Anies Percayai Keputusan Jokowi Tunjuk Heru Budi Jadi PJ Gubernur DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyambut baik terpilihnya Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono sebagai penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.

Heru dipilih Presiden Joko Widodo ketimbang dua calon lainnya yang diajukan oleh DPRD DKI.

"Kami percaya bahwa Bapak Presiden mengambil keputusan dengan mempertimbangkan seluruh faktor yang lengkap demi kebaikan bagi masyarakat Jakarta," sambung dia.

Heru akan menjabat sebagai penjabat Gubernur DKI usai Anies lengser pada 16 Oktober mendatang. 

Heru akan bertugas sampai ada gubernur definitif yang terpilih pada Pilkada DKI 2024 mendatang. 

Baca juga: Heru Budi Hartono Ditetapkan Menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta

Anies pun menyatakan siap mendukung penuh Heru untuk meneruskan tongkat kepemimpinan di ibu kota.

"Kami juga siap untuk mendukung. Pokoknya didukung tanpa syarat, dukung total, sehingga beliau bisa menjalankan tugas di Jakarta dengan sebaiknya-baiknya dan masyarakat Jakarta merasakan kemajuan terus-menerus," kata Anies.

Anies menaruh rasa percaya kepada Heru yang sebelum diboyong Jokowi ke Istana telah memiliki pengalaman bertugas sebagai pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

"Kita semua bersyukur bahwa yang akan bertugas adalah orang yang sudah mengetahui juga Jakarta," tutur Anies.

"Selamat kepada Pak Heru Budi yang mendapatkan amanat untuk menjadi Pj (Gubernur) DKI Jakarta," sambungnya.

Baca juga: Profil Heru Budi Hartono, Orang Dekat Jokowi yang Ditunjuk Jadi Pj Gubernur DKI

Untuk diketahui, nama Heru diputuskan menjadi Pj gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Jokowi setelah mendengar pertimbangan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan anggota Tim Penilai Akhir (TPA) serta menteri terkait.

”Ya, sudah diputuskan Pak Heru (Budi Hartono),” ucap pejabat di Istana Merdeka, dilansir dari Kompas.id, Jumat.

Dari informasi yang diterima Kompas, Heru memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan dua calon lainnya.

Adapun dua calon lainnya yaitu Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali serta Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bachtiar.