Wakil Wali Kota Depok Bantah Politisasi Program KDS untuk Kepentingan PKS

DEPOK, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono membantah tudingan soal politisasi program Kartu Depok Sejahtera (KDS) untuk kepentingan elektoral Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Tudingan itu dilayangkan oleh 38 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui mosi tidak percaya terhadap program Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

"Enggak (terkait kepentingan PKS). Kan penerima bantuan (KDS) semua warga Depok, syaratnya adalah miskin. Kalau dia enggak miskin maka silakan diadukan nanti kami akan cabut. Jadi syaratnya adalah miskin," kata Imam setelah Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Depok, Selasa (10/5/2022).

Baca juga: Layangkan Mosi Tidak Percaya, Anggota DPRD Tuduh Program Pemkot Depok Dipolitisasi untuk Kepentingan PKS

Menurut Imam, penyaluran bantuan program KDS selama ini tepat sasaran dan dievaluasi secara berkala.

"Kita evaluasi terus, kalau enggak tepat kita akan coret, supaya tepat sasaran. Karena ini program (KDS) tambahan aja, kalau dari pusat ada PKH (Program Keluarga Harapan)," kata Imam, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kota Depok.

Selain itu, kata Imam, pemkot belum menerima pernyataan mosi tidak percaya. Pasalnya, anggota DPRD saat Rapat Paripurna hanya melayangkan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD.

"(Penyampaian) mosi tidak percaya tadi ke dewan ya. Kami sebagai eksekutif enggak menanggapi," kata dia. 

Imam menuturkan, pemkot masih menunggu hasil koordinasi pimpinan DPRD dengan Wali Kota Depok terkait mosi tidak percaya dari 38 anggota DPRD, yang salah satu substansinya soal KDS.

"Kita tunggu saja ya, karena memang di surat komisi D koordinasi antara pimpinan dengan Wali Kota. Kalau mereka mau membuat surat kita akan balas dengan surat kalau mereka mau ketemu kita akan ketemu," kata Imam.

Baca juga: PKS Bantah Program Pemkot Depok Dipolitisasi untuk Kepentingan Partai

Sebelumnya diberitakan, sejumlah anggota DPRD Kota Depok menuduh program KDS dipolitisasi untuk kepentingan PKS.

Anggota DPRD dari Fraksi PKB-PSI Babai Suhaimi mengatakan, dari hasil evaluasi individu dan pengawasan Komisi D, ditemukan bahwa pelaksanaan program KDS tidak transparan.

"Ada kejanggalan dan ada tindakan tidak transparan serta mempolitisasi program KDS untuk kepentingan partai penguasa. Partai katakanlah PKS itu sendiri," kata Babai saat dikonfirmasi, Selasa.

Babai mengungkapkan, KDS diberikan secara tidak merata kepada masyarakat. Selain itu, penunjukan koordinator lapangan dinilai tidak transparan.

"Contoh di dalam pelaksanaan pemberian KDS itu, satu kepada masyarakat tidak miskin, kedua bagi program rumah tidak layak huni itu ditunjuk koordinator lapangan, satu kelurahan satu orang," ungkapnya.