Disdik DKI Jaminkan 3 Hal agar Tak Lagi Ada Diskriminasi di Sekolah Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta rampung menginterogasi Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta berkait diskriminasi yang terjadi di sekolah negeri kepada muridnya, pada Rabu (10/8/2022).

Interogasi berbentuk rapat itu digelar di Ruang Rapat Fraksi PDI-P, Rabu siang.

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono berujar, interogasi dilakukan untuk merespons pengaduan masyarakat kepada fraksinya berkait diskriminasi di sekolah negeri.

"Supaya tidak simpang siur, makanya kami panggil Kepala Dinas Pendidikan dengan para Kasudin supaya informasi itu bisa sampai di tingkat sekolah dengan baik," tuturnya, ditemui usai rapat, Rabu.

Baca juga: Disdik DKI Bantah Ada Sekolah Paksa Siswi Pakai Jilbab: Enggak Mewajibkan, apalagi Memaksa

"Supaya tidak ada distorsi informasi, itu saja yang mau kami capai," sambung dia.

Hasil rapat, kata Gembong, Disdik DKI Jakarta menjaminkan tiga hal kepada Fraksi PDI-P agar aksi diskriminasi tak lagi terjadi.

Pertama, yakni Disdik DKI menjamin tumbuh kembangnya keberagaman di sekolah negeri.

Kemudian, jaminan bahwa tak ada lagi pemaksaan terkait pemasangan atribut di sekolah negeri.

Baca juga: Ada Isu Siswi Diwajibkan Pakai Jilbab, Disdik DKI Langsung Imbau Semua Sekolah Tak Paksa Murid Berhijab

"Dan jaminan (ketiga) dari Kepala Disdik tadi, ketika ada pelanggaran dari aparatur Pemprov DKI Bidang Pendidikan yang melakukan penyimpangan dari ketentuan, maka Kepala Dinas akan memberikan sanski tegas terhadap oknum yang bersangkutan," sebut Gembong.

Fraksi PDI-P, lanjutnya, bakal ikut mengontrol dan mengawasi agar aksi diskriminasi tak terulang lagi.

Di sisi lain, kata dia, pengawasan terhadap aksi diskriminasi juga menjadi tanggung jawab masyarakat umum.

"Bukan hanya menjadi tanggung jawab Disdik tok, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama agar dunia pendidikan Jakarta yang kita harapkan mampu menjadi laboratoriumnya keberagaman di Jakarta," urai Gembong.

Untuk diketahui, terdapat 10 sekolah negeri di Ibu Kota yang diduga terlibat dalam diskriminasi terhadap muridnya, di antaranya adalah pemaksaan pemasangan jilbab hingga larangan memilih Ketua OSIS beragama non-muslim.

Sepuluh sekolah itu adalah SMAN 58 Jakarta Timur, SMAN 101 Jakarta Barat, SMPN 46 Jakarta Selatan, SDN 2 Jakarta Barat, dan SMKN 6 Jakarta Selatan.

Kemudian, SMPN 75 Jakarta Barat, SMPN 74 Jakarta Timur, SDN 3 Tanah Sareal Jakarta Barat, SMPN 250 Jakarta Selatan, dan SDN 3 Cilangkap Jakarta Timur.