Polemik Soal Anggaran di Kota Tangerang Jadi Sorotan, Pungli Bansos hingga Anggaran Fantastis Baju Dinas Dewan

Pengadaan pakaian itu, lanjutnya, dianggarkan dalam satu tahun satu kali.

Hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Klaim Ketua DPRD

Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo mengaku tidak mengetahui persoalan meningkatnya anggaran pengadaan bahan pakaian anggotanya yang meningkat hingga dua kali lipat pada tahun 2021.

Menurut Gatot, pihak yang mengetahui persoalan meningkatnya anggaran tersebut adalah Sekretariat DPRD Kota Tangerang.

"Saya bilang apa, makanya kamu cek ke sekretariat, jumlahnya berapa, jenis bahannya apa, spesifikasinya apa, aku enggak ngerti. Jadi, apa mungkin itu berpengaruh ke kenaikan harga," paparnya, 5 Agustus 2021.

Baca juga: Ada Anggaran Baju Baru di Tengah Pandemi, Ketua DPRD Kota Tangerang: Badan Kita Kan Berkembang

Gatot juga mengaku tidak memahami bahan atau warna bahan pakaian yang bakal mereka gunakan nantinya.

Saat ditanya apakah dirinya sebagai Ketua DPRD Kota Tangerang dapat memilih bahan lain yang lebih murah saat proses penganggaran, Gatot mengatakan bahwa instansi DPRD berbentuk kolektif kolegial.

Dengan demikian, sebuah keputusan final merupakan hasil dari sejumlah fraksi masing-masing.

"Lembaga DPRD ini kolektif kolegial, itu berangkat dari fraksinya masing-masing. Bukan berarti Ketua DPRD kaya Kepala Daerah, kalo Kepala Daerah bilang A semua ikut A," urai Gatot.

Baca juga: Ketua DPRD Kota Tangerang Ungkap Penyebab Anggaran Baju Melonjak hingga Rp 675 Juta

Baju DPRD pakai bahan LV

Tak lama usai Gatot yang mengaku tak paham soal bahan pakaiannya, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) menyatakan bahwa ada empat merek pakaian yang rencananya digunakan anggota DPRD Kota Tangerang sebagai baju dinas pada tahun 2021.

Pengadaan Bahan Pakaian Sekretariat DPRD Kota Tangerang Pokja ULP Hadi Sudibjo berujar bahwa salah satu lini busana ternama, Louis Vuitton, bakal menjadi bahan pakaian dinas anggota Dewan.

"Di antaranya Louis Vuitton, ini untuk yang PDH," papar Hadi, 9 Agustus 2021.

Sementara itu, tiga pakaian lainnya diketahui bakal menggunakan bahan dari lini busana Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR), Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).

Baca juga: Ketua DPRD Kota Tangerang Mengaku Tak Tahu soal Pemilihan Bahan Baju Dinas Anggota Dewan

Hadi berujar, empat merek lini busana tersebut diserahkan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) ke Pokja ULP.

PPK menentukan spesifikasi tersebut usai melakukan tes laboratorium. Setelah melakukan tes, PPK menyerahkan hasilnya ke Pokja ULP.

Kata Hadi, pihaknya hanya mengevaluasi hasil lab tersebut, sesuai atau tidak sesuai dengan keigininan PPK.

Usai diketahui bahan baju tersebut, polemik yang muncul semakin memanas.

Sebab, selain tak hanya anggarannya yang meningkat, pemilihan merek baju DPRD Kota Tangerang juga dinilai tidak tepat.

Baca juga: Hasil Rapat, DPRD Kota Tangerang Batalkan Anggaran Pengadaan Baju Rp 675 Juta

Pengadaan dibatalkan

Pada akhirnya, usai menimbulkan polemik, DPRD Kota Tangerang membatalkan anggaran pengadaan bahan pakaian tahun 2021.

Gatot mengatakan, pembatalan pengadaan bahan pakaian tersebut berdasarkan hasil rapat pada 10 Agustus 2021.

"Berdasarkan rapat yang kami adakan, keputusan politis kami adalah membatalkan pengadaan tersebut," paparnya, 10 Agustus 2021.

Dia menyebut, pembatalan itu bersifat secara keseluruhan. Berarti instansinya tak akan mengadakan penganggaran bahan pakaian pada tahun 2021.