Kompas.com - 22/04/2022, 16:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didesak untuk menghentikan praktik swastanisasi air bersih di DKI Jakarta yang sudah berlangsung sejak 1997.

Desakan tersebut tertulis dalam Surat Peringatan (SP) 1 yang disampaikan oleh Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) yang meminta Anies memenuhi tuntutan tersebut sebelum masa jabatannya berakhir pada Oktober 2022 nanti.

"Kami mendesak Anies untuk memastikan penghentian praktik swastanisasi air di DKI Jakarta dengan membuat regulasi khusus berdasarkan keterbukaan informasi dan partisipasi yang luas," kata perwakilan warga dari LBH Jakarta Jenny Silvia di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (22/4/2022).

Koalisi warga juga mendesak agar Anies menjamin proses transisi pengelolaan air dari swasta ke pemerintah bisa segera terwujud.

Baca juga: Koalisi Warga Jakarta Minta Anies Tak Lakukan Betonisasi Untuk Atasi Banjir

 

Mereka juga meminta Anies untuk selanjutnya menjamin tidak ada upaya swastanisasi air di Jakarta.

Jenny mengatakan, hingga hari ini, masih banyak wilayah di DKI Jakarta yang sulit mengakses air bersih karena sistem perpipaan dikelola oleh swasta sejak 6 Juni 1997.

"Sejak saat itu hingga kini penguasaan dan pengelolaan air Jakarta beralih dari negara ke swasta. Padahal, mandat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sangat jelas: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," imbuh Jenny.

Sejak kebijakan swastanisasi air berlaku, Jenny menilai bahwa seluruh pihak, mulai dari pemerintah hingga warga Jakarta golongan ekonomi bawah dirugikan.

Baca juga: Anies Diberi SP 1 oleh Koalisi Perjuangan Warga Jakarta, Ini 9 Tuntutannya

Setidaknya ada lima kerugian yang dialami, pertama jangkauan air bersih hanya bisa mencakup 62 persen wilayah Jakarta.

Kedua, terdapat 22,85 persen warga Jakarta yang tidak bisa menikmati pelayanan air.

Ketiga, harga air di Jakarta sangat mahal, mencapai Rp. 12.550 per meter kubik dan tidak memperhatikan kualitas.

"Keempat, pengelolaan air oleh Palyja dan Aetra tidak transparan dan akuntabel. Terakhir, negara dirugikan karena harus membayar imbal hasil atau biaya defisit kepada Palyja dan Aetra," kata Jenny.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kenangan Pahit Petugas Damkar Saat Temukan Korban Tewas dalam Kebakaran Indekos di Tambora

Kenangan Pahit Petugas Damkar Saat Temukan Korban Tewas dalam Kebakaran Indekos di Tambora

Megapolitan
Achmad Hermanto Dardak Akan Dimakamkan di TMP Kalibata pada Minggu Pagi

Achmad Hermanto Dardak Akan Dimakamkan di TMP Kalibata pada Minggu Pagi

Megapolitan
Kronologi Aksi Teror Penembakan di Cengkareng, Bank hingga Toserba Ditembaki dari Jalanan

Kronologi Aksi Teror Penembakan di Cengkareng, Bank hingga Toserba Ditembaki dari Jalanan

Megapolitan
Politisi PSI Sebut Anies Belum Tepati Janji Kampanye soal Rumah DP 0 Persen

Politisi PSI Sebut Anies Belum Tepati Janji Kampanye soal Rumah DP 0 Persen

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan pada Siang hingga Malam Hari

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan pada Siang hingga Malam Hari

Megapolitan
Janji Kampanye Anies soal Rumah DP 0 Persen yang Berubah ke Pembangunan Rusunawa

Janji Kampanye Anies soal Rumah DP 0 Persen yang Berubah ke Pembangunan Rusunawa

Megapolitan
Cara ke PIK Avenue Naik Transportasi Umum

Cara ke PIK Avenue Naik Transportasi Umum

Megapolitan
Rute Kereta Progo dan Jadwalnya 2022

Rute Kereta Progo dan Jadwalnya 2022

Megapolitan
Rute Kereta Mutiara Selatan dan Jadwalnya 2022

Rute Kereta Mutiara Selatan dan Jadwalnya 2022

Megapolitan
7 Toko Oleh-Oleh Nusantara di Jakarta

7 Toko Oleh-Oleh Nusantara di Jakarta

Megapolitan
10 Tempat Bermain Anak di Mall Jakarta

10 Tempat Bermain Anak di Mall Jakarta

Megapolitan
Bank dan Toserba di Cengkareng Sudah Tutup saat Penembakan, Dipastikan Tak Ada Korban

Bank dan Toserba di Cengkareng Sudah Tutup saat Penembakan, Dipastikan Tak Ada Korban

Megapolitan
2 Pencuri Masuk Rumah Warga Kalideres Lewat Jendela, 2 Ponsel dan Tas Berisi Surat Berharga Raib

2 Pencuri Masuk Rumah Warga Kalideres Lewat Jendela, 2 Ponsel dan Tas Berisi Surat Berharga Raib

Megapolitan
Bocah 5 Tahun Ditemukan Meninggal di Danau Resapan Air di Cikarang Utara

Bocah 5 Tahun Ditemukan Meninggal di Danau Resapan Air di Cikarang Utara

Megapolitan
Warga Jakbar Dilatih jadi Duta Wisata hingga Kembangkan Potensi Rekreasi Wilayah

Warga Jakbar Dilatih jadi Duta Wisata hingga Kembangkan Potensi Rekreasi Wilayah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.