Alasan Fraksi PSI Ingin Interpelasi Formula E Jakarta Dilanjutkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Anggara Wicitra mengatakan, interpelasi Formula E Jakarta harus tetap dilanjutkan karena banyak hal yang perlu dijelaskan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Anggara mengatakan, selama ini pihak eksekutif hanya memberikan penjelasan tak lengkap melalui media masa.

Dengan demikian, perlu dilakukan pertemuan yang menjelaskan secara utuh.

Baca juga: Politisi PDI-P: Diskusi Formula E Langsung di Rapat Interpelasi, Jangan Diam-diam

"Selama ini kita pahami hanya dari berita, enggak ada kesempatan untuk mendengarkan langsung dari Pak Gubernur. Harapannya interpelasi bisa jadi ajang buka-bukaan, biar semua jelas," kata Anggara dalam keterangan tertulis, Minggu (10/4/2022).

Anggara menuturkan penyelenggaraan Formula E dari awal sudah banyak menimbulkan pertanyaan.

"Mulai dari bukti pembayaran uang ratusan miliar untuk komitmen fee, kontrak, studi kelayakan dan sebagainya," ujar Anggara.

Dengan keputusan Badan Kehormatan (BK) yang menyebut tidak ada pelanggaran etik dalam penentuan jadwal sidang paripurna interpelasi, maka sidang tersebut bisa kembali diproses.

"BK sudah menyatakan Ketua DPRD tidak melakukan pelanggaran soal interpelasi Formula E. Oleh karenanya kita harus lanjutkan prosesnya," tutur Anggara.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD DKI Yakin Mayoritas Fraksi Tolak Interpelasi Formula E

Masih Anggara, fraksi penolak interpelasi diharapkan bisa jantan menghadiri sidang paripurna dan tidak lagi beralasan bahwa sidang tersebut dijadwalkan secara ilegal oleh Ketua DPRD.

"Kami harap mereka datang dan sampaikan sikap di Rapat Paripurna agar masyarakat tahu alasan menolaknya apa. Kalau menolaknya di media saja berarti tidak menghargai tata tertib DPRD," ujar dia.

Adapun hak interpelasi Formula E atau hak bertanya langsung kepada Gubernur DKI resmi diajukan dua fraksi yaitu Fraksi PDI-Perjuangan dan Fraksi PSI.

Pengajuan interpelasi pada 26 Agustus 2021 dan sempat dilakukan sidang paripurna pertama kali pada 28 September 2021 untuk menentukan kelanjutan interpelasi.

Namun, sidang harus diskors karena tidak memenuhi kuorum. Hanya 33 dari 106 anggota Dewa yang hadir dalam sidang tersebut.