Politisi PKS Sebut Perombakan Direksi Jakpro oleh Heru Budi Sarat Kepentingan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menilai perombakan direksi PT Jakarta Properindo (Jakpro) oleh Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono sarat kepentingan politik.

Sebab, menurut politisi PKS itu, orang-orang yang dirombak dari jabatannya berkinerja baik. Hal itu terbukti dari suksesnya penyelenggaraan Formula E.

Baca juga: Anggarannya Dipangkas, Jakpro Hanya Akan Bangun ITF Sunter Pakai PMD

"Kalau saya sih mengistilahkannya ini cuci gudang ya," ucap Ismail dilansir TribunJakarta.com, Rabu (30/11/2022).

"Secara person to person saya tidak menutup mata pada prestasi yang sudah mereka buat, karena mereka tidak asal direkrut. Mereka dipertimbangkan aspek prestasinya, aspek profesionalitasnya, dan itu terbukti, mereka menyelesaikan penugasan yang luar biasa berat," kata Ismail.

Bahkan kata Ismail, mereka sukses menyelenggarakan Formula E di tengah hujan kritik terhadap pelaksanaan balapan mobil listrik tersebut.

"Itu prestasi menurut saya, sejarah mencatat itu lho," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, Widi Amanasto dan Gunung Kartiko diberhentikan dari jabatan sebagai Direktur Utama dan Direktur Bisnis PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Plt Kepala BP BUMD DKI Fitria Rahadiani mengatakan, pemberhentian itu diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sirkuler atau keputusan para pemegang saham di luar RUPS.

Baca juga: Saat Jakpro Disebut Tetap Cari Untung dari Korban Gusuran JIS...

"Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 91 Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi, 'pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan'," kata Fitria dalam keterangannya, Senin (28/11/2022).

Adapun Pemprov DKI yang kini dipimpin PJ Gubernur Heru Budi Hartono merupakan pemilik mayoritas saham Jakpro.