Nasib Jakarta Usai Tak Jadi Ibu Kota, Jabatan Wali Kota dan Bupati Bakal Dihapus

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus mengebut pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur.

Seiring dengan itu, nasib Jakarta ke depan setelah tak menjadi ibu kota negara sudah mulai dibahas.

Pada Kamis (24/11/2022) siang kemarin, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menemui Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Baca juga: Heru Budi Bertemu Menteri PPN di Balai Kota DKI, Bahas Jakarta Setelah Tak Jadi Ibu Kota

Di Balai Kota DKI, keduanya membahas masa depan Jakarta usai tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara.

"Membahas tata ruang wilayah, bersinergi dengan Bappenas. Tentunya ini masukan-masukan bagus, antara lain adalah supaya DKI pasca-IKN itu tetap berjalan dengan baik," ujar Heru kepada awak media, usai pertemuan.

Jakarta tetap pusat pertumbuhan ekonomi

Heru dan Suharso sepakat ingin Jakarta tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia meski sudah tidak menjadi Ibu Kota nantinya.

"Tadi arahan dari Pak Menteri (Suharso) mempercepat kegiatan ekonomi pembangunan, kira-kira itu," kata Heru.

Baca juga: Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan Timur, Bagaimana Status Jakarta?

Sementara itu, Suharso menyebutkan, kegiatan-kegiatan di luar pemerintah pusat akan tetap menjadi milik Jakarta.

"Jadi kegiatan-kegiatan di luar pemerintah pusat akan tetap menjadi milik Jakarta dan bahkan harus ditumbuhkembangkan sedemikian rupa," ucap Suharso.

"Jakarta tetap menjadi salah satu pusat pertumbuhan, harus dipertahankan," kata dia.

Dibentuk tim khusus

Pemerintah Provinsi DKI dan Bappenas akan membentuk tim khusus untuk merumuskan seperti apa konsep Jakarta ke depan setelah tak menjadi ibu kota. 

Konsep yang disusun oleh tim itu nantinya akan dituangkan dalam undang-undang baru, yang akan menggantikan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang kekhususan DKI.

"Memang tadi kami setuju untuk membuat sebuah tim untuk mendetail ini semua. Sebelum nanti kami masukkan, tuangkan di dalam undang-undang yang baru mengenai Jakarta ke depan," kata Suharso.

Baca juga: Bappenas: Jakarta Harus Tetap Jadi Pusat Pertumbuhan meski Tak Jadi Ibu Kota