Satu Per Satu Rumah di Bantaran Sungai Itu Mulai Dirobohkan demi Normalisasi, Nasib Setelah Relokasi Jadi Taruhan

Kompas.com - 11/11/2022, 07:20 WIB

Larissa Huda

Penulis

Lihat Foto

Pembongkaran rumah yang berada di lima RT pada RW 007 Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, terus dilakukan hingga Rabu (9/11/2022).(KOMPAS.com/Muhammad Isa Bustomi)

Warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung di wilayah Kebon Pala Tanah Rendah, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Kamis (10/11/2022).

Ibu-ibu perajin batik tulis Rusun Pulogebang sedang mewarnai kain batik yang telah mereka lukis dengan canting, Jumat (18/6/2021)

JAKARTA, KOMPAS.com - Satu per satu bangunan rumah yang berada RW 007, Jalan Bina Warga, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, mulai rata dengan tanah, pada Rabu (9/11/2022).

Rumah-rumah itu harus dirobohkan demi mendukung normalisasi Kali Ciliwung. Pembebasan lahan ini dilakukan untuk melancarkan rencana untuk mengurangi banjir Ibu Kota.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memegang ucapannya. Program normalisasi sungai yang sempat mandek, kembali berjalan. Konsekuensinya, warga harus mau direlokasi.

Setidaknya, ada 63 bidang tanah yang harus dibongkar untuk normalisasi Kali Ciliwung. Kawasan Rawajati ini merupakan salah satu wilayah "langganan" banjir.

Mandek di Era Anies

Pemandangan hancurnya rumah-rumah warga di bantaran sungai nyaris tak terlihat pada era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Program ini disebut mandek lantaran Anies yang tak ingin menggusur.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, menyambut positif langkah Heru yang memastikan normalisasi Kali Ciliwung untuk penanganan banjir Ibu Kota.

Seperti diketahui, Heru sempat bertemu dengan jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membahas rencana normalisasi Kali Ciliwung pada awal jabatannya.

"Ini awal yang bagus memperlihatkan hubungan yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ujar Nirwono kepada Kompas.com, Kamis (20/10/2022).

Dengan demikian, kata Nirwono, tidak perlu ada lagi dikotomi antara normalisasi ataupun naturalisasi dalam pembenahan sungai untuk mengatasi banjir kiriman.

"Pj gubernur diharapkan lebih serius mengatasi banjir kiriman, lokal, ataupun rob, serta tidak terjebak dikotomi istilah dan langsung menyelesaikan masalah banjir di lapangan," kata Nirwono.

Wakil Gubernur DKI sebelumnya, Ahmad Riza Patria, pun mengakui, program naturalisasi atau normalisasi sungai selama lima tahun terakhir belum optimal.

Menurut Riza, belum maksimalnya program untuk penanganan banjir itu karena sulitnya pembebasan lahan di bantaran sungai.

Ia menjelaskan, program naturalisasi atau normalisasi sungai merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Provinsi DKI dengan pemerintah pusat.

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta kebagian tugas menyiapkan lahan untuk melebarkan sungai. Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR menyiapkan satuan pelaksana (satpel) normalisasi.

Taruhan Nasib Setelah Relokasi

KOMPAS.com/JOY ANDRE T Warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung di wilayah Kebon Pala Tanah Rendah, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Kamis (10/11/2022).