Riwayat Normalisasi Ciliwung: Dikebut Jokowi-Ahok, Baru Dilanjutkan Anies Jelang Lengser

"Sampai semuanya clear and clean baru kita bayarkan (ganti rugi)," kata Riza.

Baca juga: Saat Anies Tak Serius Laksanakan Normalisasi Sungai, Ketua DPRD: Takut Disebut Tukang Gusur

Sementara itu, Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Dudi Gardesi justru menyamakan program grebek lumpur sebagai normalisasi sungai.

Dia tak ingin ada pembeda dari istilah gerebek lumpur, normalisasi, hingga naturalisasi.

"Kenapa harus dibeda-bedain? Kan sama, istilahnya aja yang dipakai seperti apa gitu loh," ucap Dudi.

Baca juga: Fraksi PDI-P: 4 Tahun Terakhir, Pemprov DKI Tak Lakukan Normalisasi Sungai Sedikit Pun

Pemprov Era Anies Dinilai Tak Serius

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah yang membidangi pembangunan Jakarta  mempertanyakan keseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan normalisasi sungai.

Bukan tanpa alasan, Komisi D berkali-kali meloloskan anggaran untuk pembebasan lahan normalisasi. Hanya saja, eksekutif tak berhasil mengerjakan.

Anggaran APBD 2021 senilai Rp 1 triliun untuk pembebasan lahan akhirnya harus dikembalikan karena proyek tidak terlaksana.

Tahun 2022, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp 850 miliar untuk pembebasan lahan normalisasi sungai di Jakarta.

Baca juga: DPRD Minta Pemprov DKI Bangun Rusun di Jakarta Selatan untuk Korban Normalisasi Sungai

Ida heran, dulu di masa kepemimpinan Gubernur Jokowi dan Ahok pembebasan lahan bisa berjalan.

Kini saat Anies menjabat, lahan tak kunjung dibebaskan dan mengakibatkan pada normalisasi yang mandek.

"Pemprov yang dulu bisa kok di tempat yang rawan yang kata orang enggak bisa dibongkar," ucap Ida, Desember 2021.

Baca juga: Wagub DKI Jakarta Klaim 290 Bidang Tanah Akan Dibebaskan Tahun Ini untuk Normalisasi Sungai

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai Anies tidak mampu menyelesaikan program normalisasi sungai karena takut dicap sebagai tukang gusur.

Padahal, program tersebut sudah diamanatkan dalam Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat bersama DPRD DKI.

"Tapi faktanya Gubernur tidak melaksanakan perintah Perda tersebut dan tidak mau melaksanakan pembebasan lahan. Gubernur takut disebut tukang gusur," kata Prasetio.

Baca juga: Singgung Normalisasi Sungai di Jakarta, Komisi D: Enggak Jalan, padahal Kementerian PUPR Sudah Uber Terus

Dilanjutkan Hanya di Daerah Terdampak Banjir

Menjelang akhir masa jabatannya yang akan habis pada Oktober 2022 mendatang, Anies pun memutuskan kembali melanjutkan proyek normalisasi Sungai Ciliwung.