Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sarankan PTM 100 Persen di Jakarta Dihentikan, Epidemiolog: Lindungi Anak-anak Sebelum Terlambat

Kompas.com - 28/01/2022, 16:02 WIB
Sania Mashabi,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog Indonesia di Griffith University Dicky Budiman menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera menghentikan pembelajaran tatap muka (PTM) berkapasitas 100 persen.

Hal ini, kata dia, dilakukan dalam rangka mencegah anak-anak terpapar Covid-19 varian Omicron.

"Jadi sebelum terlambat ya lindungi anak-anak. Dengan cara apa? Belajar di rumah dulu," kata Dicky kepada Kompas.com, Jumat (28/1/2022).

Baca juga: Kapasitas PTM Bisa Dikurangi 50 Persen jika DKI Jakarta Terapkan PPKM Level 3

Menurut Dicky, membiarkan anak untuk tetap mengikuti PTM dengan kapasitas 100 persen terlalu berisiko.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar PTM dihentikan sementara paling tidak sampai awal Maret 2022.

"PTM kembali lagi, karena kalau bicara kelompok Omricron, jelas besar sekali potensi perburukan situasi akan banyak terjadi pada kelompok anak, sebagaimana yang sudah diperlihatkan di banyak negara," ucap dia.

Baca juga: Satgas Depok Rekomendasikan PTM Dibagi 2 Sesi, Kapasitas Masing-masing 50 Persen

Sebelumnya, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) juga mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, termasuk kepala daerah sekitar kawasan aglomerasi, agar segera menghentikan PTM 100 persen.

Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan, hal itu dilakukan demi keselamatan dan kesehatan semua warga sekolah.

"Kami memohon agar Pak Anies mengembalikan kepada skema PTM Terbatas 50 persen," kata Satriwan dalam keterangan tertulis, Kamis (27/1/2022).

Baca juga: Penularan Covid-19 pada Anak Rendah Jadi Alasan Pemprov DKI Lanjutkan PTM 100 Persen

P2G mengusulkan agar metode belajar blended learning kembali diterapkan untuk saat ini.

"Dengan metode belajar blended learning, sebagian siswa belajar dari rumah, dan sebagian dari sekolah," ujar Satriwan.

"Metode ini cukup efektif mencegah learning loss sekaligus life loss," lanjut dia.

Baca juga: PTM di Tangerang Dihentikan, Tangsel, Jakarta, dan Depok Jalan Terus

Satriwan menilai, guru dan siswa di DKI Jakarta sudah berpengalaman menggunakan skema PTM 50 persen dengan metode blended learning atau sebagian siswa belajar di rumah, dan sebagian lagi di sekolah.

Terlebih, kata dia, para guru dan siswa, rata-rata sudah memiliki gawai pintar bahkan laptop atau komputer, sinyal internet bagus, relatif tak ada kendala dari aspek infrastruktur digital.

"Tentu dengan catatan, ada pendampingan orangtua dari rumah selama anak PJJ (pembelajaran jarak jauh)," ujar Satriwan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Banyak Warga Berbohong: 'Ngaku' Masih Tinggal di Jakarta, Padahal Sudah Pindah

Banyak Warga Berbohong: 'Ngaku' Masih Tinggal di Jakarta, Padahal Sudah Pindah

Megapolitan
Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

Megapolitan
Asesmen Diterima, Polisi Kirim Chandrika Chika Cs ke Lido untuk Direhabilitasi

Asesmen Diterima, Polisi Kirim Chandrika Chika Cs ke Lido untuk Direhabilitasi

Megapolitan
Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Megapolitan
Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Megapolitan
Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Megapolitan
Heru Budi Harap 'Groundbreaking' MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Heru Budi Harap "Groundbreaking" MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Megapolitan
Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com