Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Covid-19 Terus Menanjak, Pemprov DKI Diminta Jangan Anggap Remeh Tetap Gelar PTM

Kompas.com - 27/01/2022, 17:16 WIB
Sania Mashabi,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak menanggap remeh kondisi pandemi Covid-19 di DKI Jakarta dengan tetap menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen.

Adapun pada Rabu (26/1/2022) sebanyak 3.509 kasus baru Covid-19 ditemukan di Jakarta.

"P2G berharap Pemprov DKI Jakarta jangan meremehkan kondisi ini, jangan pula tunggu gelombang ketiga kasus Covid-19 memuncak," kata Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim melalui keterangan tertulis, Kamis (27/1/2022).

Baca juga: Perhimpunan Pendidikan dan Guru: Kami Mohon Pak Anies, Hentikan PTM 100 Persen

Satriwan menambahkan, bedasarkan data yang dihimpun P2G, ada beberapa sekolah di Jakarta sudah menghentikan PTM 100 persen sebanyak dua kali, hanya dalam jarak waktu dua minggu.

Hal itu dikarenakan siswa dan guru di sekolah tersebut terkena Covid-19 secara berulang.

"Ada beberapa sekolah semula PTM 100 persen, lalu siswa kena Covid, PTM dihentikan 5×24 jam," ujar Satriwan.

"Setelah itu PTM lagi, setelah beberapa hari PTM ada siswa positif lagi, terpaksa PTM dihentikan kembali. Ini kan tidak efektif. Sekolah buka tutup, buka tutup terus, enggak tahu sampai kapan," sambung dia.

Baca juga: Pelaksanaan PTM 100 Persen Dinilai Timbulkan Kecemasan Guru dan Orangtua

Oleh karena itu, ia menilai pelaksanaan skema PTM 100 persen tidak sepenuhnya aman, lancar, dan efektif.

Terlebih lagi, P2G juga mencatat adanya pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi selama pelaksanaan PTM dengan kapasitas 100 persen.

Pelanggaran itu terjadi mulai dari tidak diterapkannya jarak 1 meter di dalam kelas.

"Jarak 1 meter dalam kelas yang sulit dilakukan karena ruang kelas relatif kecil ketimbang jumlah siswa," ungkapnya.

Baca juga: PTM 100 Persen di Jakarta Langgar Prokes, Perhimpunan Guru Desak Anies Hentikan Belajar dari Sekolah

Kemudian ruang sirkulasi udara tidak ada atau ventilasi udara tidak dibuka karena kelas ber-AC.

Adanya siswa berkerumun dan nongkrong bersama sepulang sekolah serta masih adanya kantin sekolah yang buka secara diam-diam.

Oleh karena itu, P2G mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk mengehentikan skema PTM 100 persen.

Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menerapkan sistem PTM dengan kapasitas 100 persen. Padahal, sudah ada temuan kasus Covid-19 di 90 sekolah dan menyebabkan penutupan sementara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Megapolitan
Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com