikat Pakai Kain oleh Perampok, Korban: Saya Ngesot ke Depan Minta Tolong

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.