Dinas Lingkungan Hidup DKI Berencana Tambah Stasiun Pengukur Kualitas Udara

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta berencana menambah stasiun pengukuran kualitas udara (SPKU) pada 2023.

Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, rencana pengadaan SPKU itu akan dimasukan dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2023.

"Kita coba alokasikan lagi tahun depan di APBD 2023 supaya memang ada penambahan SPKU," kata Asep, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (19/9/2022).

Baca juga: DLH Sebut Pencemaran Udara di Jakarta Timur Tertinggi Se-DKI

Asep mengungkapkan, saat ini DLH baru memiliki lima alat pengukur kualitas udara. Dua alat dipasang permanen.

Sedangkan, tiga alat lainnnya sering kali dipindah untuk kepentingan pengukuran udara di daerah yang membutuhkan.

Asep menambahkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penurunan 41 persen polutan berbahaya partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 2.5 mikron atau PM2,5 pada 2030.

Rencana itu akan dilakukan melalui tiga strategi dan 75 rencana aksi pengendalian pencemaran udara.

"PM2,5 ini menimbulkan dampak kesehatan yang parah baik untuk jangka pendek dan jangka panjang," kata Asep dilansir dari Antara, Senin.

Baca juga: Dinas Lingkungan Hidup: Udara di Jakarta Tidak Bagus, tapi Tidak Begitu Banget

Berdasarkan pemaparan DLH DKI, hasil pengukuran dari lima Stasiun Pengukuran Kualitas Udara (SPKU) menunjukkan polutan PM2,5 dan PM10 sudah jauh di atas baku tahunan nasional.

Indeks kualitas udara Jakarta dari tahun ke tahun berada pada tingkat rendah dibandingkan daerah lain dengan nilai 53,50 hingga 78,78.

Adapun tiga strategi itu, kata Asep, yakni meningkatkan tata kelola pengendalian pencemaran udara, mengurangi pencemaran udara dari sumber bergerak, dan mengurangi emisi dari sumber tidak bergerak.

Peningkatan tata kelola pengendalian pencemaran udara, lanjut Asep, dilakukan dengan meningkatkan inventarisasi emisi berkelanjutan.

Baca juga: Kualitas Udara Jakarta Masih Buruk, Pemprov DKI Janji Turunkan 41 Persen Polutan Berbahaya pada 2030

Selain itu, Pemprov DKI juga akan meningkatkan pemantauan dan evaluasi hingga pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencemaran udara.

Terkait strategi pengurangan pencemaran udara dari sumber bergerak, Pemprov DKI akan melakukan peremajaan angkutan umum, hingga pengembangan transportasi ramah lingkungan untuk transportasi publik dan pemerintah.