Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disdik DKI Jaminkan 3 Hal agar Tak Lagi Ada Diskriminasi di Sekolah Negeri

Kompas.com - 10/08/2022, 18:02 WIB
Muhammad Naufal,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta rampung menginterogasi Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta berkait diskriminasi yang terjadi di sekolah negeri kepada muridnya, pada Rabu (10/8/2022).

Interogasi berbentuk rapat itu digelar di Ruang Rapat Fraksi PDI-P, Rabu siang.

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono berujar, interogasi dilakukan untuk merespons pengaduan masyarakat kepada fraksinya berkait diskriminasi di sekolah negeri.

"Supaya tidak simpang siur, makanya kami panggil Kepala Dinas Pendidikan dengan para Kasudin supaya informasi itu bisa sampai di tingkat sekolah dengan baik," tuturnya, ditemui usai rapat, Rabu.

Baca juga: Disdik DKI Bantah Ada Sekolah Paksa Siswi Pakai Jilbab: Enggak Mewajibkan, apalagi Memaksa

"Supaya tidak ada distorsi informasi, itu saja yang mau kami capai," sambung dia.

Hasil rapat, kata Gembong, Disdik DKI Jakarta menjaminkan tiga hal kepada Fraksi PDI-P agar aksi diskriminasi tak lagi terjadi.

Pertama, yakni Disdik DKI menjamin tumbuh kembangnya keberagaman di sekolah negeri.

Kemudian, jaminan bahwa tak ada lagi pemaksaan terkait pemasangan atribut di sekolah negeri.

Baca juga: Ada Isu Siswi Diwajibkan Pakai Jilbab, Disdik DKI Langsung Imbau Semua Sekolah Tak Paksa Murid Berhijab

"Dan jaminan (ketiga) dari Kepala Disdik tadi, ketika ada pelanggaran dari aparatur Pemprov DKI Bidang Pendidikan yang melakukan penyimpangan dari ketentuan, maka Kepala Dinas akan memberikan sanski tegas terhadap oknum yang bersangkutan," sebut Gembong.

Fraksi PDI-P, lanjutnya, bakal ikut mengontrol dan mengawasi agar aksi diskriminasi tak terulang lagi.

Di sisi lain, kata dia, pengawasan terhadap aksi diskriminasi juga menjadi tanggung jawab masyarakat umum.

"Bukan hanya menjadi tanggung jawab Disdik tok, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama agar dunia pendidikan Jakarta yang kita harapkan mampu menjadi laboratoriumnya keberagaman di Jakarta," urai Gembong.

Untuk diketahui, terdapat 10 sekolah negeri di Ibu Kota yang diduga terlibat dalam diskriminasi terhadap muridnya, di antaranya adalah pemaksaan pemasangan jilbab hingga larangan memilih Ketua OSIS beragama non-muslim.

Sepuluh sekolah itu adalah SMAN 58 Jakarta Timur, SMAN 101 Jakarta Barat, SMPN 46 Jakarta Selatan, SDN 2 Jakarta Barat, dan SMKN 6 Jakarta Selatan.

Kemudian, SMPN 75 Jakarta Barat, SMPN 74 Jakarta Timur, SDN 3 Tanah Sareal Jakarta Barat, SMPN 250 Jakarta Selatan, dan SDN 3 Cilangkap Jakarta Timur.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Masuk ke Wilayah Zona Hitam Bencana, Warga Gang Barjo Bogor Menolak Direlokasi

Masuk ke Wilayah Zona Hitam Bencana, Warga Gang Barjo Bogor Menolak Direlokasi

Megapolitan
Kesaksian Sahabat Soal Gaya Pacaran Tamara Tyasmara dengan Yudha Arfandi, Disebut Sering Bertengkar

Kesaksian Sahabat Soal Gaya Pacaran Tamara Tyasmara dengan Yudha Arfandi, Disebut Sering Bertengkar

Megapolitan
Soal Lurah Ancol Sebut Petugas PPSU 'Miskin', Komisi A DPRD DKI: Harusnya Motivasi, Bukan Menjatuhkan

Soal Lurah Ancol Sebut Petugas PPSU "Miskin", Komisi A DPRD DKI: Harusnya Motivasi, Bukan Menjatuhkan

Megapolitan
Derita Tunawisma di Jakarta Timur, Hidup Suram di Kolong Jembatan hingga Sakit Parah dan Harus Dievakuasi

Derita Tunawisma di Jakarta Timur, Hidup Suram di Kolong Jembatan hingga Sakit Parah dan Harus Dievakuasi

Megapolitan
'Real Count' Pileg DPR di DKI Data 53,24 Persen: PKS Unggul, Disusul PDIP dan Gerindra

"Real Count" Pileg DPR di DKI Data 53,24 Persen: PKS Unggul, Disusul PDIP dan Gerindra

Megapolitan
'Real Count' Pilpres 2024 di Depok Data 66,39 Persen: Prabowo-Gibran Unggul, Disusul Anies-Muhaimin

"Real Count" Pilpres 2024 di Depok Data 66,39 Persen: Prabowo-Gibran Unggul, Disusul Anies-Muhaimin

Megapolitan
'Real Count' Pileg DPRD Kota Depok Data 46,93 persen: PKS Unggul, Disusul Golkar dan Gerindra

"Real Count" Pileg DPRD Kota Depok Data 46,93 persen: PKS Unggul, Disusul Golkar dan Gerindra

Megapolitan
'Real Count' Pilpres 2024 di Jakarta Data 70,17 Persen: Prabowo Masih Unggul Tipis dari Anies, Ganjar Posisi Ketiga

"Real Count" Pilpres 2024 di Jakarta Data 70,17 Persen: Prabowo Masih Unggul Tipis dari Anies, Ganjar Posisi Ketiga

Megapolitan
Selamat Jalan, Armand, Ketua KPPS di Sunter yang Sosoknya Dicintai Warga...

Selamat Jalan, Armand, Ketua KPPS di Sunter yang Sosoknya Dicintai Warga...

Megapolitan
'Real Count' Pileg DPR RI di Depok Data 51,06 Persen: PKS Unggul, Disusul Golkar dan Gerindra

"Real Count" Pileg DPR RI di Depok Data 51,06 Persen: PKS Unggul, Disusul Golkar dan Gerindra

Megapolitan
Keluarga Ketua KPPS di Sunter yang Meninggal Dunia Belum Dapat Santunan

Keluarga Ketua KPPS di Sunter yang Meninggal Dunia Belum Dapat Santunan

Megapolitan
Jeritan Hati Pedagang: Omzet Makin Menipis Imbas Harga Beras Melambung

Jeritan Hati Pedagang: Omzet Makin Menipis Imbas Harga Beras Melambung

Megapolitan
15 Juta Kg Beras Premium Mulai Didistribusikan ke Jabodetabek, tapi Pembeliannya Masih Dibatasi

15 Juta Kg Beras Premium Mulai Didistribusikan ke Jabodetabek, tapi Pembeliannya Masih Dibatasi

Megapolitan
Serba Salah Pedagang Warteg Saat Harga Pangan Melambung: Mahal Semua, tapi Takut Kehilangan Pelanggan

Serba Salah Pedagang Warteg Saat Harga Pangan Melambung: Mahal Semua, tapi Takut Kehilangan Pelanggan

Megapolitan
Perkembangan Kasus Perundungan di Binus School Serpong: Pelaku Dikeluarkan dan Perkara Naik Penyidikan

Perkembangan Kasus Perundungan di Binus School Serpong: Pelaku Dikeluarkan dan Perkara Naik Penyidikan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com