Saat Munarman Anggap Tuntutan 8 Tahun Penjara Kurang Serius, Hanya Tertawa dan Merasa Tak Tertantang...

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Sekretaris Front Pembela Islam (FPI) Munarman dituntut delapan tahun penjara dalam kasus dugaan tindak pidana terorisme.

Tuntutan dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) di ruang sidang utama Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Senin (14/3/2022).

"Menjatuhkan pidana delapan tahun penjara dengan dikurangi masa tahanan sementara," kata jaksa.

Baca juga: Kasus Dugaan Terorisme, Munarman Dituntut 8 Tahun Penjara

Oleh karena itu, Munarman tetap ditahan.

Hal-hal yang memberatkan adalah Munarman tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, pernah dihukum 1 tahun 6 bulan dan melanggar Pasal 170 Ayat 1 KUHP, kemudian terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatannya.

"Hal yang meringankan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga," kata jaksa.

Dinilai terbukti lakukan pemufakatan jahat

Jaksa menilai, Munarman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dakwaan kedua tentang pemufakatan jahat.

Dakwaan kedua itu adalah Pasal 15 juncto Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Munarman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dakwaan kedua," kata jaksa.

Baca juga: Munarman Dituntut 8 Tahun Penjara, Pengacara Merasa Tak Tertantang: Kami Pikir Hukuman Mati

Sebagaimana diketahui, ada tiga dakwaan dari jaksa. Pertama, Pasal 14 juncto Pasal 7 tentang menggerakkan seseorang untuk melakukan teror.

Kedua, Pasal 15 juncto Pasal 7 tentang pemufakatan jahat. Ketiga, Pasal 13 huruf c tentang menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

Namun, yang digunakan jaksa adalah dakwaan kedua soal pemufakatan jahat.

Jaksa mengatakan, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Munarman bersama mendiang Ustad Basri (tokoh ISIS di Indonesia), mendiang Ustad Fauzan Al-Anshori (petinggi Majelis Mujahidin Indonesia), dan beberapa saksi yang dihadirkan JPU, telah melakukan pemufakatan jahat terkait tindak pidana terorisme.

"(Mereka) menegakkan khilafah Daulah Islamiyah dengan menerapkan paham dan ajaran khilafah Daulah Islamiyah atau ISIS yang dilakukan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung Daulah Islamiyah atau ISIS," ujar jaksa.

Baca juga: Dituntut 8 Tahun Penjara atas Kasus Dugaan Terorisme, Munarman Disebut Ketawa-ketawa Saja

Jaksa menyebutkan, Munarman dan beberapa nama itu mengikuti dan melaksanakan kegiatan baiat atau sumpah janji kepada Syekh Abu Bakar Al Baghdadi Amir pimpinan ISIS.