Wagub Riza Harap Pj Gubernur DKI Juga Bisa Bikin Pemprov Raih Opini WTP dari BPK

Kompas.com - 11/09/2022, 18:55 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap penjabat (Pj) gubernur DKI nanti mampu memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Untuk diketahui, selama kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Pemprov DKI memperoleh opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk laporan keuangan tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 atau sebanyak lima kali.

"Sekarang, DKI Jakarta alhamdulilah lima kali (memperoleh) WTP, ini akan kami pertahankan," tutur Riza kepada awak media, Minggu (11/9/2022).

"Mudah-mudahan pada periode berikutnya (Pj Gubernur DKI), tahun berikutnya, akan tetap bisa juga," sambung dia.

Baca juga: Jelang Lengser, Wagub DKI Klaim Hampir Semua Program RPJMD Sudah Direalisasikan

Riza menyatakan hal tersebut menjelang dirinya dan Anies lengser pada 16 Oktober atau 35 hari lagi.

Setelah lengser, Anies-Riza akan digantikan oleh Pj gubernur DKI yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dalam kesempatan itu, Riza menyebutkan bahwa dirinya bakal mengoptimalkan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta 2022 hingga jabatannya berakhir.

Selain itu, menurut dia, Pemprov DKI juga akan berhati-hati ketika mengoptimalkan penyerapan APBD.

"Jangan sampai di akhir masa jabatan ini, nanti tidak cermat, tidak teliti. Itu menjadi perhatian kami bersama," sebut Riza.

Baca juga: Jelang Lengser, Wagub Riza: Sekalian Pamit, Saya Selesai Laksanakan Tugas

Diberitakan sebelumnya, opini WTP terhadap laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2021 diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK BPK DKI Jakarta Dede Sukarjo kepada Anies dalam rapat paripurna penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2021, 31 Mei 2022.

"BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian," ujar Dede saat membacakan LHP BPK dalam sidang paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, saat itu.

Dikutip dari situs web bpk.go.id, berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, opini WTP diberikan apabila laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pria di Tangerang Kabur Usai Curi Ponsel, lalu Rampas Motor untuk Lari dari Kejaran Warga

Pria di Tangerang Kabur Usai Curi Ponsel, lalu Rampas Motor untuk Lari dari Kejaran Warga

Megapolitan
Samsat: 155 Mobil Dinas Pemkot Tangerang Tunggak Pajak

Samsat: 155 Mobil Dinas Pemkot Tangerang Tunggak Pajak

Megapolitan
Ayah Kandung Balita yang Tewas Dibanting Laporkan Mantan Istri ke Polres Depok

Ayah Kandung Balita yang Tewas Dibanting Laporkan Mantan Istri ke Polres Depok

Megapolitan
Tak Ada Korban Jiwa dalam Kebakaran Gedung Kemenkumham

Tak Ada Korban Jiwa dalam Kebakaran Gedung Kemenkumham

Megapolitan
Sulitnya Damkar Padamkan Api pada Bangunan yang Penuh Kardus Paket di Kembangan

Sulitnya Damkar Padamkan Api pada Bangunan yang Penuh Kardus Paket di Kembangan

Megapolitan
SDN Pondok Cina 1 Harus Kosongkan Usai Ujian, Wali Kota Depok: Sudah Kesepakatan Forkopimda

SDN Pondok Cina 1 Harus Kosongkan Usai Ujian, Wali Kota Depok: Sudah Kesepakatan Forkopimda

Megapolitan
Heru Budi Temui Imam Besar Masjid Istiqlal: Sowan untuk Tingkatkan Sinergi

Heru Budi Temui Imam Besar Masjid Istiqlal: Sowan untuk Tingkatkan Sinergi

Megapolitan
Fraksi PKS Nilai Jabatan Sekda Sebaiknya Diisi ASN Pemprov DKI

Fraksi PKS Nilai Jabatan Sekda Sebaiknya Diisi ASN Pemprov DKI

Megapolitan
Rumah 4 Lantai di Kembangan Terbakar

Rumah 4 Lantai di Kembangan Terbakar

Megapolitan
Satu Pegawai Terluka dalam Kebakaran di Gedung Kemenkumham

Satu Pegawai Terluka dalam Kebakaran di Gedung Kemenkumham

Megapolitan
Tidak Ada Dokumen Penting yang Terbakar dalam Gedung Kemenkumham

Tidak Ada Dokumen Penting yang Terbakar dalam Gedung Kemenkumham

Megapolitan
Pemkot Depok Diminta Segera Perbaiki Turap yang Longsor di Cilodong

Pemkot Depok Diminta Segera Perbaiki Turap yang Longsor di Cilodong

Megapolitan
Kebakaran Gedung Kemenkumham, 20 WNA Tahanan Imigrasi Dipindahkan ke Rutan Imigrasi Kalideres

Kebakaran Gedung Kemenkumham, 20 WNA Tahanan Imigrasi Dipindahkan ke Rutan Imigrasi Kalideres

Megapolitan
Menteri Yasonna Tak Ada di Kantor Saat Gedung Kemenkumham Terbakar

Menteri Yasonna Tak Ada di Kantor Saat Gedung Kemenkumham Terbakar

Megapolitan
Harga Daging Sapi dan Ayam di Pasar Nangka Bungur Kemayoran Masih Stabil Jelang Natal dan Tahun Baru

Harga Daging Sapi dan Ayam di Pasar Nangka Bungur Kemayoran Masih Stabil Jelang Natal dan Tahun Baru

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.