Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wagub Riza Harap Pj Gubernur DKI Juga Bisa Bikin Pemprov Raih Opini WTP dari BPK

Kompas.com - 11/09/2022, 18:55 WIB
Muhammad Naufal,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap penjabat (Pj) gubernur DKI nanti mampu memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Untuk diketahui, selama kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Pemprov DKI memperoleh opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk laporan keuangan tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 atau sebanyak lima kali.

"Sekarang, DKI Jakarta alhamdulilah lima kali (memperoleh) WTP, ini akan kami pertahankan," tutur Riza kepada awak media, Minggu (11/9/2022).

"Mudah-mudahan pada periode berikutnya (Pj Gubernur DKI), tahun berikutnya, akan tetap bisa juga," sambung dia.

Baca juga: Jelang Lengser, Wagub DKI Klaim Hampir Semua Program RPJMD Sudah Direalisasikan

Riza menyatakan hal tersebut menjelang dirinya dan Anies lengser pada 16 Oktober atau 35 hari lagi.

Setelah lengser, Anies-Riza akan digantikan oleh Pj gubernur DKI yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dalam kesempatan itu, Riza menyebutkan bahwa dirinya bakal mengoptimalkan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta 2022 hingga jabatannya berakhir.

Selain itu, menurut dia, Pemprov DKI juga akan berhati-hati ketika mengoptimalkan penyerapan APBD.

"Jangan sampai di akhir masa jabatan ini, nanti tidak cermat, tidak teliti. Itu menjadi perhatian kami bersama," sebut Riza.

Baca juga: Jelang Lengser, Wagub Riza: Sekalian Pamit, Saya Selesai Laksanakan Tugas

Diberitakan sebelumnya, opini WTP terhadap laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2021 diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK BPK DKI Jakarta Dede Sukarjo kepada Anies dalam rapat paripurna penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2021, 31 Mei 2022.

"BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian," ujar Dede saat membacakan LHP BPK dalam sidang paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, saat itu.

Dikutip dari situs web bpk.go.id, berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, opini WTP diberikan apabila laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

HUT Jakarta, Warga Asyik Goyang Diiringi Orkes Dangdut di Monas

HUT Jakarta, Warga Asyik Goyang Diiringi Orkes Dangdut di Monas

Megapolitan
Ada Perayaan HUT Jakarta di Monas, Jalan Medan Merdeka Barat Menuju Thamrin Macet Total

Ada Perayaan HUT Jakarta di Monas, Jalan Medan Merdeka Barat Menuju Thamrin Macet Total

Megapolitan
Revo Town Bekasi Kebakaran, Api Diduga dari Salah Satu Tempat Makan

Revo Town Bekasi Kebakaran, Api Diduga dari Salah Satu Tempat Makan

Megapolitan
Heru Budi Bagi-bagi Kaus Saat Hadiri Perayaan HUT Jakarta di Monas

Heru Budi Bagi-bagi Kaus Saat Hadiri Perayaan HUT Jakarta di Monas

Megapolitan
Ahok: Secara Teori Saya Sulit Maju di Pilkada Jakarta Lagi

Ahok: Secara Teori Saya Sulit Maju di Pilkada Jakarta Lagi

Megapolitan
Warga Padati Monas untuk Rayakan HUT Ke-497 Jakarta

Warga Padati Monas untuk Rayakan HUT Ke-497 Jakarta

Megapolitan
Cerita Keluarga Asal Cipanas yang Rela Menginap untuk Merasakan Euforia HUT Jakarta

Cerita Keluarga Asal Cipanas yang Rela Menginap untuk Merasakan Euforia HUT Jakarta

Megapolitan
Ahok: Sekarang Saya Lebih Siap Jadi Gubernur

Ahok: Sekarang Saya Lebih Siap Jadi Gubernur

Megapolitan
Ketua DPRD DKI: Jangan Sampai Gubernur Baru Tak Teruskan Ide Gubernur Lama

Ketua DPRD DKI: Jangan Sampai Gubernur Baru Tak Teruskan Ide Gubernur Lama

Megapolitan
Cerita Ahok Ingin Reklamasi 17 Pulau di Utara Jakarta Agar Pemprov DKI Bisa Raup Pendapatan Rp 127,5 Triliun

Cerita Ahok Ingin Reklamasi 17 Pulau di Utara Jakarta Agar Pemprov DKI Bisa Raup Pendapatan Rp 127,5 Triliun

Megapolitan
Rayakan HUT Jakarta ke-497, TMII Bagi-bagi Roti Buaya ke Pengunjung

Rayakan HUT Jakarta ke-497, TMII Bagi-bagi Roti Buaya ke Pengunjung

Megapolitan
DPRD DKI Soroti Kemacetan dan Banjir di Jakarta Saat Rapat Paripurna

DPRD DKI Soroti Kemacetan dan Banjir di Jakarta Saat Rapat Paripurna

Megapolitan
Anies dan Ahok Tak Hadiri Rapat Paripurna HUT ke-497 Jakarta

Anies dan Ahok Tak Hadiri Rapat Paripurna HUT ke-497 Jakarta

Megapolitan
Sejarah Pulau Bidadari, Dahulu Tempat Menampung Orang Sakit yang Kini Jadi Destinasi Memesona

Sejarah Pulau Bidadari, Dahulu Tempat Menampung Orang Sakit yang Kini Jadi Destinasi Memesona

Megapolitan
Heru Budi Minta Warga Gunakan Hak Pilihnya pada Pilkada Jakarta 2024

Heru Budi Minta Warga Gunakan Hak Pilihnya pada Pilkada Jakarta 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com