Temuan BPK, Pemprov DKI Kelebihan Bayar Gaji dan Tunjangan Pegawai Rp 4,17 Miliar

Anies mengatakan, Jakarta selalu menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.

"Semua yang menjadi setiap audit pasti kami tindak lanjuti," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Pemprov DKI kembali raih WTP

Dalam LHP atas laporan keuangan tersebut, BPK kembali memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Pemprov DKI Jakarta.

"BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian," ujar Dede.

Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta sudah lima kali berturut-turut meraih opini WTP sejak 2017.

Baca juga: WTP 5 Kali Berturut-turut, Rekor Baru Pemprov DKI Jakarta di Era Kepemimpinan Anies Baswedan

Anies pun mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas opini WTP yang diraih Pemprov DKI Jakarta lima kali berturut-turut.

"Alhamdulillah tahun 2021 kembali BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian," ujar Anies menyampaikan sambutannya dalam rapat paripurna tersebut.

Anies mengatakan, WTP lima kali berturut-turut ini merupakan kerja kolektif dari seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta yang bekerja di depan layar maupun di balik layar.

"Opini ini adalah hasil kerja kolektif yang kami persembahkan kepada segenap masyarakat dan stakeholder Pemprov DKI Jakarta," tutur Anies.

Artikel ini telah tayang di Kompas TV dengan judul "Laporan BPK: Keuangan Pemprov DKI WTP, tapi Ada Kelebihan Bayar Gaji Sebesar Rp 4,17 Miliar". (Kompas TV/Hasya Nindita)