Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalah di Mahkamah Agung, Pemprov DKI: Detail Pemanfaatan Pulau G Harus Merujuk pada Perjanjian Kerja Sama dengan Swasta

Kompas.com - 29/09/2022, 06:01 WIB
Larissa Huda

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan detail pemanfaatan Pulau G di Teluk Jakarta harus berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT Wisesa Samudra sebagai pengembang.

Hal itu karena Pemprov DKI Jakarta dinyatakan kalah oleh Mahkamah Agung (MA) yang mengamanatkan untuk memberikan izin pengembangan pulau reklamasi, termasuk Pulau G dan menjalin kerja sama dengan pengembang.

"Pemanfaatan itu pasti ada kaitannya dengan PKS-nya. Kalau kami pemerintah (yang menentukan) semua permukiman, sudah pasti permukiman saja gitu semua," kata Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) DKI Jakarta, Heru Hermawanto, dilansir dari Antara, Rabu (27/8/2022).

Baca juga: DPRD DKI Tak Yakin Pulau G Untungkan Masyarakat Menengah ke Bawah

Menurut dia, PKS ini yang kemudian akan dilaksanakan oleh pihak lain karena Pemprov DKI tidak bisa mereklamasi sendiri. Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa memutuskan sendiri Pulau G diarahkan untuk permukiman.

"Tapi, karena ini bergantung pembangunan oleh pihak lain. Ini kan di mana pun kalau mekanismenya bukan dari pemerintah, tidak akan mungkin diputuskan sendiri," tuturnya.

Ia menyadari Pemprov DKI harus memperhatikan betul isi dari PKS yang akan ditandatangani sehingga hasilnya tidak merugikan dan bermanfaat bagi warga Jakarta secara keseluruhan.

Namun, dia menyebutkan, Pemprov DKI berkapasitas mengalokasikan ruang. "Tapi, saya tidak mungkin sejauh itu (memperhatikan PKS) karena saya cuma mengalokasikan ruang," tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui Pergub Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Provinsi DKI akan memfungsikan Pulau Reklamasi untuk Pulau G sebagai permukiman warga.

Baca juga: Nasib Menggantung Pulau G: Ingin Dijadikan Permukiman, tapi Terkikis akibat Abrasi hingga Penuh Sampah

Dalam Pergub RDTR tersebut, diatur bahwa Pulau G akan diarahkan untuk permukiman warga sebagai zona ambang seperti dalam Pasal 192 poin ketiga.

"Kawasan Reklamasi Pulau G sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diarahkan untuk kawasan permukiman," demikian bunyi dalam Pergub tersebut.

Selain di Pulau G, zona ambang yang akan dijadikan permukiman tersebut juga diberlakukan di kawasan kawasan perluasan Ancol, kawasan Rorotan sebagai lahan cadangan, dan kawasan belakang tanggul pantai.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Kapolsek dan Wakapolsek Tanah Abang Dicopot dan Dimutasi

Kapolsek dan Wakapolsek Tanah Abang Dicopot dan Dimutasi

Megapolitan
LPSK Bakal Dalami Kronologi dan Kondisi Psikis Korban Dugaan Pelecehan di Universitas Pancasila

LPSK Bakal Dalami Kronologi dan Kondisi Psikis Korban Dugaan Pelecehan di Universitas Pancasila

Megapolitan
Korban Dugaan Pelecehan Rektor Universitas Pancasila Minta Perlindungan ke LPSK

Korban Dugaan Pelecehan Rektor Universitas Pancasila Minta Perlindungan ke LPSK

Megapolitan
Progres Pembangunan Rumah Tahan Gempa di Bogor Capai 50 Persen

Progres Pembangunan Rumah Tahan Gempa di Bogor Capai 50 Persen

Megapolitan
Teringat Pesan Sang Ayah, Agus Terus Jalankan Usaha Pancong Milik Kakeknya yang Berdiri Sejak 1961

Teringat Pesan Sang Ayah, Agus Terus Jalankan Usaha Pancong Milik Kakeknya yang Berdiri Sejak 1961

Megapolitan
Korban 'Bullying' Siswa SMA di Serpong Sudah Diperiksa Polisi

Korban "Bullying" Siswa SMA di Serpong Sudah Diperiksa Polisi

Megapolitan
BNPB Bangun 38 Unit Rumah Tahan Gempa di Bogor, Telan Dana Rp 4,3 Miliar

BNPB Bangun 38 Unit Rumah Tahan Gempa di Bogor, Telan Dana Rp 4,3 Miliar

Megapolitan
BNPB Bangun 38 Unit Rumah Tahan Gempa untuk Korban Longsor di Kota Bogor

BNPB Bangun 38 Unit Rumah Tahan Gempa untuk Korban Longsor di Kota Bogor

Megapolitan
Kondisi Bayi Laki-laki yang Ditemukan dalam Kardus di Tamansari Dipastikan Sehat

Kondisi Bayi Laki-laki yang Ditemukan dalam Kardus di Tamansari Dipastikan Sehat

Megapolitan
Proses Rekapitulasi Suara Pemilu di Kota Bogor Baru 25 Persen

Proses Rekapitulasi Suara Pemilu di Kota Bogor Baru 25 Persen

Megapolitan
Bawaslu Kota Bogor Sebut Rekapitulasi Suara Pemilu di Tingkat Kecamatan Berjalan Alot

Bawaslu Kota Bogor Sebut Rekapitulasi Suara Pemilu di Tingkat Kecamatan Berjalan Alot

Megapolitan
Cerita Agus Teruskan Usaha Pancong Warisan Sang Kakek, Ciptakan Konsep Warkop Jadul di Samping Rel Manggarai

Cerita Agus Teruskan Usaha Pancong Warisan Sang Kakek, Ciptakan Konsep Warkop Jadul di Samping Rel Manggarai

Megapolitan
Bawaslu Kota Bogor Sebut Tidak Ada Laporan Kecurangan Pemilu 2024 hingga Saat Ini

Bawaslu Kota Bogor Sebut Tidak Ada Laporan Kecurangan Pemilu 2024 hingga Saat Ini

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Renovasi Gelanggang Remaja, Zita Anjani Harap Pemuda Raih Prestasi

Pemprov DKI Jakarta Renovasi Gelanggang Remaja, Zita Anjani Harap Pemuda Raih Prestasi

Megapolitan
Warga Temukan Bayi Laki-laki dalam Kardus di Tamansari

Warga Temukan Bayi Laki-laki dalam Kardus di Tamansari

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com