Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usai Dikritik, Pemprov DKI Berencana Bangun 196 Kilometer Jalur Sepeda hingga Akhir 2022

Kompas.com - 18/11/2022, 16:12 WIB
Muhammad Naufal,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah menuai kritik karena menghapus anggaran pembangunan jalur sepeda, Pemprov DKI kini menyatakan akan melanjutkan penambahan jalur sepeda.

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta berencana membangun jalur sepeda sepanjang 196 kilometer di Ibu Kota. 

Pembangunan jalur sepeda itu akan dikebut di sisa tahun 2022 ini, namun tak akan dilanjutkan pada tahun depan.

"Tahun ini ada tambahan sebanyak 196 km jalur sepeda dibangun," kata Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (18/11/2022).

Baca juga: PKS Kecewa Heru Budi Tak Lanjutkan Pembangunan Jalur Sepeda

Syafrin menyebut, sejauh ini jajarannya telah membangun 103 kilometer jalur sepeda di Ibu Kota.

Jika dijumlahkan dengan yang baru akan dibangun sebanyak 196 km, maka jumlah jalur sepeda di ibu kota akan menjadi 300 kilometer.

"Artinya ada sekitar 300 kilometer jalur sepeda yang akan terbangun sampai dengan akhir tahun 2022," ucap Syafrin.

Baca juga: Bandingkan Jalur Sepeda Jakarta dan Eropa, Heru Budi: Kehidupan di Sana Tak Bisa Diimplementasikan di Sini

Ia menekankan, dengan proyeksi panjang jalur sepeda itu, Dishub DKI memang harus mengevaluasi keefektifannya.

Oleh karena itu, Pemprov DKI memutuskan tak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalur sepeda pada RAPBD 2023.

Untuk tahun depan, Pemprov hanya menganggarkan Rp 7,5 miliar untuk keperluan perbaikan serta evaluasi jalur sepeda yang sudah ada.

Menurut Syafrin, evaluasi ini diperlukan agar jalur sepeda di Ibu Kota dapat dipakai secara lebih optimal.

Baca juga: Bike to Work: Dukung Jalur Sepeda Bukan untuk Politik, Ini Memperjuangkan Kepentingan Masyarakat Jakarta

Selain itu, kata dia, adanya jalur sepeda yang tergolong mix traffic atau bercampur dengan kendaraan bermotor juga menjadi penyebab evaluasi harus dilakukan.

"Kini tentu harus dievaluasi sehingga prinsip keselamatan, keamanan, serta kenyamanan seluruh pengguna jalan di Jakarta itu terselenggara dengan baik," tegasnya.

Anggaran pembangunan jalur sepeda dihapus

Dishub DKI sebelumnya sempat menganggarkan Rp 38 miliar untuk pembangunan jalur sepeda dan Rp 1,9 miliar untuk evaluasi jalur sepeda dalam RAPBD 2023.

Namun, Dishub DKI menghapus kedua anggaran itu dalam rapat pembahasan RAPBD dengan DPRD DKI pada Jumat (11/11/2022)..

Dishub mencoret anggaran yang jumlahnya mencapai hampir Rp 40 Miliar itu karena memutuskan tak membangun jalur sepeda pada tahun depan.

Langkah itu pun menuai kritik dari berbagai pihak mulai dari LBH Jakarta, Bike to Work, hingga Green Peace Indonesia.

Baca juga: Saat Negara Maju Dorong Penggunaan Sepeda, Ibu Kota Indonesia Malah Mundur Selangkah?

Menurut Green Peace Indonesia, penghapusan anggaran untuk pengadaan jalur sepeda merupakan sebuah langkah mundur atas upaya Pemprov DKI dalam pengendalian pencemaran udara.

Sementara itu, menurut LBH Jakarta, Pemprov DKI mengingkari tujuan pembangunan kota berkelanjutan yang memprioritaskan transportasi umum.

Kemudian, Bike to Work sebelumnya berencana menemui Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berkait penghapusan anggaran jalur sepeda itu.

Bike to Work juga berencana mengedukasi masyarakat ihwal pentingnya jalur sepeda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Megapolitan
Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Megapolitan
Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Megapolitan
Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Megapolitan
Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Megapolitan
Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Megapolitan
Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Megapolitan
Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Megapolitan
Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu 'Ferguso'!

Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu "Ferguso"!

Megapolitan
Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Megapolitan
Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Megapolitan
DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com