Pemkot Jakbar Ancam Sanksi Perusahaan yang Tak Berikan Hak Pekerja Sesuai UMP Tahun 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Jakarta Barat mengimbau pekerja tidak ragu untuk melapor jika menerima hak tak sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023.

"Kami berharap laporan disampaikan secara langsung karena kami akan langsung dalami laporannya dan kami minta bukti-bukti awal," kata Pelaksana Tugas Kepala Seksi Pengawasan Sudin Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Barat, Efan Aptito, dilansir dari Antara, Kamis (1/12/2022).

Selain melapor secara langsung ke kantor Sudin Tenaga Kerja (Naker), warga juga bisa melapor melalui aplikasi Jaki.

Baca juga: Besok, Lebih dari 500 Buruh Akan Demo Tolak UMP DKI 2023 di Balai Kota

Efan menjelaskan laporan tersebut akan diproses petugas pemeriksa. Nantinya, pihak pemeriksa akan memanggil perusahaan yang bersangkutan.

Jika perusahaan terbukti tidak memenuhi hak karyawan seusai dengan peraturan yang berlaku, maka Sudin Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi akan memberikan sanksi.

"Di proses mediasi ini kita berharap kedua belah pihak mau memenuhi hak sebagai karyawan dan perusahaan," jelas dia.

Selain membuka kesempatan untuk melapor, Efan juga akan meningkatkan intensitas pemeriksaan perusahaan.

Pemeriksaan itu dilakukan dengan cara menerjunkan petugas untuk berkeliling ke perusahaan untuk memeriksa penerapan upah karyawan.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menaikkan UMP 2023 sebesar 5,6 persen menjadi Rp4,9 juta dibandingkan besaran UMP 2022 sebesar Rp4,6 juta.

Baca juga: Ekonom Sebut Kenaikan UMP DKI 2023 Seharusnya 10,55 Persen Sesuai Usulan Buruh, Ini Alasannya

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansah, kenaikan UMP 2023 itu setelah mencermati usulan dalam Sidang Dewan Pengupahan pada Selasa (22/11/2022).