Wali Kota Depok Tak Koordinasi soal Rencana Pembelian Lahan untuk SDN Pondok Cina 1, Pengamat: DPRD Berhak Tegur Pemkot

DEPOK, KOMPAS.com - Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menyoroti pernyataan Wali Kota Depok, Mohammad Idris terkait rencana pembelian lahan dan anggaran untuk merelokasi SDN Pondok Cina 1, Beji.

Wacana tersebut ternyata tak pernah dikoordinasikan dengan DPRD.

Menurut Agus, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok seharusnya membahas terlebih dahulu dengan DPRD meski belum memutuskan pembelian lahan tersebut.

Baca juga: Janji Manis Wali Kota Idris Bangun Gedung Baru SDN Pondok Cina 1 padahal Anggaran Belum Dibahas...

Sebab, tupoksi lembaga legisatif itu mengawasi eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Kalau eksekutif melakukan sesuatu, DPRD berhak menegur dan kalau DPRD tidak tahu terkait hal itu bisa panggil Wali Kota atau Disdik-nya," ujar Agus saat dihubungi, Selasa (22/11/2022).

Meski Pemkot Depok merencanakan pembelian lahan itu dengan anggaran di luar APBD, tetap harus mendapatkan perizinan dari DPRD.

"Misalnya terkait anggaran itu pada saat pembahasan anggaran harus sudah masuk, tapi kalau tidak ada misalnya dia (Pemkot) mau pakai anggaran lain, tetapi dia harus minta izin kepada DPRD," kata Agus.

Baca juga: Seminggu Berlalu, Surat Rekomendasi DPRD Soal Relokasi SDN Pondok Cina 1 Belum Dibalas Pemkot

Sebelumnya, anggota Komisi D DPRD Kota Depok Ikravany Hilman mengungkapkan tak ada pembahasan terkait pembelian lahan dan anggaran untuk merelokasi SDN Pondok Cina 1 seperti yang disampaikan Idris.

"Wah itu, enggak ada omongan (pembahasan dan anggaran pembebasan lahan untuk SDN Pondok Cina 1) di DPRD. Sejauh ini belum ada pembahasan bersama kami," ujar Ikravany saat dihubungi, Senin (21/11/2022).

Menurut Ikravany, jika Pemerintah Kota (Pemkot) Depok merencanakan pembebasan lahan untuk SDN Pondok Cina 1, sebaiknya disampaikan ke orangtua murid.