Sidang Pengupahan, Apindo DKI Usul UMP DKI 2023 Naik 2,62 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta mengusulkan upah minimum provinsi (UMP) DKI naik sebesar 2,6 persen.

Pengusulan ini disampaikan saat Dewan Pengupahan DKI menggelar sidang pengupahan kedua di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2022).

Anggota Dewan Pengupahan DKI dari Apindo DKI Nurjaman berujar, dengan kenaikan 2,62 persen, UMP DKI menjadi Rp 4.763.293.

Baca juga: Dewan Pengupahan DKI Rampung Gelar Sidang Kedua UMP 2023, 4 Unsur Tak Satu Suara

"Adapun sarannya adalah kenaikan 2,62 persen dari UMP berjalan sehingga nilai aktualnya adalah Rp 4.763.293. Itu saran upah minumum yang direkomendasikan oleh Apindo (DKI)," ujar Nurjaman melalui sambungan telepon, Selasa (22/11/2022).

Nurjaman menekankan, nilai UMP DKI yang dijadikan landasan kenaikan UMP DKI 2023 itu adalah nilai yang sesuai dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP DKI 2022.

Dalam Kepgub tersebut, UMP DKI 2022 senilai Rp 4.641.854.

Saat menentukan nilai kenaikan UMP DKI 2023, Apindo DKI mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Baca juga: Sekda Sebut Besaran UMP DKI 2023 Segera Ditentukan

"Apindo menetapkan, mengacu, kepada PP Nomor 36 tahun 2021 (untuk menentukan UMP DKI 2023)," sebut Nurjaman.

Dalam kesempatan itu, ia mengakui bahwa keputusannya soal nilai kenaikan UMP DKI 2023 tak bisa memuaskan semua pihak.

Namun, menurut Nurjaman, Apindo DKI harus mengacu kepada peraturan yang sesuai berkait penentuan UMP DKI 2023.

"Kami juga mikir tidak bisa memuaskan semua, tidak mungkin bisa diterima, tapi kami harus berkomitmen terhadap regulasi," ucap dia.

Baca juga: Ikut Bahas Besaran UMP DKI 2023, Apindo: Kami Tetap Berpedoman PP Nomor 36

"Dan kami harus berkomitmen dan punya prinsip bahwa aturan itu kita harus junjung tinggi," sambung dia.

Untuk diketahui, Dewan Pengupahan DKI menghasilkan empat rekomendasi berkait nilai UMP DKI 2023 saat sidang pengupahan kedua.

Keempat rekomendasi ini muncul karena unsur pengusaha perwakilan Apindo DKI, unsur pengusaha perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI, unsur Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, dan unsur pekerja tak menghasilkan satu suara saat sidang pengupahan kedua.