Kompas.com - 17/05/2022, 16:38 WIB

DEPOK, KOMPAS.com - Anggota Komisi D DPRD Kota Depok melayangkan surat hak interpelasi kepada Wali Kota Depok, Mohammad Idris, pada Selasa (17/5/2022).

Penyerahan surat penyataan interpelasi diterima pimpinan rapat paripurna dan langsung ditandatangin Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Golkar, Tajudin Tabri.

"Demi masyarakat Kota Depok saya tanda tangan (surat pernyataan hak interpelasi)," kata Tajudin saat menerima surat pernyataan interpelasi pada rapat paripurna di Gedung DPRD Depok, Selasa.

Baca juga: Bantah Program KDS Tak Tepat Sasaran, Wakil Wali Kota Depok: Data Diverifikasi Ulang

Sebelumnya, dalam sidang paripurna, Anggota DPRD Kota Depok Fraksi PAN, Igun Sumarno mengatakan, surat pernyataan interpelasi yang dilayangkan dan ditandatangi oleh 33 anggota DPRD dari lima fraksi berisi permintaan keterangan dari pemerintah kota tentang kebijakan strategis, terutama soal Kartu Depok Sejahtera (KDS)

"Jika penjelasan diterima maka hak interpelasi diserahkan, misalnya tidak diterima maka DPRD bisa pakai angket," sambung Igun.

Sementara itu, Igun yang juga mewakili 33 anggota DPRD dari lima fraksi yang meminta hak interpelasi membacakan beberapa poin di dalamnya.

Salah satunya tentang program KDS yang disebut programnya bukan merupakan ide orisinil Wali Kota.

"Kami tekankan bahwa enam dari tujuh manfaat dari KDS adalah program yang sudah berjalan, dengan kata lain sebagian besar manfaat KDS bukalah ide orisinil Idris-Imam sebagai wali kota dan wakil wali kota," kata Igun.

Baca juga: Polemik Program KDS, Anggota DPRD Depok Akan Interpelasi Wali Kota Idris

Oleh karena itu, kata Igun, anggota yang melayangkan interpelasi memandang program KDS seharusnya ditempatkan sebagai upaya untuk memaksimumkan progam-program kesejahteraan sosial.

"Di antaranya, menyediakan data valid dan berintegrasikan program agar pada eranya menghasilkan distribusi keadilan yang maksimum pula," ujar dia.

Selain itu, lanjut Igun, pelaksanaan program KDS diduga ada beberapa persoalan, yakni perekrutan koordinator kelurahan yang bertugas mendata dan memfasilitasi calon penerima serta penetapan penerimanya.

"Bagi kami program KDS sebagai upaya memaksimumkan distribusi keadilan, patut diduga memiliki banyak persoalan di dalamnya. Diantaranya, pelaksanaan KDS dapat menggangu perjuangan kita dalam mewujudkan progam-program kesejahteraan sosial kepada warga yang tidak mampu," imbuh dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPRD DKI Bakal Panggil Pencetus Nama 22 Jalan di Jakarta yang Diubah

DPRD DKI Bakal Panggil Pencetus Nama 22 Jalan di Jakarta yang Diubah

Megapolitan
Rehabilitasi Narkoba Rawat Jalan, DJ Joice Terus Dipantau BNNK

Rehabilitasi Narkoba Rawat Jalan, DJ Joice Terus Dipantau BNNK

Megapolitan
Polisi Rencanakan Panggil Saksi Ahli Berkait Dugaan Kasus Pemukulan oleh Iko Uwais

Polisi Rencanakan Panggil Saksi Ahli Berkait Dugaan Kasus Pemukulan oleh Iko Uwais

Megapolitan
Warga Jakarta yang Keberatan atas Perubahan Nama Jalan Dipersilakan Lapor ke DPRD DKI

Warga Jakarta yang Keberatan atas Perubahan Nama Jalan Dipersilakan Lapor ke DPRD DKI

Megapolitan
Kesal Ditendang Saat Tidur Jadi Motif Pembunuhan Pria yang Jasadnya Ditemukan di Kali Pesanggrahan

Kesal Ditendang Saat Tidur Jadi Motif Pembunuhan Pria yang Jasadnya Ditemukan di Kali Pesanggrahan

Megapolitan
Anies Resmikan Gapura Chinatown di Glodok, Bangunan Lama Diruntuhkan pada 1938

Anies Resmikan Gapura Chinatown di Glodok, Bangunan Lama Diruntuhkan pada 1938

Megapolitan
Wanita yang Lawan Arus dan Aniaya Polisi di Kampung Melayu Juga Coba Rebut Senjata Dinas

Wanita yang Lawan Arus dan Aniaya Polisi di Kampung Melayu Juga Coba Rebut Senjata Dinas

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Nilai Pergantian Nama 22 Jalan di Jakarta Tidak Sah

Ketua DPRD DKI Nilai Pergantian Nama 22 Jalan di Jakarta Tidak Sah

Megapolitan
Jakarta Hajatan ke-495, Dompet Dhuafa Gelar Panen Raya Kebun Sehat di Kebayoran Lama

Jakarta Hajatan ke-495, Dompet Dhuafa Gelar Panen Raya Kebun Sehat di Kebayoran Lama

Megapolitan
Mayat Pria yang Ditemukan Tewas di Pelintasan Rel Cikarang Diduga Pengemudi Ojol yang Punya Masalah Ekonomi

Mayat Pria yang Ditemukan Tewas di Pelintasan Rel Cikarang Diduga Pengemudi Ojol yang Punya Masalah Ekonomi

Megapolitan
Segera Dibuka, Jumlah Kendaraan di Tebet Eco Park Bakal Dibatasi

Segera Dibuka, Jumlah Kendaraan di Tebet Eco Park Bakal Dibatasi

Megapolitan
Senior di Ponpes Depok yang Diduga Cabuli Santriwati Masih SMP, 3 Pelaku Lainnya Ustaz

Senior di Ponpes Depok yang Diduga Cabuli Santriwati Masih SMP, 3 Pelaku Lainnya Ustaz

Megapolitan
Ada Helipad Ilegal, Ketua DPRD DKI Akan Panggil Bupati Kepulauan Seribu

Ada Helipad Ilegal, Ketua DPRD DKI Akan Panggil Bupati Kepulauan Seribu

Megapolitan
Nama Jalan di Kebon Kacang dan Bambu Apus Diganti, JJ Rizal: Hilangnya Representasi Harapan Kota Hijau

Nama Jalan di Kebon Kacang dan Bambu Apus Diganti, JJ Rizal: Hilangnya Representasi Harapan Kota Hijau

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Sebut Perubahan Nama Jalan di Jakarta Tak Dikonsultasikan Terlebih Dahulu

Ketua DPRD DKI Sebut Perubahan Nama Jalan di Jakarta Tak Dikonsultasikan Terlebih Dahulu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.