"Masih menunggu hasil pembahasan bersama dengan PT KAI modelnya seperti apa, karena belum disepakati apakah ini merger atau akusisi atau gimana," ucap Ismail.
"Sehingga, kemarin disepakati dianggarkan dulu Rp 100 miliar. Tujuannya biar ada rumahnya dulu," sambung dia.
Ia menambahkan, usai skema program tersebut ditentukan, anggaran untuk PT MRT dapat dialokasikan melalui perubahan APBD (APBD-P) DKI 2023 atau APBD DKI 2024.
Ismail menegaskan, selain penentuan skema program, nominal anggaran yang dibutuhkan juga sudah harus jelas.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo memastikan Pemprov DKI Jakarta berencana menggunakan skema lain untuk kerja sama dengan PT KCI.
Skema itu adalah penyertaan modal dari PT MRT Jakarta kepada PT KCI.
"Jadi, tidak lagi kami melihat (sebagai skema) akuisisi, tetapi bagaimana penyertaan modal (dari) MRT (kepada PT KCI)," ucap Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu.
"Tidak lagi akuisisi ya," tegas dia kembali.
Ia menyatakan, penyertaan modal dilakukan agar operasional transportasi umum di Jakarta dapat lebih terintegrasi.
"Penyertaan modal dari MRT ke KCI sehingga bisa lebih menyatu dari sisi operasional," kata Syafrin.
Di sisi lain, ia mengaku kini Pemprov DKI masih membahas skema kerja sama tersebut dengan PT KCI.
"Untuk hal itu (kerja sama Pemprov DKI-PT KCI) masih dilakukan koordinasi, kosolidasi)," tutur dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.