Polemik Soal Anggaran di Kota Tangerang Jadi Sorotan, Pungli Bansos hingga Anggaran Fantastis Baju Dinas Dewan

Klaim Wali Kota Tangerang

Di saat kepolisian dan kejaksaan sedang menyelidiki kasus pungli itu, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengklaim pihaknya tak terlibat dalam penyaluran bansos PKH.

Menurut dia, pengawasan penyaluran PKH dilakukan oleh pendamping PKH.

Tiap pendamping PKH ditunjuk oleh Kemensos dan mereka berkoordinasi langsung oleh kementerian tersebut.

"Sebenernya mereka ini, pendamping PKH, ditunjuk langsung sama Kemensos," papar Arief, 30 Juli 2021.

"Jadi, koordinasinya mereka lebih langsung ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemensos, ketimbang ke kami," sambung dia.

Baca juga: Warga Tangerang Bisa Ajukan Bansos Saat Isolasi Mandiri, Ini Caranya

Arief lantas meminta Kemensos agar Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang lebih dilibatkan dalam proses penyaluran bansos PKH.

Berkait penyaluran itu, dia mengaku, Pemkot tidak dapat mengintervensi skema yang telah ada. Pasalnya, menurut Arief, bansos tersebut merupakan program Kemensos.

Di sisi lain, saat itu, Arief mengaku Pemkot Tangerang menerima 47 aduan soal pungli bansos pada 2 Agustus 2021.

Politisi Demokrat tersebut mengatakan, saat itu, pihaknya berjanji akan terus menginvestigasi seluruh aduan soal adanya pungli.

"Inspektorat Kota Tangerang juga sudah koordinasi dengan Kapolres kaitan pungli," tuturnya, 3 Agustus 2021.

Baca juga: Modus Pungli Bansos di Kota Tangerang, Kartu ATM Diambil dan Minta Duit Iuran

Lagi-lagi, hingga saat ini, baik Inspektorat mau pun Pemkot Tangerang tak pernah mengungkit soal pemeriksaan atas adanya pungli di wilayah tersebut.

Anggaran fantastis baju DPRD

Tak ada angin atau hujan, DPRD Kota Tangerang menaikkan anggaran pengadaan bahan pakaian DPRD Kota Tangerang tahun 2021 hingga dua kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Dilansir dari situs https://lpse.tangerangkota.go.id/, anggaran pengadaan bahan pakaian DPRD Kota Tangerang 2021 mencapai Rp 675 juta.

Dari situs yang sama, anggaran pengadaan bahan pakaian DPRD Kota Tangerang 2020 hanya sebesar Rp 312,5 juta.

Sekretaris DPRD Kota Tangerang Agus Sugiono saat itu mengaku tidak memantau perbedaan anggaran pada tahun 2021 dan tahun 2020.

"Itu saya belum lihat perbandingan dengan tahun lalu," ungkap Agus, 4 Agustus 2021.

Baca juga: Fakta Polemik Pengadaan Baju DPRD Kota Tangerang, Awal Mula hingga Dibatalkan

Menurutnya, anggaran sebesar Rp 675 juta itu untuk bahan pakaian dari 50 anggota dewan di Kota Tangerang.

Adapun tiap anggota dewan pilihan rakyat Kota Tangerang itu bakal mendapat empat jenis pakaian dengan total lima setel pakaian.

Empat jenis pakaian tersebut, yakni Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Sipil Harian (PSH), dan Pakaian Dinas Harian (PDH).

Terdapat satu setel pakaian dari setiap jenisnya, kecuali PDH yang akan ada dua setel.

Dari seluruh anggaran yang ada, jika dibagi dengan 250 setel pakaian tersebut, tiap bahan pakaian dihargai sebesar Rp 2.700.000.

Baca juga: Anggaran Baju Dinas DPRD Kota Tangerang Rp 675 Juta, Sudah Termasuk Ongkos Jahit

Namun, dia mengklaim tidak mengetahui besaran harga tiap bahan pakaian tersebut.

Agus menyatakan, spesifikasi dari tiap pakaian tersebut mengacu kepada standar satuan harga (SSH) dari pemerintah setempat.