Dilaporkan ke Propam Polri karena Diduga Langgar Kode Etik, Ini Penjelasan Kapolres Bogor

BOGOR, KOMPAS.com - Kepala Polres Bogor Ajun Komisaris Besar Iman Imanuddin angkat bicara soal tudingan terhadap dirinya atas dugaan pelanggaran kode etik jabatan dalam penanganan kasus penipuan yang dialami warga Perumahan Erfina Kencana Regency.

Atas dugaan itu, warga kemudian melaporkan Iman ke Divisi Propam Mabes Polri, Senin (21/11/2022).

Iman mengatakan, dalam perkembangan kasus tersebut, penyidik telah melakukan pekerjaannya secara profesional.

Baca juga: Laporan Tak Kunjung Diusut, Warga Laporkan Kapolres Bogor ke Propam Polri

Iman menjelaskan, berkas perkara itu sudah dilimpahkan ke pihak kejaksaan dan sudah ada petunjuk mengenai hal itu.

"Berkas perkara juga sudah dikirim ke JPU dan sudah ada petunjuk dari jaksa," kata Iman, saat dikonfirmasi, Selasa (22/11/2022).

Iman mengatakan, justru yang menghambat serta menghalangi proses penyidikan adalah pengacara para korban warga Perumahan Erfina Kencana Regency.

Baca juga: Kejadian Dramatis Sopir Travel Ditilang Polisi di Tol Ciawi-Sukabumi, Titip Uang Damai Rp 600.000 hingga Kapolres Bogor Minta Maaf

Ia menyebut, kepolisian telah berulang kali meminta bukti dan petunjuk yang dipegang oleh pengacara. Namun, sambung Iman, permintaan itu belum juga diserahkan.

"Padahal sama korban (warga) sudah diserahkan pada pengacaranya. Sebagai penegak hukum yang profesional seharusnya pengacara korban tidak menghalangi dan menghambat penyidikan," sebutnya.

Sebelumnya, warga Perumahan Erfina Kencana Regency, di Bogor, Jawa Barat, melaporkan Kapolres Bogor ke Divisi Propam Mabes Polri karena dinilai melanggar kode etik jabatan dalam penanganan kasus dugaan penipuan yang dialami warga.

Baca juga: LPSK: Anggota Polresta Bogor Lakukan Obstruction of Justice di Kasus Pemerkosaan Pegawai Kemenkop UKM

Laporan itu dibuat setelah warga menganggap Polres Bogor tidak melakukan tugasnya secara profesional terkait penanganan kasus dugaan penipuan yang dilakukan pihak pengembang perumahan PT Pancanaka Swasakti Utama terhadap warga.