Pemprov DKI Hapuskan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Mulai 15 September-15 Desember

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghapuskan sanksi administrasi pajak daerah mulai 15 September-15 Desember 2022.

Penghapusan sanksi tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Nomor 1558 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah.

Kepala Bapenda DKI Jakarta Lusiana Herawati berujar, penghapusan sanksi administrasi ini diberikan secara otomatis melalui Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah.

Baca juga: Pemprov DKI Hapus Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Tahun 2022

Karena itu, ia pun mengimbau para wajib pajak agar segera memenuhi kewajiban perpajakannya.

"Dengan kebijakan ini, harapannya Wajib Pajak dapat terbantu dalam melunasi kewajiban perpajakannya sekaligus upaya dalam membantu pemulihan ekonomi DKI Jakarta," tutur Lusiana dalam keterangannya, Kamis (15/9/2022).

Berikut merupakan rincian kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah:

1. Wajib pajak yang melakukan pembayaran pokok pajak daerah dan/atau telah melunasi pokok pajak daerah mulai 15 September-15 Desember 2022

2. Sanksi administrasi pajak daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud meliputi jenis pajak sebagai berikut:

• Pajak Hotel
• Pajak Restoran
• Pajak Hiburan
• Pajak Parkir
• Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
• Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
• Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
• Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
• Pajak Reklame
• Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
• Pajak Air Tanah (PAT)

Baca juga: Telusur Aliran Dana Judi Online, dari Negara Surga Pajak hingga Kantong Oknum Polisi

3. Penghapusan sanksi administrasi diberikan atas:

Sanksi administrasi berupa bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pajak terutang dan/atau setoran masa yang telah melewati jatuh tempo pembayaran untuk jenis:

a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c. Pajak Parkir
d. Pajak Hiburan
e. PBBKB
f. BBNKB
g. BPHTB
h. PKB
i. Pajak Reklame
j. PAT

Sanksi administrasi berupa bunga yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang tidak atau kurang dibayar untuk jenis:

a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c. Pajak Parkir
d. Pajak Hiburan
e. PBBKB
f. BPHTB
g. Pajak Reklame
h. PBB-P2
i. PAT

Sanksi administrasi berupa denda yang timbul akibat keterlambatan pendaftaran untuk jenis:

a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c. Pajak Parkir
d. Pajak Hiburan
e. PBBKB
f. BBNKB
g. PKB
h. Pajak Reklame
i. PAT